Berita Terkini

Yogyakarta, diy.kpu.go.id  – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Rapat Penataan Daerah Pemilihan Berdasarkan Data Daerah Administrasi Kependudukan (DAK) Semester I Tahun 2025, Senin (10/11/2025). Kegiatan ini dilaksanakan secara Daring melalui zoom meeting, dan diikuti oleh jajaran KPU DIY serta KPU kabupaten/kota se-DIY. Rapat penataan Dapil ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dan penyusunan kembali terkait pembagian wilayah pemilihan agar lebih representatif, proporsional, dan sesuai dengan perkembangan data kependudukan. “Perlu menyamakan lagi persepsi kita tentang Dapil karena akan menjadi input dan masukan penting dalam penyusunan Dapil pada Pemilu 2029. Penataan Dapil ini memang menjadi isu yang krusial karena perkembangan dan dinamika kependudukan berjalan terus, sementara Dapil kita sejak 2014 tidak berubah, khususnya Dapil di DIY yang status quo”, ujar Ahmad Shidqi, Ketua KPU DIY, dalam sambutannya. Data administrasi kependudukan (DAK) memiliki peran yang sangat penting dalam proses penataan dan penyusunan Dapil. Dalam konteks penataan Dapil, DAK menjadi dasar utama untuk menentukan alokasi kursi dan batas wilayah Dapil agar tetap memenuhi asas kesetaraan nilai suara atau one person, one vote, one value. “Jumlah penduduk di Pemilu 2024 ada 3.677.522, dan pada DAK semester 1 tahun 2025 ada peningkatan 74.623. Dengan berdasarkan pada data ini, KPU DIY sudah membuat 3 (tiga) konsep simulasi penataan Dapil. Konsep pertama adalah penataan Dapil yang sama dengan penataan Dapil di Pemilu 2024, artinya masih ada 7 (tujuh) Dapil. Penataan Dapil pada konsep yang kedua terdapat 8 (delapan) Dapil, dimana untuk Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 2 (dua) Dapil. Penataan Dapil pada konsep yang ketiga terdapat 8 (delapan) Dapil dengan tetap membagi Kabupaten Gunungkidul menjadi 2 (dua) Dapil namun dengan irisan yang berbeda”, papar Tri Mulatsih, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU DIY. Rapat penataan Dapil dilanjutkan dengan paparan mengenai konsep penataan Dapil dari masing-masing kabupaten/kota di wilayah DIY. Paparan dari masing-masing kabupaten/kota ini menjadi bahan diskusi penting dalam rapat, sebagai upaya menyamakan persepsi dan menyusun rancangan awal penataan dapil DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota se-DIY. Melalui kegiatan ini, KPU DIY berkomitmen untuk mewujudkan penataan daerah pemilihan yang adil, proporsional, dan berlandaskan data kependudukan yang mutakhir sehingga penyelenggaraan Pemilu tahun 2029 berintegritas, demokratis, serta dapat lebih representatif dan inklusif.

Yogyakarta, diy.kpu.go.id - Sebagai upaya peningkatan kualitas layanan, KPU DIY melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP): Reviu Standar Pelayanan Magang Perguruan Tinggi (Senin, 10/11/2025). Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan tetap prima dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama pasca ditetapkannya KPU DIY sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori ‘Pelayanan Prima’ Tahun 2023 dan 2024 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Forum Konsultasi Publik ini dibuka oleh Ketua Divisi Perencanaan Data dan Infornasi, Moh Zaenuri Ikhsan yang menyampaikan bahwa KPU DIY berusaha memenuhi pelayanan kepada masyarakat seoptimal mungkin. Acara dilanjutkan dengan diskusi yang difasilitasi oleh Sri Surani, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU DIY.. Di paparkan oleh Rani, KPU DIY memiliki 9 (sembilan) standar pelayanan, salah satunya adalah magang. Tujuan dari dibukanya kesempatan magang ini mengingat KPU DIY sebagai lembaga publik harus memberi kesempatan kepada masyarakat, khususnya generasi muda yaitu mahasiswa, untuk bisa mengenali dan belajar bersama terkait apa yang dilakukan penyelenggara pemilu dalam rangka menegakkan demokrasi. Forum Konsultasi Publik ini menegaskan komitmen KPU DIY untuk terus meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat. Magang menjadi salah satu layanan yang diperhatikan, karena belum semua perguruan tinggi di DIY memanfaatkan fasilitas magang yang disediakan. Pelayanan magang KPU DIY dirancang untuk mendukung pembelajaran praktis serta mendorong kolaborasi yang transparan antara mahasiswa (kampus) dan Lembaga Penyelenggara Pemilu. Dengan diselenggarakannya forum konsultasi publik untuk mereviu standar pelayanan magang ini, KPU DIY berharap pelaksanaan magang di KPU DIY dapat berjalan dengan lebih profesional. Dan nanti diharapkan output yang dicapai yaitu para mahasiwa magang mendapatkan pengalaman serta pengetahuan yang berharga dan bermanfaat bagi karirnya ke depan.

