Rapat Penanganan Gratifikasi

Rapat Penanganan Gratifikasi

diy.kpu.go.id – Sebagai upaya dalam meminimalisir gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan Pembahasan Penanganan Gratifikasi pada tanggal 6 September 2021 di ruang Pusat Informasi Pemilu Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai pimpinan rapat, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan bahwa rapat penanganan gratifikasi ini sebagai salah satu bagian upaya Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membuktikan kepada masyarakat tentang tidak adanya unsur gratifikasi dalam pelayanan yang diberikan. Meskipun sampai dengan saat ini Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta belum pernah mendapatkan laporan adanya gratifikasi, namun tim Unit Penanganan Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta wajib memberikan laporan atas gratifikasi ini. Selain gratifikasi dalam hal pelayanan kepada publik, dapat dilaporkan juga apakah ada gratifikasi di bagian pengadaan barang/jasa maupun perbendaharaan.

Unit Pengendalian Gratifikasi yang diwakili oleh Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik menyampaikan laporan Triwulan 2. Laporan ini disusun berdasarkan data yang masuk pada surat masuk, kotak pengaduan masyarakat, maupun dari email Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta . Dalam laporan menyebutkan bahwa tidak ada laporan dari pihak luar tentang gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta . Selaku Sekretaris Unit Pengendalian Gratifikasi, Srimulyani mengatakan bahwa untuk mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta akan membuat template bagi KPU Kabupaten/Kota untuk membuat laporan penanganan gratifikasi yang sifatnya bulanan. Selain itu, tim Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan monitoring secara berkala terhadap pengendalian gratifikasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota.

Terakhir, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi menutup kegiatan dengan memberikan arahan bahwa laporan penanganan gratifikasi wajib disusun laporan bulanan dengan bentuk kartu kendali.(pdos)