Berita Terkini

diy.kpu.go.id - Rabu (28/05/2025) Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY) menyelenggarakan Rapat Kesatkeran yang dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Kulon Progo. Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris KPU DIY, Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat KPU DIY, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-DIY, dan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat KPU se-DIY. Rapat diawali dengan pengarahan oleh Sekretaris KPU DIY, Tri Tujiana. Dalam kesempatan tersebut, Tri Tujiana menyampaikan agar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) se-DIY sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang yang telah diambil sumpah/janji pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 diharapkan untuk meningkatkan kinerjanya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu KPU se-DIY juga mendapatkan tambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejumlah 16 (enam belas) orang yang akan melaksanakan tugas mulai tanggal 2 Juni 2025, serta diberikan orientasi tugas pada tanggal 4-5 Juni 2025. Disampaikan juga terkait hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan KPU se-DIY yang masih mendapat nilai BB  agar dapat ditingkatkan menjadi AA. Setelah pengarahan dilanjutkan paparan oleh Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat KPU DIY dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-DIY, sekaligus penyampaian progres penyusunan SAKIP di Lingkungan KPU se-DIY.

diy.kpu.go.id – KPU DIY melaksanakan kegiatan Sinau Bareng Pelayanan Publik (Rabu, 28/05/2025) di kantor KPU Kabupaten Kulon Progo. Rangkaian kegiatan Sinau Bareng Pelayanan Publik ini merupakan ke-tiga kalinya setelah sebelumnya digelar di KPU Kabupaten Gunungkidul dan KPU Kota Yogyakarta. Kegiatan diawali dengan simulasi praktik pelayanan tamu dan PPID, dilanjutkan dengan keliling kantor KPU Kabupaten Kulon Progo untuk melihat kondisi sarana dan prasarana yang ada. Secara umum kondisi sarana dan prasarana pada KPU Kulon Progo sudah baik, akan tetapi pada aspek kebersihan ruangan perlu ditingkatkan agar lebih nyaman bagi tamu maupun pegawai. Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo, Budi Priyana mengapresiasi atas masukan dan saran yang telah diberikan kepada KPU Kabupaten Kulon Progo. “Terima kasih atas kunjungan dan masukkannya, gedung dan bangunan sudah milik KPU Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya kami masih akan terus berbenah” ujarnya. Sementara itu, Ketua KPU DIY, Ahmad Shidqi memberikan apresiasi karena KPU Kabupaten Kulon Progo telah menjadi salah satu pilot project untuk pelaksanaan Zona Integritas dan telah diusulkan ke KPU RI. “Penerapan zona integritas perlu diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan, sehingga seluruh pegawai bisa melakukan kerja bakti untuk kebersihan lingkungan” papar Ahmad Shidqi. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris KPU DIY, Tri Tujiana menekankan bahwa pelayanan dan daya dukung sarana prasarana merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada KPU. Setelah kegiatan Sinau Bareng Pelayanan telah selesai dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota di DIY, harapannya akan ada standar pelayanan publik yang berlaku bagi KPU se-DIY. Selain itu, Anggota KPU DIY, Sri Surani menegaskan bahwa pelayanan di KPU se-DIY harus inklusif, ramah bagi disabilitas. Adapun peserta dalam kegiatan ini adalah Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU DIY, Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-DIY, pejabat struktural di lingkungan KPU DIY, kepala sub bagian KUL KPU Kabupaten/Kota se-DIY, serta pelaksana pada KPU DIY dan KPU Kabupaten Kulon Progo.

Yogyakarta, diy.kpu.go.id - Sebanyak 37 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti pembekalan dan pengambilan sumpah/janji pada Jum’at, (23/5/2025). 6 orang diantaranya merupakan PPPK Sekretariat KPU DIY dengan formasi jabatan Pengelola Umum Operasional serta Operator Layanan Operasional. Pengambilan sumpah/ janji diawali dengan pengarahan terkait disiplin ASN termasuk PPPK yang disampaikan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Republik Indonesia, Yuli Hertaty. Ia menegaskan bahwa saat menjadi ASN, diatur terkait mulai jam kerja hingga sanksi hukuman disiplin berat. Oleh karena itu PPPK wajib menjaga diri dan sikap, jika memang terbukti melakukan kesalahan akan diproses disipin sesuai regulasi yang berlaku. Pembekalan dilanjutkan dengan pemaparan hak dan kewajiban PPPK oleh Kepala Biro SDM Badan Kepegawaian Negara, Diah Kusuma Ismuwardani, dan disiplin pegawai oleh Kepala Sub Bagian Penegakan Disiplin Pegawai Sekretariat KPU Republik Indonesia, Udin Syahruldin. Setelah pembekalan, dilakukan pengambilan sumpah/janji oleh Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia, Bernad Dermawan Sutrisno. Dalam kesempatan ini, beliau menyampaikan selamat kepada para PPPK yang telah diambil sumpah/janji dan mengingatkan agar semakin meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. Serta menegaskan bahwa dengan telah dilantik menjadi PPPK, segala aturan terkait ASN (Aparatur Sipil Negara) melekat untuk ditaati.

