KPU DIY “Rutin” Evaluasi Rencana Aksi RB dan ZI
diy.kpu.go.id - Senin (7/03), Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan rapat lanjutan pembahasan Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas tahun 2022. Evaluasi ini dilakukan secara rutin untuk mengukur sudah sampai sejauh mana pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di lingkungan KPU DIY. Agenda rapat ini dilaksanakan dua kali setelah sebelumnya pada tanggal 25 Februari 2022.
Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi Sekretariat KPU DIY, Bambang Gunawan, memandu rapat dengan membacakan rencana aksi Reformasi Birokrasi pada setiap area. Rapat dilakukan dengan pencermatan terhadap langkah aksi, bukti fisik, dan target waktu capaiannya. Pencermatan dilakukan dengan membacakan komponen rencana aksi dan indikatornya. Terdapat beberapa langkah aksi yang belum dilaksanakan untuk tahun 2022, sehingga perlu penyusunan rencana aksi kembali.
Bambang juga memandu dalam evaluasi Rencana Aksi Zona Integritas KPU DIY. Bambang menyampaikan bahwa, meskipun target evaluasi rencana aksi yang ada pada Lembar Kerja adalah dilakukan secara triwulan dan semester, KPU DIY memiliki inisiatif untuk melakukannya secara bulanan. Dalam evaluasi, terdapat kegiatan inovasi yang masih tertunda pelaksanaannya. Kegiatan ini akan diusahakan diselesaikan sebelum penilaian oleh Kementerian PAN dan RB atas implementasi zona integritas di lingkungan KPU DIY.
Anggota KPU DIY Divisi Pengawasan dan Hukum, Siti Ghoniyatun, menyampaikan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahun 2021 dan masih relevan sebagai bahan evaluasi tahun 2022. Siti mengungkapkan bahwa KPU DIY telah berupaya keras untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Bebas Korupsi dengan menyelenggarakan beberapa kegiatan terkait gratifikasi maupun whistle blowing system, dengan mengundang narasumber dari Komisi Pemeberantasan Korupsi dan Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU RI.
Bambang menutup evaluasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas, dengan mengingatkan bagi koordinator dan anggota area perubahan untuk mengumpulkan eviden dalam rangka penilaian implementasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas melalui media yang telah disediakan.(tp3h2s)
