Resmi Dikukuhkan, Ketua dan Wakil Ketua OSIS Terpilih Hasil Pemilos Serentak di SMA/SMK/MA dan SMP/MTs se-Kabupaten Bantul
Selengkapnya
Kamis, 25 September 2025 15:35
Berita Terkini
Senin, 22 September 2025 16:05
303
Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, KPU DIY Laksanakan Pelatihan Berinteraksi Dengan Penyandang Disabilitas
Yogyakarta, diy.kpu.go.id – Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY) melaksanakan Pelatihan Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas bersama Sentra Advokasi Perempuan, Disabilitas, dan Anak (SAPDA). Acara ini diselenggarakan di Joglo Demokrasi KPU DIY, pada Senin (22/9/2025). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Tim PPID, Perwakilan setiap Sub Bagian di lingkungan KPU DIY, serta Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, bersama Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-DIY. Hadir membuka sekaligus memberikan sambutan, Ketua KPU DIY, Ahmad Shidqi yang menyampaikan bahwa pelatihan ini untuk memberikan gambaran tentang tata cara bagaimana berinteraksi dengan pemilih maupun kolega penyandang disabilitas yang beragam. Hal ini merupakan komitmen KPU DIY sebagai Penyelenggara Pemilu yang menerapkan budaya kerja Migunani (Melayani, Inovatif, Gumregah, Unggul, Nyenengke, Antisipatif, Ngayomi dan Inklusif) dalam melakukan pelayanan di KPU DIY. Kegiatan diawali dengan sesi materi oleh perwakilan SAPDA, Ayatullah Rohullah Khomaini, yang menyampaikan tentang layanan publik inklusif dan ramah disabilitas. Dalam kesempatan ini juga dijelaskan mengenai pengenalan ragam penyandang disabilitas dan tata cara berinteraksinya. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan oleh Dhanis yang menjelaskan interaksi dengan penyandang disabilitas tuli, Taufik bersama Sholeh Muhdlor menyampaikan interaksi dengan penyandang disabilitas netra, serta Rini Rindawati menyampaikan interaksi dengan penyandang disabilitas fisik. Selain pemaparan materi, peserta diajak untuk mempraktekkan secara langsung tata cara berinteraksi dengan penyandang disabiltas, terutama untuk memberikan respon pelayanan yang baik pada pemilih maupun pemohon informasi.
Selengkapnya
Jumat, 19 September 2025 16:23
317
Gandeng Magister Ilmu Pemerintahan Doktor Ilmu Pemerintahan FISIPOL UMY, KPU DIY Gelar Kajian Teknis Kampanye dan Dana Kampanye
Yogyakarta, diy.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Magister Ilmu Pemerintahan – Doktor Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menggelar kajian teknis Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dengan tema Kampanye dan Dana Kampanye, Jumat (19/09/2025) di ruang Magister Ilmu Politik UMY. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mengenai regulasi, dinamika, serta tantangan teknis pelaksanaan kampanye dan pengelolaan dana kampanye yang transparan dan akuntabel. Selain dari itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan saran dan masukan kepada para pemangku kebijakan dalam rangka perubahan undang-undang Pemilu dan Pemilihan. “Kampanye Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dihadapkan pada persoalan kompleks, mulai dari penyampaian visi, misi, dan citra diri sebelum ditetapkan sebagai calon atau sebelum memasuki masa kampanye; penataan alat peraga kampanye; pengawasan netralitas ASN khususnya bagi ASN yang pasangannya mencalonkan diri sebagai peserta Pemilu; metode atau sistem yang tepat untuk mendorong peserta Pemilu taat pelaporan dana kampanye; dan terkait dengan pelaksanaan audit dana kampanye”, papar Tri Mulatsih, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU DIY. Dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta, metode kampanye tidak hanya sekadar menjalankan aturan formal, tetapi juga menyesuaikan dengan kultur politik masyarakat yang khas. Secara umum, peserta Pemilu tetap menggunakan metode kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang Pemilu, mulai dari pertemuan terbatas, tatap muka, pemasangan alat peraga kampanye (APK), iklan du media massa, hingga kampanye