Yogyakarta, diy.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY) menyelenggarakan Rapat Pleno Penetapan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kamis, 6 November 2025. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua, Anggota serta Sekretaris, pejabat struktural dan fungsional, serta pelaksana pada Subbagian Hukum KPU DIY  secara hybrid. Rapat Pleno dibuka dan dipimpin oleh Ketua KPU DIY, Ahmad Shidqi. Dalam sambutannya, Shidqi menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen seluruh jajaran KPU DIY dalam mengimplementasikan tujuan SPIP secara efektif, efisien, serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Kepala Sub Bagian Hukum KPU DIY, Amalia Rahmah, memaparkan progres penyusunan dan pelaporan SPIP KPU DIY serta KPU kabupaten/kota se-DIY. Disampaikan pula oleh Amalia, rapat pleno periode Oktober 2025 ini juga mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dalam rapat ini juga dipaparkan progres pengumpulan laporan SPIP KPU kabupaten/kota untuk periode Oktober dimulai dari KPU Kota Yogyakarta, KPU Kabupaten Bantul, KPU Kabupaten Gunungkidul, KPU Kabupaten Sleman, dan KPU Kabupaten Kulon Progo. Beberapa catatan minor ditemukan, seperti kesalahan dalam proses unggah dokumen, serta belum ada dokumen pengesahan Laporan Realisasi Anggaran. Pada sesi penutup, dilakukan pembacaan Berita Acara Rapat Pleno yang ditandatangani oleh seluruh Komisioner KPU DIY. Dalam kesempatan ini,seluruh jajaran KPU DIY berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh dokumen laporan SPIP khususnya berkaitan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), rekap perjalanan dinas, rekap absensi kepegawaian, serta laporan realisasi anggaran. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan pengendalian intern dalam aspek anggaran dan sumber daya manusia di lingkungan KPU DIY. Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY) menyelenggarakan Rapat Pleno Penetapan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kamis, 6 November 2025. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua, Anggota serta Sekretaris, pejabat struktural dan fungsional, serta pelaksana pada Subbagian Hukum KPU DIY  secara hybrid. Rapat Pleno dibuka dan dipimpin oleh Ketua KPU DIY, Ahmad Shidqi. Dalam sambutannya, Shidqi menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen seluruh jajaran KPU DIY dalam mengimplementasikan tujuan SPIP secara efektif, efisien, serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Kepala Sub Bagian Hukum KPU DIY, Amalia Rahmah, memaparkan progres penyusunan dan pelaporan SPIP KPU DIY serta KPU kabupaten/kota se-DIY. Disampaikan pula oleh Amalia, rapat pleno periode Oktober 2025 ini juga mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dalam rapat ini juga dipaparkan progres pengumpulan laporan SPIP KPU kabupaten/kota untuk periode Oktober dimulai dari KPU Kota Yogyakarta, KPU Kabupaten Bantul, KPU Kabupaten Gunungkidul, KPU Kabupaten Sleman, dan KPU Kabupaten Kulon Progo. Beberapa catatan minor ditemukan, seperti kesalahan dalam proses unggah dokumen, serta belum ada dokumen pengesahan Laporan Realisasi Anggaran. Pada sesi penutup, dilakukan pembacaan Berita Acara Rapat Pleno yang ditandatangani oleh seluruh Komisioner KPU DIY. Dalam kesempatan ini,seluruh jajaran KPU DIY berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh dokumen laporan SPIP khususnya berkaitan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), rekap perjalanan dinas, rekap absensi kepegawaian, serta laporan realisasi anggaran. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan pengendalian intern dalam aspek anggaran dan sumber daya manusia di lingkungan KPU DIY.

