Berita Terkini

diy.kpu.go.id – Dengan tetap menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, KPU DIY menggelar Podcast pada Kamis (2/9). Tema podcast adalah “Pendidikan Pemilih dalam Pemilu bagi Penyandang Disabilitas”. Dalam perbincangan ini, KPU DIY menghadirkan dua narasumber yaitu Rahmiatun Nur Khasanah dari Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) serta Ahmad Shidqi selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan SDM KPU DIY. Tujuan perbincangan untuk mendapatkan gambaran bagaimana pendidikan pemilih yang ideal untuk mewujudkan pemilu 2024 yang lebih aksesibel. Ahmad Shidqi menjelaskan kebutuhan Pemilu akses bagi penyandang disabilitas dalam sebuah penyelenggaran Pemilu maupun pemilihan. KPU DIY telah mengupayakan beberapa hal terkait penyelenggaraan pemilu terutama dalam mewujudkan TPS yang aksesibel. Aksesibilitas Pemilu tidak hanya diwujudkan dengan membangun TPS yang aksesibel, tetapi juga bagaimana penyandang disabilitas mendapatkan sosialisasi tentang penyelenggaraan Pemilu itu sendiri. Rahmiyatun sangat mengapresiasi upaya KPU dalam mensosialisasikan tahapan pemilu itu sendiri. Meskipun begitu, Rahmiyatun juga menekankan beberapa poin yang harus segera ditingkatkan oleh KPU dalam hal sosialisasi. Dalam menyambut penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024, masukan tersebut menjadi salah satu hal penting untuk diperhatikan KPU DIY dan akan diupayakan untuk ditindaklanjuti.(hth)

diy.kpu.go.id – Jumat,(30/07) Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY) mengadakan Rapat Pembaharuan Penyusunan Daftar Informasi Publik KPU DIY pada tingkat Sekretariat. Kegiatan ini diadakan secara daring melalui platform zoom meeting. Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris, jajaran struktural, dan staf di lingkungan bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU DIY. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU DIY, Sigit Purwadi. Sigit mengatakan penyampaian Daftar Informasi Publik (DIP) KPU DIY periode bulan April-Juli 2021 terkait dengan pembaharuan penyediaan informasi KPU DIY. Pembaharuan DIP disupply oleh seluruh sub bagian di Lingkungan Sekretariat KPU DIY. Sigit menambahkan, bahwa daftar informasi dan kebijakan dari KPU DIY selalu di update dalam kurun waktu 3 bulan. Sekretaris KPU DIY, Muhammad Hasyim, menegaskan dalam pembahasan rapat bahwa hasil penyusunan DIP nantinya dilaporkan serta dilakukan pembahasan dengan Komisioner KPU DIY. DIP yang telah disusun dilakukan pencermatan terlebih dahulu dan hasil perbaikannya ditambahkan dalam pembaharuan.(hth)

diy.kpu.go.id – Senin (16/08) Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY) mengadakan Technical Meeting Tapping Podcast KPU DIY dengan Partai Politik Peserta Pemilu 2019. Kegiatan ini diadakan secara daring melalui platform zoom meeting. Rapat ini dihadiri jajaran di lingkungan KPU DIY, dan pimpinan partai politik peserta pemilu 2019 tingkat DIY. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan, mengatakan “Untuk pelaksanaan persiapan pembuatan podcast dengan pimpinan partai politik, sebelumnya kami merencanakan podcast secara luring tapi karena keadaan pandemi kami mengubahnya menjadi daring”. Ketua Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY, Ahmad Shidqi, menjelaskan “Kita sudah mempersiapkan 99% secara daring untuk pelaksanaan podcast, jadi kita tetap melaksanakan secara daring sesuai jadwal yang sudah kita bagi untuk setiap partai politik.” Ahmad menjelaskan bahwa jadwal pelaksanaan tapping dilakukan mulai tanggal 18 Agustus 2021 – 27 Agustus 2021. Technical Meeting tersebut juga membahas panduan serta ketentuan teknis pelaksanaan podcast kepada partai politik peserta pemilu 2019. (hth)