melalui media sosial. Namun demikian, terdapat beberapa persoalan yang dikemukakan oleh Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIPOL UMY, Tunjung Sulaksono, khususnya terkait dengan relevansi metode kampanye. “Rapat umum perlu dipertimbangkan untuk tidak dilaksanakan karena tidak bermanfaat untuk pendidikan politik, selain dari itu rapat umum juga rawan benturan atau tindak kekerasan, dan juga memerlukan biaya yang besar sehingga menambah pengeluaran calon peserta Pemilu atau partai politik”, papar Tunjung. Dalam kajian teknis tersebut, UMY juga memaparkan bahwa metode debat antarpasangan calon masih perlu dilaksanakan. Adapun debat dilaksanakan dan dibiayai oleh media, tetapi regulasi dan jadwal tetap diatur oleh KPU. Audiens atau peserta terbaas pada praktisi, akademisi, atau organisasi profesi yang relevan dengan tema debat, sedangkan pendukung atau simpatisan hanya menyaksikan dari rumah sehingga debat pasangan calon memiliki potensi besar untuk memperdalam pemahaman warga tentang latar belakang kandidat, posisi kebijakan dan hal-hal lain yang bisa memandu pilihan para pemilih. Selain dari itu perlu dilakukan pengaturan ulang mengenai metode kampanye dengan menggunakan Alat Peraga Kampanye supaya tidak menyebabkan sampah visual dan menimbulkan masalah dalam pemasangan ataupun penertibannya. Berita-berita yang ditayangkan oleh media juga harus diatur agar berimbang sehingga perlu adanya optimalisasi peran Dewan Pers dalam mendorong jurnalis atau media untuk megedepankan jurnalisme berimbang. Sedangkan berkenaan dengan dana kampanye, perlu penguatan kewenangan ruang lingkup auditor dalam proses audit yang dituangkan pada indikator pemeriksaan dalam peraturan yang tidak hanya memenuhi kerangka regulasi dan formal prosedural, tetapi juga substansi pelaporan itu sendiri sehingga audit yang dilakukan tidak hanya sebatas kepatuhan tetapi audit dapat dipertanggungjawabkan. Melalui kajian teknis ini, KPU DIY berharap adanya penguatan regulasi, perbaikan mekanisme pengawasan, dan peningkatan kesadaran peserta Pemilu mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan kampanye dan dana kampanye.
Selengkapnya
Kamis, 18 September 2025 16:20
224
KPU DIY Laksanakan Entry Meeting Bersama BPK Perwakilan Yogyakarta
Yogyakarta, diy.kpu.go.id - Dalam rangka Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Pilkada Serentak Tahun 2024 Periode Tahun 2024 s.d Semester I Tahun 2025, KPU DIY melaksanakan Entry Meeting pada Kamis (18/09/2025). Hadir dalam kesempatan ini, BPK Perwakilan Yogyakarta, Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU DIY, Ketua dan Sekretaris KPU Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul serta Bawaslu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Dalam sambutannya, Ketua KPU DIY Ahmad Shidqi menyampaikan bahwa pasca pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada, kini saatnya seluruh pihak bertanggung jawab atas penggunaan dana yang telah diterima, khususnya dana hibah dari pemerintah daerah. Shidqi juga menyampaikan apresiasi atas pemeriksaan pendahuluan yang telah dilakukan oleh BPK dan berharap pemeriksaan terinci kali ini dapat berjalan dengan lancar dan tanpa kendala. Ketua Tim BPK Perwakilan Yogyakarta Agustin Sugihartati, selaku penanggungjawab menjelaskan bahwa BPK hadir dalam rangka silaturahmi serta mengawali pemeriksaan terinci lanjutan dari pemeriksaan pendahuluan yang telah dilakukan sebelumnya. Pemeriksaan ini difokuskan pada dana APBD yang digunakan dalam kegiatan tahapan dan dukungan tahapan Pilkada Serentak 2024, khususnya pada aspek Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban serta Pelaporan. Dala mkesempatan ini, BPK juga mengajak semua pihak untuk terbuka, kooperatif, dan profesional, sehingga pemeriksaan ini dapat berlangsung lancar, dan setiap perbedaan data dapat diklarifikasi dengan baik. Kegiatan ini diakhiri dengan penyerahan Surat Tugas 2 (dua) Tim Pemeriksa yang akan bertugas di KPU dan Bawaslu Kabupaten Bantul serta KPU dan Bawaslu Kota Yogyakarta.