Yogyakarta, diy.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY) menggelar Rapat Koordinasi Kesatkeran bersama jajaran KPU Kabupaten/Kota se-DIY pada Kamis (30/10) bertempat di Kantor KPU Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua, Anggota, Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian KPU DIY, serta Ketua, Anggota, Sekretaris, dan Kepala Sub Bagian KPU Kabupaten/Kota se-DIY. Dalam sambutannya, Ketua KPU DIY, Ahmad Shidqi menyampaikan pentingnya menjaga soliditas antar penyelenggara pemilu di Wilayah DIY. Ia menegaskan bahwa penyelenggara pemilu di semua tingkatan harus tetap fokus menjalankan tugas dengan integritas dan profesionalisme. “Kita harus tetap menjaga kekompakan dan nama baik lembaga KPU. Keberhasilan Pemilu 2024 lalu dengan zero keterlambatan distribusi logistik adalah bukti profesionalitas penyelenggara di semua tingkatan,” ujarnya. Sementara itu, Sekretaris KPU DIY Arief Suja’i menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola administrasi, termasuk perbaikan SOP, keterbukaan informasi publik, dan penyelamatan arsip. Ia juga mengapresiasi satker-satker yang telah proaktif melaksanakan penilaian mandiri Zona Integritas (ZI) dan keterbukaan informasi publik. Dalam kesempatan ini masing-masing KPU Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta juga memaparkan progres pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran triwulan IV tahun 2025 yang dipandu oleh Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU DIY, Bambang Gunawan. Beberapa isu penting yang dibahas meliputi: Evaluasi layanan publik dan kompensasi layanan, pemenuhan eviden reformasi birokrasi dan zona integritas, sinkronisasi program kerja dengan pemerintah daerah, pengelolaan arsip dan pemanfaatan aplikasi Srikandi, serta peningkatan akses dan fasilitas bagi pemilih disabilitas. Dalam sesi laporan, perwakilan KPU Kabupaten Bantul, Sleman, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta menyampaikan berbagai capaian serta kendala pelaksanaan program. Di antaranya terkait sinkronisasi data pemilih berkelanjutan (DPB), pelaksanaan PKS/MoU dengan instansi lain, serta kesiapan menghadapi akhir tahun anggaran. Menutup kegiatan, Sekretaris KPU DIY mengajak seluruh jajaran sekretariat untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik, akuntabilitas, serta sinergi antar-satuan kerja demi terwujudnya tata kelola kelembagaan KPU yang transparan, profesional, dan berintegritas

Yogyakarta, diy.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY) bekerjasama dengan Yayasan Kebaya Yogyakarta menyelenggarakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dengan tema “Peningkatan Kualitas Demokrasi Melalui Literasi Politik pada Rabu (29/10/2025). Yayasan Kebaya Yogyakarta adalah organisasi non-profit yang berdedikasi untuk pemberdayaan transpuan serta mendukung Orang dengan HIV (ODHIV). Melalui pendidikan pemilih ini, KPU DIY berharap dapat memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses pendidikan politik yang adil dan setara. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPU DIY, Ahmad Shidqi. Menyambut positif kegiatan yang dilakukan oleh KPU DIY, Direktur Yayasan Kebaya Yogyakarta, Vinolia Wakijo, berharap kegiatan ini dapat menjadi awal dari peningkatan pemahaman kepemiluan bagi komunitasnya. Sementara, dalam materinya Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY, Sri Surani, mengatakan kalau forum ini dimaksudkan untuk membuka pintu bagi KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan kegiatan serupa dengan beberapa komunitas. Selain melakukan pemaparan, Rani juga melakukan dialog dengan para peserta. Dalam dialog ini beberapa peserta menyampaikan pengalaman dan kendala yang dihadapi dalam mengikuti pemilu. Salah satu kendala yang dialami adalah adanya diskriminasi yaitu  ditertawakan dan diejek saat datang ke TPS, sehingga mereka enggan datang ke TPS. Pengalaman dan kendala  tersebut kemudian ditanggapi dan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan tahapan pemilu mendatang.

Yogyakarta, diy.kpu.go.id - Rabu (29/10/2025) KPU DIY melakukan Pemeriksaan Kas dan Pertanggungjawaban Keuangan Bulan Oktober Tahun 2025 secara daring. Tujuan dilaksanakan Pemeriksaan Kas ini  adalah mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dan penatausahaan kas bendahara pengeluara atas realisasi belanja yang dikeluarkan setiap bulan pada satuan kerja KPU Kabupaten/Kota se-DIY. Pemeriksaan kas ini dihadiri oleh Sekretaris, Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Pengelola Keuangan Sekretariat KPU se-DIY. Kegiatan ini dibuka dan dipandu oleh Kepala Sub Bagian Keuangan, Endah Dwi Artini. Disampaikan oleh Endah Dwi Artini, pemeriksaan kas sebagai pengendalian penatausahaan kas pada Sekretariat KPU se-DIY. Selain itu, diperlukan Kerja sama antar Sub Bagian untuk melengkapi dokumen pertanggungjawaban (SPJ). Pemeriksaan kas dibagi menjadi 5 breakout room sesuai dengan jumlah Kabupaten/Kota. Setelah penyampaian hasil pemeriksaan kas dari masing-masing Satuan Kerja, disampaikan bahwa pembukuan dan SPJ sudah lengkap.