Sejarah KPU

Tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa menguat pada era reformasi. Melalui amandemen terhadap UUD 1945 pasal 22 E ayat 5 maka secara eksplisit kemudian disebutkan bahwa: Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sebagai tindak lanjut dari amanat UUD 1945 hasil amandemen tersebut maka pada tahun 1999 dibentuklah sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen dengan nama Komisi Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat dengan KPU.

KPU dibentuk untuk meminimalisir campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu. Hal ini mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya bernama Departemen Dalam Negeri) yang nota bene adalah bagian dari mesin penguasa.

Pada awal pembentukannya, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Hal tersebut berubah di tahun 2000. Perubahan tersebut merupakan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota yang non-partai politik.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas. Sebelumnya, anggota KPU 53 orang berubah menjadi 11 orang. Kesebelas komisioner ini terdiri dari unsur lembaga swadayamasyarakat (LSM) dan akademisi. Menghadapi Pemilu tahun 2004, pada tahun 2002, diterbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Keppres ini membentuk tim seleksi untuk mengangkat anggota KPU.

Melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011 kembali dilakukan Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU. Anggota KPU yang dipilih oleh Tim Seleksi ini berjumlah tujuh (7) orang. Sejak saat itu hingga saat ini, anggota KPU RI berjumlah tujuh orang.

(Sumber: Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024)

Tentang KPU

Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

KPU terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah, KPU membentuk Badan Ad Hoc yang bertugas membantu KPU dalam melaksanakan tahapan Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kecamatan (disebut dengan PPK/Panitia Pemilihan Kecamatan), di tingkat Desa (disebut PPS/ Panitia Pemungutan Suara), dan di tingkat TPS / Tempat Pemungutan Suara (disebut KPPS/ Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Selain itu, untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri, KPU juga dibantu oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggera Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang, KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.

Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). Masa keanggotaaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali untuk satu kali jabatan berikutnya.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal (Sekjen). Sedangkan Sekretariat KPU Provinsi dan dan KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Sekretaris Jenderal, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota merupakan Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tentang KPU DIY

Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta adalah lembaga penyelenggara pemilu di tingkat provinsi yang bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor KPU DIY terletak di Jalan Aipda Tut Harsono No 47 Yogyakarta. Jumlah anggota KPU DIY lima orang, terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan empat orang anggota.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisioner KPU DIY dibantu oleh Sekretariat KPU DIY. Sekretariat KPU DIY dipimpin oleh Sekretaris KPU DIY, yang dibantu oleh tiga orang Kepala Bagian, enam orang Kepala Sub Bagian dan para staf yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS.

Visi dan Misi

Berdasarkan Keputusan KPU DIY Nomor 11/HK.03.2-Kpt/34/Prov/VIII/2020 tentang Rencana Strategis KPU DIY tahun 2020-2024, maka visi dan misi KPU DIY adalah sebagai berikut:

Visi

Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri,Profesional dan Berintegritas

Misi

  1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu di wilayah DIY.
  2. Menyusun produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU DIY di bidang Pemilu Serentak, yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
  3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel di wilayah DIY.
  4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak di wilayah DIY.
  5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak di wilayah DIY.
  6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan yang berhubungan dengan KPU DIY.

Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Tugas dan Wewenang KPU DIY berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tugas KPU Provinsi:

  1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
  2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
  4. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
  5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  6. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
  7. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
  8. Mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  9. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
  10. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
  11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Provinsi berwenang:

  1. Menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
  2. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  3. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
  4. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  5. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Provinsi berkewajiban:

  1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
  2. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
  3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
  4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
  6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
  7. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
  9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi;
  10. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
  11. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
  12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
  13. Melaksanakan putusan DKPP; dan
  14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Profil

Profil Lembaga, Komisioner, Sekretaris, dan Pejabat Struktural dapat dilihat di sini.