Selengkapnya
Selasa, 16 September 2025 15:20
339
Perkuat Komitmen untuk Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual Berbasis Gender, KPU DIY Lakukan Audiensi dengan Rifka Annisa Womens Crisis Center serta DP3AP2 DIY
diy.kpu.go.id - Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU DIY Sri Surani melakukan audiensi dengan Rifka Annisa Women’s Crisis Center serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, pada Jumat dan Senin, 12 dan 15 September 2025. Audiensi ini dilaksanakan untuk membahas mengenai kerjasama yang dapat dibangun antara KPU DIY dengan Rifka Annisa Women’s Crisis Center serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY, berkaitan dengan telah dibentuknya Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota se-DIY. Diungkapkan oleh Rani, kolaborasi dengan dua Lembaga ini merupakan implementasi Keputusan KPU Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota. Khusus untuk kerjasama dengan DP3AP2 merupakan tindaklanjut dari Rencana Kerja yang telah ditandatangani oleh Sekretaris KPU DIY dan Sekretaris Daerah DIY pada bulan September Tahun 2023. Wakil Direktur Rifka Annisa Women’s Crisis Center Amalia menyatakan bahwa pihaknya akan mendukung langkah pencegahan kekerasan seksual di lingkungan KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota se-DIY melalui edukasi dan sosialisasi. Dia juga mengapresiasi upaya KPU untuk memperkuat budaya organisasi dengan mengedepankan profesionalisme dan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Sedangkan Kepala DP3AP2 Erlina Hidayati Sumardi dalam kesempatan ini menyambut baik langkah KPU DIY dengan membentuk Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota se-DIY. Erlina berharap, KPU DIY dan DP3AP2 dapat bersinergi untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan aman dari tindak kekerasan dalam bentuk apapun. Beliau juga menggarisbawahi bahwa setiap instansi harus mampu memberikan perlindungan kepada pegawainya dari kekerasan verbal maupun fisik. Sedangkan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP2, Hera Aprilia menyampaikan bahwa pihaknya siap melakukan sosialisasi terkait pencegahan kekerasan seksual serta menyediakan pendampingan dan konsultasi apabila terjadi kasus.
Selengkapnya
Sabtu, 13 September 2025 17:10
368
Wujudkan Akuntabilitas Tata Kelola Layanan Kepegawaian, KPU RI Gelar Rapat Konsolidasi Bersama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia
diy.kpu.go.id - KPU RI gelar konsolidasi secara hybrid bersama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk mewujudkan akuntabilitas tata Kelola kepegawaian pada Jum’at-Sabtu 12-13 September 2025. Rangkaian kegiatan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh KPU RI untuk memastikan bahwa seluruh pengelola SDM dapat memberikan layanan kepegawaian secara profesional dan berintegritas. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bagian yang membidangi Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM, Analis Primadani, Kepala Sub Bagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM, Viera Mayasari Sri Rengganis, didampingi Operator SIASN Sekretariat KPU DIY. Acara dihari pertama dibuka oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KPU RI Yuli Hertaty. Dalam kesempatan ini beliau menyampaikan bahwa Sekretariat Jenderal KPU menjadi salah satu pilot project dari 44 Kementerian/Lembaga yang akan mengimplementasikan Kenaikan Pangkat Otomatis dan Penetapan Pangkat Otomatis. Yuli juga menjelaskan tentang kondisi Pegawai (ASN dan Non ASN) Sekretariat Jenderal KPU serta tantangan dalam pengelolaan SDM, utamanya terkait Badan Adhoc. Di hari pertama ini menghadirkan narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yakni Direktur Perencanaan Kebutuhan ASN Mohammad Ridwan yang memaparkan terkait strategi penataan kepegawaian. Ia menjelaskan pentingnya pemetaan kebutuhan ASN, penyusunan peta jabatan, serta penyelesaian status tenaga Non ASN yang harus diselesaikan di Tahun 2025 ini. Ridwan juga menekankan pentingnya sinkronisasi data kepegawaian untuk mendukung sistem kenaikan pangkat dan pensiun. Paparan kedua disampaikan Direktur Pengadaan dan Mutasi Paulus Dwi Laksono Harjono, yang membahas mengenai proses pengadaan ASN berbasis merit, transparansi rekrutmen serta rotasi pegawai untuk mendukung distribusi SDM secara proporsional. Sesi terakhir menghadirkan narasumber Direktur Status dan Pemberhentian ASN, Lia Rosalina yang memaparkan terkait penetapan status kepegawaian, mekanisme pemberhentian ASN, serta pengelolaan layanan pensiun secara tepat waktu. Dihari kedua, diawali dengan paparan dari Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU RI, Yuli Hertaty. Dalam paparannya, Yuli menyampaikan tentang rekapitulasi jenis-jenis pelanggaran disiplin yang terjadi di Sekretariat Jenderal KPU RI. Yuli juga berpesan kepada seluruh jajaran pengelola kepegawaian baik di tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menjadi agen disiplin yang baik, serta menjadi penggerak dan teladan bagi yang lain. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan dengan paparan terkait Penegakan disiplin pegawai oleh narasumber yaitu Direktur Pengawasan dan Pengendalian III BKN, Halim. Beliau menyampaikan tentang kewajiban dan larangan PNS, jenis-jenis pelanggaran disiplin serta tingkat hukuman disiplin. Paparan kedua disampaikan oleh Kepala Pusat Penilaian ASN BKN, Bajoe Loedi Hargono. Dalam paparannya beliau menyampaikan terkait kebijakan percepatan penyediaan data profil talenta ASN untuk mendukung kebijakan Manajemen ASN berupa potensi, kompetensi, dan preferensi karier. KPU RI gelar konsolidasi secara hybrid bersama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk mewujudkan akuntabilitas tata Kelola kepegawaian pada Jum’at-Sabtu 12-13 September 2025. Rangkaian kegiatan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh KPU RI untuk memastikan bahwa seluruh pengelola SDM dapat memberikan layanan kepegawaian secara profesional dan berintegritas. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bagian yang membidangi Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM, Analis Primadani, Kepala Sub Bagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM, Viera Mayasari Sri Rengganis, didampingi Operator SIASN Sekretariat KPU DIY. Acara dihari pertama dibuka oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KPU RI Yuli Hertaty. Dalam kesempatan ini beliau menyampaikan bahwa Sekretariat Jenderal KPU menjadi salah satu pilot project dari 44 Kementerian/Lembaga yang akan mengimplementasikan Kenaikan Pangkat Otomatis dan Penetapan Pangkat Otomatis. Yuli juga menjelaskan tentang kondisi Pegawai (ASN dan Non ASN) Sekretariat Jenderal KPU serta tantangan dalam pengelolaan SDM, utamanya terkait Badan Adhoc. Di hari pertama ini menghadirkan narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yakni Direktur Perencanaan Kebutuhan ASN Mohammad Ridwan yang memaparkan terkait strategi penataan kepegawaian. Ia menjelaskan pentingnya pemetaan kebutuhan ASN, penyusunan peta jabatan, serta penyelesaian status tenaga Non ASN yang harus diselesaikan di Tahun 2025 ini. Ridwan juga menekankan pentingnya sinkronisasi data kepegawaian untuk mendukung sistem kenaikan pangkat dan pensiun. Paparan kedua disampaikan Direktur Pengadaan dan Mutasi Paulus Dwi Laksono Harjono, yang membahas mengenai proses pengadaan ASN berbasis merit, transparansi rekrutmen serta rotasi pegawai untuk mendukung distribusi SDM secara proporsional. Sesi terakhir menghadirkan narasumber Direktur Status dan Pemberhentian ASN, Lia Rosalina yang memaparkan terkait penetapan status kepegawaian, mekanisme pemberhentian ASN, serta pengelolaan layanan pensiun secara tepat waktu. Dihari kedua, diawali dengan paparan dari Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU RI, Yuli Hertaty. Dalam paparannya, Yuli menyampaikan tentang rekapitulasi jenis-jenis pelanggaran disiplin yang terjadi di Sekretariat Jenderal KPU RI. Yuli juga berpesan kepada seluruh jajaran pengelola kepegawaian baik di tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menjadi agen disiplin yang baik, serta menjadi penggerak dan teladan bagi yang lain. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan dengan paparan terkait Penegakan disiplin pegawai oleh narasumber yaitu Direktur Pengawasan dan Pengendalian III BKN, Halim. Beliau menyampaikan tentang kewajiban dan larangan PNS, jenis-jenis pelanggaran disiplin serta tingkat hukuman disiplin. Paparan kedua disampaikan oleh Kepala Pusat Penilaian ASN BKN, Bajoe Loedi Hargono. Dalam paparannya beliau menyampaikan terkait kebijakan percepatan penyediaan data profil talenta ASN untuk mendukung kebijakan Manajemen ASN berupa potensi, kompetensi, dan preferensi karier.
Selengkapnya