TRANSPARANSI DALAM PENYELENGGARAAN  PEMILIHAN UMUM PERTAMA DI INDONESIA

TRANSPARANSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PERTAMA DI INDONESIA

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana melaksanakan demokrasi, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Pemilihan umum diselenggarakan dengan mengikutsertakan partisipasai masyarakat dalam kehidupan bernegara, belum dapat dilaksanakan di tahun-tahun pertama kemerdekaan, sekalipun ide tentang itu sudah muncul, sejak awal kemerdekaan Indonesia.

Selama masa Presiden Soekarno (1945-1965), yang melewati beberapa era seperti Revolusi Fisik, Demokrasi Parlementer, dan Demokrasi Terpimpin, hanya sekali terjadi pemilihan umum, yaitu Pemilihan Umum 1955.  Pemilihan Umum ini terjadi pada masa pemerintahan Perdana Menteri Buhanuddin Harahap dari Masyumi (Periode 29 Juli 1955  sampai dengan 2 Maret 1956). Akan tetapi peraturan yang dijadikan landasan dalam Pemilihan Umum 1955 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 yang telah disusun pada masa Pemerintahan Perdana Menteri Wilopo (Periode 30 Maret 1952 sampai  dengan 2 Juli 1953) dari Partai Nasional Indonesia (PNI ).

Adapun latar belakangnya diselengarakannya Pemilihan Umum 1955:

  1. Revolusi fisik (perang kemerdekaan), menuntut semua potensi bangsa untuk memfokuskan diri pada usaha mempertahankan kemerdekaan;
  2. Pertikaian internal, baik dalam lembaga politik maupun pemerintah cukup menguras energi dan perhatian;
  3. Belum adanya undang-undang pemilihan umum yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan umum. (Undang-undang pemilihan umum baru disahkan pada tanggal 4 April 1953 yang dirancang dan disahkan pada Kabinet Wilopo).

Selain itu adanya dorongan oleh kesadaran untuk menciptakan demokrasi yang sejati, masyarakat menuntut diadakan Undang-Undang Pemilihan Umum. Undang-Undang Pemilihan Umum dirintis oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo I.  Pada tanggal 31 Juli 1954, Panitia Pemilihan Umum Pusat dibentuk. Panitia ini diketuai oleh Hadikusumo dari PNI.  Tanggal 16 April 1955, Hadikusumo mengumumkan,  ”Bahwa pemilihan umum untuk parlemen akan diadakan pada tanggal 29 September 1955. Pengumuman dari Hadikusumo sebagai Ketua Panitia Pemilihan Umum Pusat mendorong partai untuk meningkatkan kampanyenya. Mereka berkampanye sampai pelosok desa. Setiap desa dan kota dipenuhi oleh tanda gambar peserta pemilihan umum yang bersaing. Masing-masing partai berusaha untuk mendapatkan suara yang terbanyak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, pemilihan umum 1955 dilakukan  untuk memilih anggota-anggota parlemen (DPR) dan Konstituante (Lembaga yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara).  Adapun sistem pemilihan umum yang digunakan dalam Pemilu 1955,  adalah sistem perwakilan proporsional. Dengan sistem ini, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam 16 daerah pemilihan (dimana Irian Barat dimasukkan sebagai daerah pemilihan ke-16 (enam belas),  padahal Irian Barat masih dikuasai oleh Belanda, sehingga pemilihan umum tidak dapat dilangsungkan di daerah tersebut).

Dalam sistem perwakilan proporsional setiap daerah pemilihan mendapat sejumlah kursi berdasarkan jumlah penduduknya, dengan ketentuan setiap daerah berhak mendapat jatah minimum 6  (enam) kursi di Konstituante dan tiga di Parlemen. Di setiap daerah pemilihan, kursi diberikan kepada partai-partai dan calon-calon anggota lainnya sesuai dengan jumlah suara yang mereka peroleh, sisa suara bisa digabungkan, baik antara berbagai partai di dalam suatu daerah pemilihan (kalau partai-partai bersangkutan sebelumnya telah menyatakan sepakat untuk menggabungkan sisa suara), maupun digabungkan untuk satu partai ditingkat nasional.