Pelaksana Program dan Kegiatan KPU DIY dapat dilihat di sini.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pimpinan dapat dilihat di sini.

Komisioner KPU DIY

hk2019.jpg

Koordinator Wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul | Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga | Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM| Anggota Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi

Hamdan Kurniawan

Ketua KPU Daerah Istimewa Yogyakarta
Bu-Ghoni.jpg

Koordinator Wilayah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo | Anggota Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga | Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan

Siti Ghoniyatun

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan
zi2019.jpg

Koordinator Wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul | Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM | Anggota Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi

Moch. Zaenuri Ikhsan

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan
as2019.jpg

Koordinator Wilayah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman | Anggota Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga | Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan

Ahmad Shidqi

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM
wb2019.jpg

Koordinator Wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul | Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan | Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan

Wawan Budiyanto

Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi

Sekretariat KPU DIY

Sekretariat KPU Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh Sekretaris, dan terdiri atas 3 (tiga) bagian dengan 6 (enam) sub bagian.

Sekretaris KPU Daerah Istimewa Yogyakarta : Muhammad Hasyim, S.E., M.M.

 

Muhammad Hasyim Srimulyani Bambang Gunawan
Sekretaris KPU DIY Kepala Bagian Keuangan,
Umum, dan Logistik

Kepala Bagian Program, Data,
Organisasi, dan Sumber Daya Manusia

Kepala Bagian Hukum, Teknis,
dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia
Kepala Bagian : Bambang Gunawan, S.E., S.T., M.M.

a. Sub Bagian Program dan Data
– Kasubbag Program dan Data : Arry Dharmawan Trissatyaputra, S.E., M.Ipol.
– Analis Data dan Informasi : Mudita Maidihani, S.I.Kom.
– Analis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan : Viera Mayasari Sri Rengganis, S.Sos.

b. Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia
– Kasubbag Organisasi dan Sumber Daya Manusia : Meirino Setyaji, S.Kom.
– Analis Sumber Daya Manusia Aparatur : Ratna Dewi Senjarini, S.T.
– Analis Tata Laksana : Imam Wahyudi, S.Sos.
– Penganalisis Pengembangan Karir Pegawai : Puji Restiyani, S.I.P.

Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Kepala Bagian : Srimulyani, S.I.P.

a. Sub Bagian Keuangan
– Plt. Kasubbag Keuangan : Srimulyani, S.I.P.
– Penyusun Laporan Keuangan : Diena Ardiarini, S.E.
– Penyusun Laporan Keuangan : Gemilang Padma Witantra, S.E.
– Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan : Dyah Ajeng Ika Pusparini, S.E.
– Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan : Endah Dwi Artini, S.E.
– Verifikator Keuangan : Alfiah Trisna Asswandari, A.Md.
– Verifikator Keuangan : Lita Pradyta, A.Md

b. Sub Bagian Umum dan Logistik
– Kasubbag Umum dan Logistik : Sigit Raharjo, S.E.
– Sekretaris Pimpinan : Dwi Jati Nur Aeni, S.E.
– Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan : Siti Robitoh, A.Md.
– Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan : Seni Lestari
– Pengadministrasi Umum : Choirun Sulaiman, A.Md.
– Teknisi Listrik : Ahmad Widiatmoko

Bagian Hukum,Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
Kepala Bagian : –

a. Sub Bagian Hukum
– Kasubbag Hukum : Amalia Rahmah, S.H.
– Analis Hukum : Sari Ananingsih, S.H., M.H.
– Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum : Sitaresmi Wisunarni Asih, S.I.Kom.

b. Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
– Kasubbag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat : –
– Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi : Asita Widyasari, S.I.P.
– Analis Pemilihan Umum : Fitri Hartati, S.I.Kom.
– Analis Pemilihan Umum : Aan Rimawanto, S.E, M.A.
– Penyuluh Pemilihan Umum : Dodi Fadlianto, S.E.