Berita Terkini

Senin, 01 Desember 2025 13:15
581

KPU DIY Tuntaskan Pembahasan Roadmap Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas

Yogyakarta, diy.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY) bekerja sama dengan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) menyusun Peta Jalan Pemilu Inklusif Disabilitas 2029. Penyusunan peta jalan ini dilakukan dalam tiga tahapan workshop. Workshop pertama dilaksanakan di Kantor KPU DIY pada hari Senin, (17/11/2025). Di tahap pertama ini difokuskan untuk menemukenali persoalan dan menentukan gap analysis serta skala prioriras advokasi. Workshop tahap kedua dilaksanakan pada pada hari Senin, (24/11/2025) di kantor Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS).  Pada tahap ini dihasilkan rekomendasi permasalahan terkait pendataan pemilih, sosialisasi dan Pendidikan pemilih, logistik dan akses TPS, prosedur dan pelaksanaan Pemilu di TPS serta laporan dan pengawasan. Sedangkan workshop terakhir dilakukan Senin (01/12/2025) di kantor LSM Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB). Seperti workshop pertama dan kedua, acara ini diikuti oleh perwakilan sebelas organisasi kemasyarakatan yang bergerak pada perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Mengawali workshop, Ninik Heca yang bertindak sebagai moderator terlebih dahulu menyampaikan hasil pembahasan pada workshop sebelumnya. Ninik menjelaskan bahwa sebelumnya telah disusun matriks peta jalan yang terbagi ke dalam lima pilar strategis, yaitu pendataan disabilitas, sosialisasi dan pendidikan pemilih, kesiapan logistik dan aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara bagi penyandang disabilitas, prosedur pelayanan saat pelaksanaan Pemilu di Tempat Pemungutan Suara, serta pengawasan dan penanganan laporan. Selanjutnya Tio Tegar sebagai perumus Peta Jalan Pemilu Inklusif Disabilitas 2029 memaparkan konsep modul dan matriks peta jalan. Matriks peta jalan ini terdiri atas rencana kegiatan yang bisa langsung dieksekusi oleh penyelenggara pemilu dan program yang perlu diusulkan ke KPU RI. Konsep modul dan matriks inilah yang kemudian dikritisi oleh para peserta workshop serta nantinya akan dilakukan diseminasi kepada masyarakat luas sebelum akhirnya difinalisasi. Menutup pelaksanaan workshop Sri Surani, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY menyampaikan ucapan terimakasih pada partisipasi semua pihak. Rani mengingatkan bahwa dalam kurun seminggu ini peserta workshop masih dapat menyampaikan masukan kepada tim penyusun apabila dalam pencermatan lanjutan menemukan hal-hal penting yang belum terakomodir dalam konsep peta jalan.  

Selengkapnya
Jumat, 28 November 2025 14:30
520

KPU DIY Gelar Rakor Kesatkeran Bahas Evaluasi Akhir Tahun 2025

Yogyakarta, diy.kpu.go.id - KPU DIY menggelar Rapat Koordinasi Kesatkeran secara daring yang diikuti KPU Kabupaten/Kota se-DIY untuk membahas evaluasi kinerja akhir tahun 2025 serta penyelarasan program dan anggaran menjelang 2026 pada 28 November 2025. Ketua KPU DIY, Ahmad Shidqi saat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan menekankan tiga fokus utama, yaitu penyusunan laporan akhir tahun, tindak lanjut pemeriksaan BPK, serta penyamaan persepsi terkait kegiatan dan anggaran 2025. Apresiasi juga diberikan kepada satker yang meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik. Selanjutnya masing-masing Kepala Bagian pada Sekretariat KPU DIY memaparkan materi rapat kesatkeran yang dipandu oleh Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Bambang Gunawan. Kepala Bagian Teknis dan Hukum, Indra Yudistira melaporkan persiapan kegiatan sosialisasi PAW, pemutakhiran data partai politik serta percepatan penyusunan laporan Implementasi Zona Integritas, JDIH, SPIP, dan Daftar Inventaris Masalah PKPU Pilkada. Sementara Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM, Analis Primadani menegaskan terkait penyelesaian PDPB triwulan IV, penyusunan laporan kinerja, serta upaya meningkatkan realisasi anggaran yang saat ini masih di bawah target minimal 95%. Sedangkan Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Bambang Gunawan menyampaikan sejumlah catatan dari pemeriksaan BPK dan meminta seluruh satker untuk lebih memperhatikan pendokumentasian kegiatan serta optimalisasi penggunaan aplikasi Srikandi. KPU Kabupaten/Kota se-DIY dalam kesempatan ini juga memaparkan progres realisasi anggaran yang rata-rata telah mencapai 94–97%, serta kesiapan dalam penyusunan SOP layanan disabilitas, pemutakhiran data parpol, penyelesaian arsip, dan pelaksanaan TUP akhir tahun. Arief Suja’i, Sekretaris KPU DIY menutup rapat dengan meminta seluruh Satuan Kerja untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran, penyusunan laporan akhir tahun, penguatan tim protokoler dan dokumentasi, serta peningkatan publikasi pada media sosial.