Yogyakarta, diy.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan kegiatan monitoring terhadap prasarana penunjang pelayanan publik di Kantor KPU Kota Yogyakarta, Rabu 22 Mei 2025 dengan melibatkan jajaran dari KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah DIY. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat. KPU DIY terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan KPU Kabupaten/Kota. Dalam kegiatan tersebut, seluruh peserta baik dari jajaran KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota se – DIY meninjau bersama berbagai fasilitas pelayanan seperti ruang layanan informasi, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, toilet disabilitas, ruangan laktasi, tempat bermaian anak serta sarana pendukung lainnya. Setelah meninjau seluruh sarana dan prasarana pelayanan publik dikantor KPU Kota Yogyakarta seluruh peserta melakukan koordinasi, evaluasi dan diskusi bersama untuk membahas langkah-langkah perbaikan serta strategi peningkatan kualitas layanan publik ke depan. KPU DIY juga memberikan masukan dan dorongan agar KPU Kota Yogyakarta memanfaatkan momentum kepindahan kantor sebagai sarana pembenahan dan peningkatan standar layanan. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini merupakan bagian dari komitmen KPU DIY untuk menjaga mutu pelayanan publik di seluruh satuan kerja, serta memastikan bahwa setiap tahapan pemilu maupun pelayanan administrasi berjalan dengan efisien, transparan, dan ramah bagi masyarakat.

Yogyakarta, diy.kpu.go.id - Dalam rangka memastikan kelengkapan dan akurasi pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas (ZI), Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY) melaksanakan supervisi dan monitoring ke KPU Kota Yogyakarta, Kamis (22/5/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU DIY, Ibah Muthiah bersama tim yang terdiri dari Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum, Indra Yudistira, Kepala Subbagian Hukum, Amalia Rahmah, serta sejumlah pelaksana Subbagian Hukum KPU DIY. Pemantauan terhadap proses pengisian LKE ZI dilakukan mulai pukul 09.00 WIB. Supervisi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh dokumen pendukung dan indikator penilaian telah dipenuhi dengan baik sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Tim Penilai Internal (TPI). Dalam arahannya, Ibah Muthiah memberikan masukan kepada jajaran KPU Kota Yogyakarta dalam menghadapi evaluasi Zona Integritas. Ia menekankan pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam pengisian LKE ZI, karena hal ini menjadi salah satu faktor kunci dalam meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). “Pengisian LKE ZI harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, teliti, dan didukung bukti konkret. Setiap aspek dalam LKE harus dapat diverifikasi dan memiliki dokumentasi yang kuat agar hasilnya maksimal,” ujar Ibah. Selain itu, Ibah juga mendorong KPU Kota Yogyakarta untuk terus memperkuat komitmen dalam membangun budaya kerja yang berintegritas, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, pembangunan Zona Integritas bukan hanya soal pencapaian formalitas, tetapi lebih pada transformasi budaya organisasi yang berkelanjutan. Tim KPU DIY juga memberikan panduan teknis terkait beberapa poin penting dalam pengisian LKE ZI, termasuk penyusunan narasi capaian, penyediaan bukti pendukung (evidence), serta strategi dalam menghadapi wawancara dengan TPI. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu KPU Kota Yogyakarta meningkatkan kualitas pengelolaan Zona Integritas, sehingga siap menghadapi tahapan evaluasi berikutnya menuju WBK/WBBM.

Yogyakarta, diy.kpu.go.id - Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY), Sri Surani, hadir dalam Sarasehan Harkitnas Dengan Tema "Menjaga Semangat Kebangkitan Nasional di Era Transformasi Digital". Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika DIY pada hari Rabu, 20 Mei  2025. Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 ini dibuka oleh Kepala Dinas Kominfo DIY, Hari Edi Tri Wahyu Nugroho dan dihadiri tiga narasumber yakni Nadea Cipta Laksmita sebagai perwakilan dari Pemuda Pelopor DIY 2024, lalu Hendro Muhaimin, Koordinator Bidang Pendidikan & Pelatihan, Pusat Studi Pancasila UGM, serta Mustikaningtyas, dari BKKBN DIY. Ketiga narasumber mengemukakan pandangan mereka terhadap pemuda dan perkembangan bangsa dalam era tranformasi digital. Disampaikan bahwa ada sejumlah hambatan dalam mewujudkan kebangkitan nasional, yaitu keterbelakangan ekonomi berupa kemiskinan dan pengangguran, ketergantungan terhadap kebudayaan dan produk impor bangsa lain, sehingga dibutuhkan kemampuan komunikasi yang jelas pada era transformasi digital. Transformasi digital memberi kesempatan pengembangan seseorang utamanya bagi pemuda sesuai kemampuan masing-masing. Meski begitu, ketiga narasumber memberi rambu-rambu yang perlu diperhatikan utamanya berkaitan dengan polarisasi kewarganegaraan. Sri Surani dalam kesempatan ini mengungkapkan dukungannya terhadap transformasi digital yang bermartabat dalam rangka kebangkitan nasional. “Kegiatan ini menjadi pengingat bagi kita untuk menyambut tranformasi digital dengan sikap yang positif  dan dapat  mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui ruang digital dalam setiap proses pembangunan, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas," ujarnya. Diharapkan dengan kehadiran berbagai elemen pemerintahan dan pemangku kepentingan, kegiatan ini semakin memperkokoh sinergi antara pemerintah daerah, lembaga vertikal seperti KPU dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi di Yogyakarta pada era tranformasi digital.