VIGILANTISME KAMPANYE

VIGILANTISME KAMPANYE

Bentrokan antar simpatisan merupakan peristiwa ikutan yang kerap terjadi saat berlangsungnya kampanye. Hasil penelitian mengenai kerawanan sosial dalam politik elektoral menunjukkan bahwa telah terjadi 10 kali bentrokan selama kurun Pemilu 2019 yang melibatkan kelompok-kelompok di bawah naungan kekuatan politik di DIY (Fisipol UGM, 2019).

Peristiwa serupa berpotensi menemukan momentumnya pada saat digelarnya Pemilihan serentak 2020, sebagaimana pernah dialami pada Pemilihan serentak sebelumnya. Lazimnya, bentrokan membonceng pada kegiatan kampanye rapat umum, peringatan hari lahir parpol atau kegiatan lain yang mengundang massa dalam jumlah besar.

Menutup Potensi
Vigilantisme adalah tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok orang dengan cara melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku. Praktik vigilantisme yang mengiringi kampanye selama ini, telah mendistorsi makna kampanye yang sejatinya merupakan media pendidikan politik untuk meyakinkan masyarakat agar memilih kandidat. Sementara, kekerasan justru bekerja membangun antipati pemilih kepada kandidat.

Penyelenggaraan Pemilihan di tengah pandemi saat ini, sempat dihantui terulangnya vigilantisme kampanye. Namun, dengan kewenangan atributif yang amanatkan oleh Undang-undang, KPU menutup potensi vigilantisme melalui peraturan yang diterbitkannya.

Dalam Undang-undang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, setiap kandidat sesungguhnya dapat memanfaatkan berbagai metode kampanye untuk menjaring suara pemilih, antara lain pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, debat publik, iklan kampanye, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye dan kegiatan lain.

Di antara metode kampanye tersebut, kegiatan lain merupakan metode yang sering digunakan sebagai upaya unjuk kekuatan karena melibatkan massa dalam jumlah besar. Rapat umum dengan menghadirkan artis atau juru kampanye nasional, konser musik dengan pelantun lagu tersohor, kegiatan olahraga massal maupun peringatan hari ulang tahun parpol merupakan contoh kegiatan lain yang tidak dilarang namun acapkali berakhir dengan kericuhan.

Bentrokan atau kekerasan umumnya tidak terjadi saat berlangsungnya kegiatan inti. Akan tetapi, dipicu oleh konvoi dan arak-arakan kendaraan yang liar, melanggar peraturan lalu lintas dan melanggar rute yang telah ditentukan.

Di masa pendemi covid-19 ini, melalui Peraturan Nomor 13 tahun 2020, KPU melarang kampanye dalam bentuk kegiatan lain karena berpotensi menyebabkan kerumunan massa. Pelarangan ini tentu disambut dengan suka cita, bukan hanya bertujuan untuk meminimalisir penyebaran covid-19 namun pada saat yang sama menutup celah vigilantisme yang meneror rasa aman masyarakat.

Kran Baru
Selain melarang kampanye yang bersifat pengumpulan massa dalam jumlah banyak, KPU juga mendorong kandidat untuk melakukan kampanye melalui media daring dan mengoptimalkan penggunaan media sosial. Pengaturan ini senapas dengan semangat modernisasi kampanye yang mengikuti lesatnya perkembangan teknologi informasi. Tantangan yang akan dihadapi kandidat selama 71 hari masa kampanye adalah meramu secara tepat metode kampanye tatap muka yang serba terbatas dengan kampanye secara daring yang krannya dibuka lebar-lebar.

Kampanye yang digenjot melalui media daring dan media sosial pun sebenarnya tak luput dari terpaan potensi masalah. Pemilu 2019 memberikan pelajaran betapa kontestasi antar kandidat tidak absen dari cara-cara tak sehat berupa serangan kampanye hitam dan produksi hoax politik secara berlebihan.

Mudah diduga, kampanye yang mengagungkan keunggulan seorang kandidat di satu sisi dan menginjak lawan di sudut yang lain bakal menciptakan fanatisme yang mendorong ke jurang polarisasi bahkan segregasi di masyarakat. Jika ini terjadi dan meninggalkan luka yang menganga, rasanya sulit untuk menemukan penawarnya meski telah melewati bentangan masa.

Oleh karena itu, kran baru kampanye daring dan media sosial harus diatur lebih ketat agar tidak menimbulkan banjir berita bohong, hasutan dan informasi menyesatkan. Jangan sampai, Pemilihan di tengah pandemi ini menggeser medan kekerasan dari kekerasan fisik menjadi kekerasan di media sosial.

Hamdan Kurniawan, Tulisan ini telah dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat, 28 September 2020