Selengkapnya
Kamis, 27 November 2025 13:56
125

KPU DIY mendukung peningkatan akurasi data kepengurusan partai politik melalui Focus Group Discussion (FGD) Penataan Administrasi Data Kepengurusan Partai Politik dalam Penerbitan Surat Keter

Yogyakarta, diy.kpu.go.id - KPU Daerah Istimewa Yogyakarta menghadiri Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Penataan Administrasi Data Kepengurusan Partai Politik dalam Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY, Kamis (27/11/2025). Kegiatan ini melibatkan Kementerian Hukum DIY, Direktorat Tata Negara Ditjen AHU, Badan Kesbangpol se-DIY, KPU se-DIY, Bawaslu DIY serta perwakilan Partai Politik di DIY. Kegiatan ini digelar sebagai upaya memperkuat ketertiban administrasi, meningkatkan akurasi data, serta memastikan proses penerbitan SKT berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam sambutannya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Evy Setyowati Handayani menekankan pentingnya penataan administrasi data kepengurusan partai politik secara rapi, sistematis, dan akuntabel agar menjadi badan hukum. Nantinya partai politik yang telah resmi berbadan hukum dapat mendaftarkan sebagai peserta pemilu. Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY, Moh Zaenuri Ikhsan dalam kesempatan ini turut menjadi narasumber dalam kegiatan FGD dimaksud. Dalam paparannya menyebutkan bahwa proses tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual  partai politik merupakan bagian penting dari rangkaian pendaftaran parpol sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu. Verifikasi administrasi dimulai sejak diterimanya dokumen pendaftaran dari partai politik. Dokumen yang diperiksa meliputi legalitas partai, susunan kepengurusan, keterwakilan perempuan 30 persen, keanggotaan, kantor tetap, hingga rekening kas partai. Seluruh dokumen administrasi disampaikan partai politik diteliti satu per satu melalui sistem informasi partai politik (SIPOL). Jika ditemukan kekurangan, KPU memberikan kesempatan kepada partai untuk melakukan perbaikan. Dalam FGD ini juga menghadirkan sesi diskusi terbuka yang membahas terkait isu-isu teknis seperti regulasi, kelengkapan dokumen kepengurusan dan pemutakhiran data parpol. Peserta turut aktif memberikan masukan serta tantangan yang dihadapi pada pemilu sebelumnya.

Selengkapnya
Kamis, 27 November 2025 13:15
140

KPU DIY Gelar Rapat Koordinasi Keprotokoleran, Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Profesionalitas di Seluruh Satker KPU se-DIY

Yogyakarta, diy.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Keprotokolan KPU se-DIY pada Rabu pukul 08.00 WIB. Kegiatan ini berlangsung secara hybrid, di mana seluruh pegawai KPU DIY mengikuti rapat dari Ruang Rapat Lantai 2 Kantor KPU DIY, sementara pegawai KPU Kabupaten/Kota mengikuti secara daring melalui Zoom Meeting. Rapat dibuka oleh Ketua KPU DIY, Ahmad Shidqi, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa keprotokoleran adalah unsur penting dalam tata birokrasi pemerintahan. Beliau menekankan bahwa nilai-nilai keprotokoleran memiliki kesamaan dengan adab di kehidupan sehari-hari, analogi untuk menggambarkan pentingnya tata krama dalam memperlakukan pejabat publik dan tamu resmi. Menurutnya, pemahaman keprotokolan bukan hanya kewajiban protokoler, tetapi menjadi bagian dari profesionalitas seluruh ASN dan pegawai KPU. Sebagai narasumber adalah Sekretaris KPU DIY, Arief Suja’i didampingi Moderator Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU DIY, Bambang Gunawan, mulai dari paparan materi hingga sesi diskusi. Arief Suja’i memaparkan materi keprotokolan secara komprehensif dan lengkap terkait keprotokolan yang berbasis ketentuan perundang-undangan dan praktik protokol pemerintahan. Beliau menguraikan berbagai aspek penting mulai dari: Tata Tempat (Setting Arrangement) Tata Upacara dalam kegiatan kedinasan Tata Penghormatan bagi pejabat maupun tamu resmi Tata Busana sesuai standar upacara dan kegiatan formal Pedoman dan Teknik MC Keprotokoleran Etika Pelayanan kepada Pejabat mulai dari peran driver, office boy atau pramubakti hingga jagat saksana Arief juga menegaskan bahwa keprotokoleran merupakan bagian integral dari upaya menjaga wibawa lembaga, kelancaran acara, serta penghormatan kepada seluruh pihak yang terlibat. Setelah pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Peserta rapat dari KPU DIY serta kabupaten/kota aktif berdiskusi mengenai penerapan keprotokoleran dalam kegiatan internal maupun eksternal. Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalitas keprotokoleran di seluruh satker KPU se-DIY.

