Yogyakarta, diy.kpu.go.id –  Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY) menyelenggarakan Pendampingan Penyusunan Pelaporan Keuangan Tahun 2025 KPU Kabupaten/Kota se-DIY oleh KPU RI. Rapat ini diikuti oleh Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Kepala Sub Bagian Keuangan KPU DIY, Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik,  Bendahara, Operator Sakti/Modul GL dan Pelaporan serta Operator BMN  pada KPU Kabupaten/Kota se-DIY.

Pendampingan yang diselenggarakan melalui aplikasi Zoom Workplace pada Jumat (23/01/2026) ini menghadirkan Narasumber Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Sekretariat Jenderal KPU, Aminsyah. Aminsyah menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian penting dalam menjaga akuntabilitas KPU dan tranparansi pengelolaan keuangan.

Selain itu, pendampingan juga menyoroti sejumlah potensi permasalahan yang perlu menjadi perhatian satuan kerja, antara lain administrasi hibah, saldo kas di bendahara pengeluaran, pagu minus, pencatatan aset tetap, piutang TP/TGR, serta penatausahaan persediaan dan barang milik negara. Seluruh satuan kerja diminta segera menindaklanjuti temuan dan melakukan perbaikan sebelum batas waktu penutupan periode laporan keuangan Tahun 2025

Pendampingan ini dibagi menjadi 2 (dua) kelas yaitu kelas Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP) dan kelas Barang Milik Negara (BMN). Pada kelas AKLAP disampaikan bila ada kejadian khusus maka dapat dicatatatkan pada neraca secara detail. Pada kelas BMN, tim KPU memeriksa laporan BMN pada aplikasi Sakti dan memberikan masukan untuk melaksanakan transaksi dan koreksi pada pencatatan BMN.

Melalui rapat persiapan ini, KPU berharap seluruh jajaran pengelola keuangan dapat memahami jadwal, mekanisme, dan tanggung jawab masing-masing dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025.