Koordinasi Pelaksanaan SPIP dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
diy.kpu.go.id — Kehadiran Iffa Rosita, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, di KPU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (16/5/2025), menjadi momen penting dalam upaya menyamakan persepsi antara KPU RI, KPU DIY, dan seluruh KPU Kabupaten/Kota se-DIY terkait pengelolaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) serta pembangunan Zona Integritas (ZI).
Dalam kunjungan kerja tersebut, Iffa menekankan bahwa SPIP merupakan salah satu unsur krusial dalam menjalankan amanah sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, setiap rupiah anggaran yang digunakan harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
“SPIP bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi lebih pada wujud tanggung jawab kita sebagai penyelenggara negara. Semua anggaran yang kita kelola harus kita pertanggungjawabkan dengan penuh integritas,” tegas Iffa.
Lebih lanjut, Iffa memberikan apresiasi kepada KPU se-DIY yang dinilai telah menunjukkan komitmen tinggi dalam penyusunan dan pelaporan SPIP. Ia menyebut, tingkat kepatuhan SPIP di wilayah DIY tergolong sangat baik karena mampu disajikan tepat waktu dan mencapai persentase penyelesaian 100%.
“Ini patut dicontohkan. KPU se-DIY telah membuktikan bahwa dengan koordinasi yang baik dan kesadaran kolektif, SPIP bisa diselesaikan secara maksimal dan tepat waktu,” imbuhnya.
Sementara itu, Irwan, Auditor Ahli Madya Inspektorat Utama KPU RI, turut memberikan paparan terkait progres pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU se-DIY. Ia mengatakan bahwa dua kabupaten, yaitu KPU Gunungkidul dan KPU Kulon Progo, menunjukkan perkembangan yang signifikan.
“Progres Zona Integritas di KPU Gunungkidul dan Kulon Progo sudah baik dan terus meningkat nilainya. Ini menjadi modal kuat untuk tahapan evaluasi lebih lanjut,” kata Irwan.
Menurutnya, kedua KPU Kabupaten tersebut tengah dipersiapkan untuk menghadapi tahap selanjutnya.
Kehadiran Iffa Rosita dan rombongan KPU RI diharapkan dapat memperkuat sinergi vertikal antara KPU pusat dan daerah, serta menjadi pendorong semangat reformasi birokrasi di tubuh KPU DIY agar semakin transparan, akuntabel, dan dipercaya publik
