Berita Terkini

diy.kpu.go.id - “Kira-kira Anda punya persoalan tidak?” tanya Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Sosialisasi pada pemilih pemula, Sri Surani, pada Kamis (26/9/2024). Pertanyaan tersebut dimaksudkan sebagai penggambaran sederhana bagi pemilih pemula dalam menentukan pilihannya. Rani menjelaskan bahwa dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah, untuk menentukan pilihan para pemilih pemula bisa menggunakan persoalan yang dihadapi kabupaten/kotanya yang disandingkan dengan visi, misi, dan program para calon kepala daerah. Dalam kesempatan ini Rani juga berpesan agar para pemilih tidak tergiur pada politik uang atau iming-iming lain yang berpotensi membuatnya menggadaikan pilihan. Rani menekankan, “Ingat, pilihan Anda menentukan masa depan wilayah Anda lima tahun ke depan.” Sosialisasi terhadap pemilih pemula tersebut dilakukan setelah seremonial Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan KPU Kota Yogyakarta. Dengan disaksikan oleh Sri Surani, Nota Kesepakatan ini ditandatangani Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sugeng Purwanto, dan Ketua KPU Kota Yogyakarta, Noor Harsya Aryosamodro. Hasil dari Nota Kesepakatan tersebut adalah dilanjutkannya inovasi KPU dan Taman Pintar, yaitu program Zona Demokrasi dan Pemilu (Rumah Pintar Pemilu). Zona ini mulai beroperasi dan menjadi bagian dari wahana di Gedung Oval Taman Pintar sejak diresmikan pada 2 Mei 2018. Keberadaannya dimaksudkan sebagai sarana edukasi kepemiluan yang bersifat interaktif. Sejak beroperasi zona ini sudah dikunjungi puluhan ribu pengunjung wahana. Turut hadir dalam kegiatan, Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta, serta anggota dan pejabat di lingkungan KPU Kota Yogyakarta, serta perwakilan siswa jenjang SMA/SMK di Kota Yogyakarta.(phms)  

diy.kpu.go.id - Bantul, 25 September 2024, Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY), Sri Surani, menghadiri acara Sosialisasi Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bantul. Acara ini turut mengundang berbagai elemen masyarakat seperti para lurah dan panewu se-Kabupaten Bantul, organisasi masyarakat (ormas) difabel, ormas pemuda, serta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Bantul. Dalam sambutannya, Sri Surani menekankan pentingnya sinergi antara KPU dan seluruh elemen masyarakat dalam memastikan penyelenggaraan pemilihan yang adil, transparan, dan inklusif. “Para Lurah se-Kabupaten Bantul menjadi garda terdepan dalam pemilihan kepala daerah ini. Bantuan dan dukungan dari Bapak/Ibu semua sangat luar biasa. Keberhasilan atau tidaknya pemilihan ini ada di tangan Bapak/Ibu semua. Seluruh tahapan yang dilaksanakan hari ini, sangat bergantung pada kerja sama kita. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih” ujar Sri Surani Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait tahapan kampanye, termasuk aturan-aturan kampanye yang harus dipatuhi oleh peserta pemilu, serta bagaimana kampanye dapat dilaksanakan secara adil dan tanpa diskriminasi, khususnya bagi kelompok difabel dan pemuda. Dengan acara sosialisasi ini, KPU Kabupaten Bantul berharap dapat memperkuat koordinasi dan partisipasi masyarakat, sehingga Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dapat berjalan lancar dan sukses.(df)  

diy.kpu.go.id - Untuk mempersiapkan pelaksanaan debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY) melakukan koordinasi dengan jajarannya di Kabupaten/Kota, Kamis (20/09/2024). Dalam sambutannya, Ketua KPU DIY, Ahmad Shidqi meminta KPU Kabupaten/Kota di DIY untuk segera mempersiapkan pelaksanaan debat. Shidqi juga menekankan perlunya koordinasi antar satuan kerja untuk memastikan pelaksanaan debat antar kabupaten/kota tidak bersamaan waktunya. Karena debat merupakan bagian dari proses sosialisasi kepada masyarakat, dalam forum ini Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU DIY, Sri Surani, mengingatkan kembali pentingnya debat agar dikemas dengan menarik sehingga dapat menarik perhatian publik. Rani juga menyarankan jajarannya untuk dapat merancang nonton bersama debat yang dilakukan di kemantren dan kapanewon. Selain itu, Rani juga meminta jajarannya untuk mulai menyiapkan Focus Group Discussion (FGD) untuk menentukan isu debat dan mulai merancang tim panelis debat. Agar lebih optimal dan komprehensif, FGD dimaksud agar melibatkan tokoh masyarakat dan tim panelis. Koordinasi ini yang dilakukan melalui Zoom Meeting Room ini dihadiri oleh pimpinan dan pejabat di lingkungan KPU DIY, serta Ketua, Anggota, Sekretaris, dan Kepala Sub Bagian di KPU Kabupaten/Kota se-DIY.(phms)  

