Pengelolaan Dokumen Teknis Hasil Pemilu dan Pemilihan

Pengelolaan Dokumen Teknis Hasil Pemilu dan Pemilihan

diy.kpu.go.id – Rabu (1/9), KPU DIY menggelar Rapat Koordinasi Internal Pengelolaan Dokumen Teknis Hasil Pemilu dan Pemilihan. Kegiatan tersebut diadakan secara daring dan diikuti oleh Ketua, Anggota, Sekretaris, serta jajaran Sekretariat KPU DIY. Ketua Divisi Teknis KPU DIY, Moh Zaenuri Ikhsan memandu jalannya rapat yang menekankan pada teknis pengelolaan dokumen.

Zaenuri menyampaikan bahwa tujuan koordinasi ini adalah mengevaluasi pengelolaan serta memilah dokumen arsip yang dikuasai KPU DIY. Setelah pelaksanaan Pemilu 2019, KPU DIY harus segera bersiap menyongsong tahapan Pemilu 2024 di tahun depan. Sehingga sangat penting untuk memilah dan melihat kembali retensi dokumen pemilu yang masih tersimpan di setiap pengampu kegiatan. Dokumen teknis hasil pemilu yang akan dipilah dan dikelola merupakan dokumen yang berbentuk hardcopy maupun softcopy. Pemilahan dokumen teknis hasil pemilu ini nantinya diharapkan mempermudah pengarsipan.

Progres pengelolaan dokumen sampai saat ini masih berjalan dan diharapkan dapat selesai di Bulan September ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas KPU DIY, Sigit Purwadi terkait perkembangan pengelolaan dokumen tersebut. Penataan dan pengelolaan tetap mengacu pada Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2016 yang mengatur tentang jadwal retensi arsip substantif.

Sigit menambahkan bahwa pengelolaan dokumen ini sangat menunjang penyediaan dokumen dan informasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik KPU DIY. Kegiatan tersebut selaras dengan salah satu output KPU DIY di tahun ini yaitu peningkatan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan publik. Selain sebagai bentuk penataan arsip, pengelolaan dokumen juga membuka lebar pintu akses informasi bagi masyarakat luas. Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan memberikan arahan agar pengorganisasian berfokus pada arsip dokumen asli. Sedangkan beberapa substansi dokumen memang berada di ranah KPU Kabupaten/Kota, sehingga KPU DIY pun tidak berwenang menguasai dokumen tersebut. Pada akhirnya, sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, masing-masing satuan kerja harus mengelola dokumen teknis hasil pemilu sesuai dengan kewenangannya.(hth)