Rapat Penanganan Benturan Kepentingan

Rapat Penanganan Benturan Kepentingan

diy.kpu.go.id – Benturan kepentingan merupakan situasi dimana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan. Sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi menimbulkan kerugian kepada pihak tertentu. KPU DIY berupaya untuk mengurangi risiko benturan kepentingan dengan mengadakan rapat pembahasan penanganan benturan kepentingan (6/9).

Sekretaris KPU DIY menyampaikan bahwa perlu dibuatkan mekanisme penanganan benturan kepentingan bagi pegawai di lingkungan KPU DIY. Sesungguhnya KPU RI telah menetapkan Keputusan KPU RI Nomor 323/HK.03.Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai acuan dalam pencegahan benturan kepentingan. Bentuk dan jenis benturan diatur dalam ketentuan tersebut beserta dengan cara pencegahannya. Sekretaris KPU DIY pernah melakukan sosialisasi terkait pedoman teknis ini, dengan harapan bahwa KPU Kabupaten/Kota dapat mengimplementasikan aturan yang sudah ditetapkan.

Kepala Bagian Program, Data Organisasi, dan SDM, Bambang Gunawan, menyampaikan bahwa setiap satuan kerja perlu membuat pemetaan risiko benturan kepentingan dan cara pencegahannya. Perlu penekanan bahwa setiap jenjang jabatan, dari staf sampai dengan pimpinan, perlu memahami aturan dan mekanisme penanganan benturan kepentingan. Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Srimulyani juga mengatakan bahwa dibuat secara tersendiri prosedur penyampaian laporan benturan kepentingan beserta dengan petugas yang dapat menerimanya. Ke depan, diharapkan KPU DIY memiliki alur yang jelas dan dapat diakses setiap pegawai terkait penanganan dan pelaporan atas benturan kepentingan.(pdos)