diy.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY) yang diwakili oleh Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM Sri Surani, menghadiri Rapat Koordinasi dalam rangka Perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan stakeholder pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 pada Rabu (18/09/2024). Rapat ini juga dihadiri oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Mantri Anom se-Kota Yogyakarta, Puskesmas se-Kota Yogyakarta, Perwakilan Media, serta Organisasi Masyarakat segmen Disabilitas. Ketua KPU Kota Yogyakarta Noor Harsya Aryosamudro, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak stakeholder atas dukungannya sehingga penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kota Yogyakarta dapat berjalan dengan lancar. Harsya juga memohon doa dan restu kepada seluruh elemen masyarakat agar Tahapan Pemilihan di Kota Yogyakarta dapat berjalan dengan lancar, menyenangkan dan menggembirakan. Dalam paparannya Anggota KPU DIY Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM Sri Surani, menyampaikan bahwa dalam penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Tahun 2024 ini KPU tidak dapat berjalan sendiri dan membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Sri Surani juga menekankan agar nantinya Anggota KPPS yang akan bertugas harus memiliki integritas. “KPPS adalah ujung tombak dari seluruh pelaksanaan Pemilihan, kepada beliau-beliau kami mempertaruhkan dan memberikan harapan agar proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 betul-betul bisa berlangsung dengan baik, aman, tenteram dan berintegritas” ujarnya. Sri Surani juga berpesan kepada rekan-rekan dari Organisasi Masyarakat Difabel agar mendukung pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024. Ia berharap agar pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan di Yogyakarta yang inklusif tidak hanya menjadi janji atau wacana semata, tetapi benar-benar terwujud berkat dukungan dari seluruh masyarakat.  Dalam rapat tersebut, juga dilakukan diskusi tentang persyaratan calon anggota KPPS khususnya terkait persyaratan batas usia maksimal dan kesehatan yang wajib dipenuhi. Kepada stakeholder juga disampaikan bahwa saat ini selain tahapan Pembentukan KPPS yang diselenggarakan mulai tanggal 17 September sampai dengan 7 Oktober 2024, akan diselenggarakan Penetapan Daftar Pemilihan Tetap pada tanggal 21 September 2024, kemudian tanggal 22 September 2024 akan diselenggarakan Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 dilanjutkan Pengundian Nomor Urut pada tanggal 23 September 2024.(df)  

diy.kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY), Ahmad Shidqi menjadi pemateri dalam kegiatan Kolaborasi Kelembagaan Dalam Rangka Evaluasi Pengawasan Pemilu 2024 dan Rekomendasi Pengawasan Pemilihan Serentak 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY pada Jum’at (13/9/2024). Kegiatan ini dihadiri oleh KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY serta Organisasi Masyarakat (Ormas) terkait. Dalam kesempatan ini, Ketua KPU DIY menyampaikan pemaparan terkait evaluasi terhadap peran Pengawas Pemilu dalam mencegah pelanggaran, memberi  saran perbaikan  dalam  pelaksanaan  Pemilu  2024 serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam tugas yang sama dalam pemilihan 2024 dari perspektif penyelenggara Pemilu. Ahmad Shidqi menegaskan bahwa ada pergeseran strategi pengawasan dari Pemilu sebelumnya yang cenderung menitik beratkan pada metode penindakan dan tahun 2024 ini lebih ke arah pencegahan. Hal itu ditunjukkan dengan banyaknya surat himbauan yang disampaikan kepada KPU DIY dari pada surat rekomendasi. Selain itu, masih adanya ketidak sepahaman antara Pengawas dan Penyelenggara Pemilu dalam hal kewenangan dalam melaksanakan penertiban terhadap pelanggaran pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye). Terkait perbedaan tersebut, maka dilakukan upaya bersama serta kolaborasi antara penyelenggara dengan pengawas Pemilu agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.(phms)  

diy.kpu.go.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY) Ahmad Shidqi menjadi pembicara dalam Rapat Forum Komunikasi Intelijen Daerah (Kominda) DIY yang digelar pada Kamis (12/09/2024) di Kantor BINDA DIY. Kegiatan ini mengangkat tema "Dinamika Situasi Pilkada 2024 di DIY", dan bertujuan untuk memetakan tantangan dan potensi dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. Dalam sambutannya Kepala BINDA D.I. Yogyakarta Brigadir Jenderal TNI Rachmad Pudji Susetyo, S.IP., M.Si,  menyampaikan apresiasi atas terciptanya situasi yang aman dan terkendali dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 serta Pilkada Serentak 2024. Beliau juga memberikan rekomendasi kepada jajaran Penyelenggara Pemilu untuk tetap berpegang teguh terhadap regulasi, bersinergi dan koordinasi serta menjaga komitmen menjaga netralitas untuk mewujudkan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang aman, damai dan berintegritas. Ahmad Shidqi, memaparkan tentang progress pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten dan Kota se D.I. Yogyakarta, yaitu Tahapan Pencalonan, Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Tahapan Pengadaan Logistik, Tahapan Pembentukan Badan Adhoc beserta seluruh potensi Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) yang dapat terjadi.  “Koordinasi ini penting untuk dilakukan karena pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Pilkada Serentak Tahun 2024 sudah semakin dekat sehingga banyak hal yang perlu kita mitigasi agar pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di wilayah D.I. Yogyakarta berjalan dengan lancar, aman dan damai” ujar Ahmad Shidqi. Rapat ini dihadiri oleh Penyelenggara Pemilu dan unsur KOMINDA se-DIY, yang bersama-sama mengidentifikasi potensi tantangan seperti hoaks, kampanye hitam, dan isu keamanan. Semua pihak yang hadir berkomitmen untuk berkolaborasi dalam menciptakan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang aman dan berkualitas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan dinamika politik yang terus berkembang, pertemuan ini diharapkan menjadi pijakan awal untuk memastikan bahwa Pilkada Serentak Tahun 2024 berjalan sesuai harapan masyarakat DIY, mengedepankan keterbukaan, integritas, dan stabilitas. (df)