Adapun jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat yang diperebutkan berjumlah 260 (dua ratus enam puluh), sedangkan kursi Konstituante berjumlah 520 (lima ratus dua puluh) dua kali lipat kursi Dewan Perwakilan Rakyat ditambah 14 (empat belas) wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah.

Selain pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante, juga diadakan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat. Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara terpisah antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur. Konstituen pemilih bisa dengan cermat menyimak materi kampanye dan lebih bisa menilai kualitas calon yang diusung oleh partai peserta pemilihan umum. Artinya konstituen pemilih memiliki pertimbangan yang lebih rasional sebelum memilih, tidak sekedar memilih hanya karena kedekatan emosional. Pemilihan umum ini diselenggarakan secara sederhana karenanya tidak menyerap biaya negara terlalu besar.

Dengan demikian Indonesia baru pada tanggal 29 September 1955 untuk pertama kalinya lebih dari 39 (tiga puluh sembilan) juta rakyat Indonesia memasuki bilik suara untuk memberikan suaranya dikotak-kotak suara, pada pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Konstituante, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Awalnya rencana pelaksanaan pemilihan umum tersebut pada bulan Januari 1946 tidak dapat dilaksanakan, bahkan baru dapat teralisasi dalam waktu hampir sepuluh tahun kemudian setelah maklumat dikeluarkan, berdasarkan Maklumat Pemerintah yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta, pada tanggal 3 November 1945.

Pemilihan umum 1955 diselenggarakan setelah dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1953, pada  undang-undang ini tidak mengatur tentang jenis-jenis pelanggaran pemilihan umum, selain ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XV. Selain itu, di dalam undang-undang tersebut juga tidak ada lembaga yang berkedudukan sebagai pengawas pelaksanaan pemilihan umum.

Didalam beberapa hal terdapat mekanisme penyampaian keberatan terhadap penyelenggara yang diselesaikan oleh penyelenggara itu sendiri.  Pada tahapan pendaftaran pemilih, daftar pemilih sementara harus diumumkan dan dalam waktu tiga puluh hari dapat diajukan keberatan dan usulan perubahan kepada Panitia Pendaftaran Pemilih setempat. Panitia inilah yang akan melakukan perubahan. Keberatan juga dapat disampaikan atas Keputusan Panitia Pemilih Indonesia (PPI) tentang jumlah Anggota Konstituante dan Anggota DPR yang ditetapkan dalam rapat terbuka untuk umum. Keberatan itu akan diputuskan oleh PPI pada saat itu juga. Masyarakat juga dapat mengajukan keberatan terhadap daftar calon sementara yang diumumkan di setiap daerah pemilihan. Keberatan ini diterima oleh Panitia Pemilihan, untuk disampaikan dan diputuskan PPI.

Pada Pasal 113 – 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1953 mengatur tentang pidana pemilihan umum.  Pasal 129 Undang-Undang membagi tindak pidana menjadi dua jenis, yaitu :

  1. Tindak pidana kejahatan (Pasal 113 -124); dan
  2. Tindak pidana pelanggran (Pasal 124-126).

 Ketentuan pidana pada Pasal 129  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1953 telah menjadikan money politik sebagai tindak pidana suap.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1953 tidak mengatur tentang perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHP), yang terkait dengan objek maupun pengadilan yang berwenang memutusnya.

Pada pemilihan umum tahun 1955 tidak terdapat catatan sejarah tentang adanya gugatan atas hasil pemilihan terhadap hasil pemilihan umum tahun 1955,  yang ditetapkan oleh PPI.  Begitu pula pada pidana pemilihan umum, juga tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang mekanisme serta lembaga yang berwenang.  Oleh karena itu terkait pidana pemilihan umum tahun 1955,  masuk pada  tindak pidana hukum acara pidana.

Hal-hal tersebut di atas menunjukan, bahwa pada pemilihan umum tahun 1955, sudah terlihat adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemilihan umum.  Masyarakat dapat mengajukan keberatan kepada penyelenggara pemilihan umum, apabila didapatkan pelanggaran peraturan perundang-undangan.   Namun pada pemilihan umum ini, keberatan yang disampaikan oleh masyarakat ke penyelenggara pemilihan umum, belum dapat ditangani dan mendapatkan penyelesaian serta pemberian sanksi yang semestinya.

Dari berbagai sumber – AskArita Saparinda Kurniawati