diy.kpu.go.id – KPU DIY laksanakan Rapat Koordinasi Kesatkeran yang dilakukan secara daring pada Kamis (19/8). Rapat Kesatkeran merupakan salah satu bentuk pengendalian dan sarana koordinasi bagi KPU se-DIY. Kegiatan rutin setiap bulan ini dihadiri oleh Sekretaris, Pejabat Struktural, beserta jajaran pengelola keuangan KPU DIY dan Sekretaris, Pejabat Struktural, beserta jajaran pengelola keuangan KPU Kabupaten/Kota se-DIY. Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU DIY, Srimulyani. Dalam kesempatan pertama, Srimulyani menyampaikan apresiasi kepada Satuan Kerja dan PNS berprestasi yang telah diumumkan setelah Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2021 yang lalu. Diharapkan satuan kerja dan PNS berprestasi ini dapat mempertahankan pencapaiannya. Selanjutnya paparan pertama disampaikan Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat yang diwakili oleh Amalia Rahmah selaku Kepala Sub Bagian Hukum. Amalia menyampaikan terkait dengan alasan beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dikarenakan menunggu arahan dari KPU RI. Hal tersebut dikarenakan KPU Provinsi dijadwalkan akan menerima bimbingan teknis terlebih dahulu dari KPU RI untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota. Kemudian terkait kegiatan FGD pembahasan rancangan pelaporan KPU tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu juga masih menunggu jadwal. Amalia juga mengingatkan pelaksanaan soft launching Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dengan tema Dari Desa Untuk Indonesia yang akan diselenggarakan oleh KPU RI, Jumat (20/8).(kul)

diy.kpu.go.id – Sebagai bentuk evaluasi dan masukan dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY) pada Jumat 20 Agustus 2021 melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Dokumentasi Pendistribusian Logistik Pemilihan 2020. Rapat Koordinasi yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Cloud Meeting dengan mengundang Ketua, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, dan Staf Pengelola Logistik KPU Kabupaten Penyeleggara Pemilihan Tahun 2020 di DIY. Peserta dari KPU DIY Ketua, Anggota, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Staf Sub Bagian Umum dan Logistik KPU DIY. Dalam sambutannya Sekretaris KPU DIY mengatakan bahwa perlu dilakukan evaluasi karena adanya beberapa kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki, untuk itu diperlukan kecermatan, kehati-hatian dan koordinasi lebih intensif dalam setiap tahapan terutama dalam pendistribusian serta pendokumentasiannya. Dokumentasi dilakukan tidak hanya dalam bentuk hardcopy tetapi juga dalam bentuk digital, sehingga dapat mempermudah dalam pengarsipan. Pada kesempatan selanjutnya, Ketua KPU DIY menyampaikan arahan dengan meminta supaya selain pendokumentasian dalam bentuk laporan-laporan, data-data, dan angka-angka perlu dibuat juga dalam bentuk kumpulan foto-foto yang menggambarkan tahapan kepemiluan dalam konteks pendistribusian logistik. Masing-masing KPU Kabupaten penyelenggara Pemilihan 2020 (KPU Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Sleman) memaparkan implementasi, kendala-kendala, permasalahan dan solusi pelaksanaan distribusi logistik pada penyelenggaraan Pemilihan 2020 lalu.(kul)

diy.kpu.go.id – KPU DIY pada hari Senin (9/8) telah melaksanakan Rapat Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Juli Tahun 2021 Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Surat Ketua KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tentang Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021. Sesuai dengan surat tersebut, KPU DIY diwajibkan untuk melakukan Rapat Koordinasi serta Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan per bulan. Hasil rekapitulasi tersebut kemudian disampaikan kepada Partai Politik, Bawaslu, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. KPU DIY juga mengumumkan rekapitulasi tersebut pada laman website dan/atau media sosial. Rapat dibuka oleh ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan dan selanjutnya dipandu oleh Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU DIY Wawan Budiyanto. Hasil dari kegiatan tersebut menetapkan bahwa hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Juli Tahun 2021 adalah sebanyak 2.714.863 (dua juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh tiga) pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1.320.305 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus lima) pemilih, dan pemilih perempuan berjumlah 1.394.558 (satu juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan) pemilih, yang tersebar di 5 (lima) Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.(pdos)