Berita Terkini

diy.kpu.go.id – Penyusunan buku logistik sebagai dokumentasi pengelolaan logistik di wilayah DIY menjadi salah satu hal yang penting dan menarik dalam pengelolaan dokumentasi logistik Pemilu dan Pemilihan. Banyak dinamika dan permasalahan serta pengalaman yang menarik untuk diangkat menjadi sebuah tulisan. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY) sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum lakukan Rapat Koordinasi Persiapan Pengelolaan Dokumentasi/Penyusunan Buku Logistik Pemilu dan Pemilihan secara luring pada Kamis (23/6/2022) di Ruang Rapat Lantai II KPU DIY. Acara dihadiri oleh Ketua, Anggota beserta Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan staf di Sub Bagian Umum dan Logistik KPU DIY serta Ketua, Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten/Kota se-DIY.
Ketua KPU DIY sekaligus Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik, Hamdan Kurniawan, dalam pembukaan menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakan rapat tersebut adalah untuk menyusun laporan dan dokumentasi logistik Pemilu/Pemilihan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi pengelolaan logistik dan pengadaan barang dan jasa. Pengelolaan dokumentasi logistik akan dilakukan dengan membuat buku karya bersama yang ditulis oleh orang-orang yang berkompeten dalam pengelolaan logistik, baik Komisioner maupun Sekretariat KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota se-DIY. ”Tulisan berisi best practices pengalaman pengelolaan logistik di Satuan Kerja masing-masing, baik proses perencanaan, pengadaan, sortir-lipat, distribusi, evaluasi maupun aspek-aspek lain yang terkait dengan pengelolaan logistik”, ujarnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut Anggota dan Sekretaris KPU DIY memberikan usulan tema tulisan yang terkait langsung dengan kejadian teknis di lapangan yang menjadi isu menarik dalam pelaksanaan Pemilu atau Pemilihan. Usulan tema tersebut diantaranya : pelibatan difable, tata urutan pengelolaan logistik, pengarsipan dokumen kelogistikan, penyediaan template surat suara, logistik untuk PSU-PSL, pergeseran surat suara, kategori surat suara tidak layak sortir dan strategi penanganan permasalahan logistik.