Selengkapnya
Senin, 10 November 2025 17:00
202

KPU DIY Gelar Rapat Penataan Dapil Berdasarkan Data DAK Semester I Tahun 2025

Yogyakarta, diy.kpu.go.id  – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Rapat Penataan Daerah Pemilihan Berdasarkan Data Daerah Administrasi Kependudukan (DAK) Semester I Tahun 2025, Senin (10/11/2025). Kegiatan ini dilaksanakan secara Daring melalui zoom meeting, dan diikuti oleh jajaran KPU DIY serta KPU kabupaten/kota se-DIY. Rapat penataan Dapil ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dan penyusunan kembali terkait pembagian wilayah pemilihan agar lebih representatif, proporsional, dan sesuai dengan perkembangan data kependudukan. “Perlu menyamakan lagi persepsi kita tentang Dapil karena akan menjadi input dan masukan penting dalam penyusunan Dapil pada Pemilu 2029. Penataan Dapil ini memang menjadi isu yang krusial karena perkembangan dan dinamika kependudukan berjalan terus, sementara Dapil kita sejak 2014 tidak berubah, khususnya Dapil di DIY yang status quo”, ujar Ahmad Shidqi, Ketua KPU DIY, dalam sambutannya. Data administrasi kependudukan (DAK) memiliki peran yang sangat penting dalam proses penataan dan penyusunan Dapil. Dalam konteks penataan Dapil, DAK menjadi dasar utama untuk menentukan alokasi kursi dan batas wilayah Dapil agar tetap memenuhi asas kesetaraan nilai suara atau one person, one vote, one value. “Jumlah penduduk di Pemilu 2024 ada 3.677.522, dan pada DAK semester 1 tahun 2025 ada peningkatan 74.623. Dengan berdasarkan pada data ini, KPU DIY sudah membuat 3 (tiga) konsep simulasi penataan Dapil. Konsep pertama adalah penataan Dapil yang sama dengan penataan Dapil di Pemilu 2024, artinya masih ada 7 (tujuh) Dapil. Penataan Dapil pada konsep yang kedua terdapat 8 (delapan) Dapil, dimana untuk Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 2 (dua) Dapil. Penataan Dapil pada konsep yang ketiga terdapat 8 (delapan) Dapil dengan tetap membagi Kabupaten Gunungkidul menjadi 2 (dua) Dapil namun dengan irisan yang berbeda”, papar Tri Mulatsih, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU DIY. Rapat penataan Dapil dilanjutkan dengan paparan mengenai konsep penataan Dapil dari masing-masing kabupaten/kota di wilayah DIY. Paparan dari masing-masing kabupaten/kota ini menjadi bahan diskusi penting dalam rapat, sebagai upaya menyamakan persepsi dan menyusun rancangan awal penataan dapil DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota se-DIY. Melalui kegiatan ini, KPU DIY berkomitmen untuk mewujudkan penataan daerah pemilihan yang adil, proporsional, dan berlandaskan data kependudukan yang mutakhir sehingga penyelenggaraan Pemilu tahun 2029 berintegritas, demokratis, serta dapat lebih representatif dan inklusif.

Selengkapnya
Senin, 10 November 2025 15:35
168

KPU DIY Tinjau Ulang Layanan Publik Untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Yogyakarta, diy.kpu.go.id - Sebagai upaya peningkatan kualitas layanan, KPU DIY melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP): Reviu Standar Pelayanan Magang Perguruan Tinggi (Senin, 10/11/2025). Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan tetap prima dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama pasca ditetapkannya KPU DIY sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori ‘Pelayanan Prima’ Tahun 2023 dan 2024 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Forum Konsultasi Publik ini dibuka oleh Ketua Divisi Perencanaan Data dan Infornasi, Moh Zaenuri Ikhsan yang menyampaikan bahwa KPU DIY berusaha memenuhi pelayanan kepada masyarakat seoptimal mungkin. Acara dilanjutkan dengan diskusi yang difasilitasi oleh Sri Surani, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU DIY.. Di paparkan oleh Rani, KPU DIY memiliki 9 (sembilan) standar pelayanan, salah satunya adalah magang. Tujuan dari dibukanya kesempatan magang ini mengingat KPU DIY sebagai lembaga publik harus memberi kesempatan kepada masyarakat, khususnya generasi muda yaitu mahasiswa, untuk bisa mengenali dan belajar bersama terkait apa yang dilakukan penyelenggara pemilu dalam rangka menegakkan demokrasi. Forum Konsultasi Publik ini menegaskan komitmen KPU DIY untuk terus meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat. Magang menjadi salah satu layanan yang diperhatikan, karena belum semua perguruan tinggi di DIY memanfaatkan fasilitas magang yang disediakan. Pelayanan magang KPU DIY dirancang untuk mendukung pembelajaran praktis serta mendorong kolaborasi yang transparan antara mahasiswa (kampus) dan Lembaga Penyelenggara Pemilu. Dengan diselenggarakannya forum konsultasi publik untuk mereviu standar pelayanan magang ini, KPU DIY berharap pelaksanaan magang di KPU DIY dapat berjalan dengan lebih profesional. Dan nanti diharapkan output yang dicapai yaitu para mahasiwa magang mendapatkan pengalaman serta pengetahuan yang berharga dan bermanfaat bagi karirnya ke depan.

Selengkapnya