PEMERIKSAAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMILU 2019

Tugas KPU DIY sebagai penyelenggara Pemilu Serentak pertama kali di Tahun 2019 pada wilayah kerjanya telah usai. Ujungnya, adalah dengan tersampaikannya usulan pelantikan anggota DPRD DIY kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur DIY. Untuk jenis Pemilihan Umum lainnya, KPU DIY juga telah menunaikan tugas serta tanggung jawab yang diamanahkan peraturan perundang-undangan dengan melaksanakan rekapitulasi hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD di tingkat Provinsi. Seluruh tahapan mulai dari Pendaftaran Peserta Pemilu, Penyusunan dan Penetapan Daerah Pemilihan, Pembentukan Badan Adhoc, Pencalonan, Kampanye, Pemutakhiran Daftar Pemilih, Sosialisasi, Pelaporan Dana Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan Kursi dan Calon Terpilih terlaksana dengan baik. Partisipasi pemilih pada Pemilu kali ini juga telah tercapai jauh lebih tinggi dari target nasional maupun target KPU DIY sendiri. Gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi-pun telah ditolak secara keseluruhan. Tak hanya itu, KPU DIY bahkan mendapat banyak penghargaan tingkat nasional dari KPU RI. Mulai dari Penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas, transparansi informasi, PPID terbaik, Peringkat 2 Nasional dalam kategori Iklan Layanan Masyarakat, Pemilu Akses, maupun kategori sebagai KPU tingkat provinsi yang Inovatif dan profesional. Seluruh prinsip maupun asas penyelenggaraan Pemilu telah dipedomani KPU DIY. Kini, giliran akuntabilitas kinerja KPU DIY yang akan diuji oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai bagian dari penerapan asas akuntabilitas pada penyelenggaraan sebuah Pemilu.
Pemeriksaan Kinerja Terinci atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada KPU di Wilayah DIY dan instansi terkait, dilaksanakan setelah Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DIY ditunjuk untuk melaksanakan tugas pemeriksaan selama 30 hari, dimulai Rabu (2/10) dan berakhir Selasa (5/11). Sebelum masuk pada substansi pemeriksaan, bertempat di Ruang Rapat KPU DIY Lantai II, Tim Pemeriksa BPK diterima oleh Ketua KPU DIY yang didampingi oleh Anggota KPU DIY, Sekretaris beserta jajaran sekretariat KPU DIY. Turut diundang pula dalam pertemuan awal ini Ketua, Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten/Kota se-DIY. Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan dalam sambutan pembukaannya menghimbau kepada seluruh jajaran KPU untuk memberikan dokumen yang dibutuhkan dan memberikan pertanggungjawaban yang sebaik-baiknya. Agenda ini diberi tajuk “Entry Meeting”.
Tim Pemeriksa BPK dipimpin oleh Wakil Penanggung Jawab, Agustin Sugihartatik menyatakan bahwa pemeriksaan ini merupakan wujud penerapan fungsi BPK sebagai auditor pemerintah. BPK akan melakukan pemeriksaan kinerja penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 untuk menilai efektivitas dan efisiensi anggaran yang sudah direalisasikan oleh setiap satuan kerja Penyelenggara Pemilihan Umum. BPK akan melihat bagaimana pengelolaan anggaran tahapan Pemilu Tahun 2019 dan akuntabilitas pertanggungjawabannya. Entitas dan lingkup pemeriksaan kali ini meliputi satuan kerja KPU DIY, KPU Kabupaten Sleman dan KPU Kabupaten Kulon Progo. Dalam Entry Meeting, Wakil penanggung jawab tim pemeriksa juga menegaskan bahwa tim pemeriksa BPK akan mengedepankan nilai independensi, integritas dan profesionalisme dalam melakukan pemeriksaan.
Lebih dari 30 hari BPK melaksanakan Pemeriksaan Kinerja Terinci atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada KPU di Wilayah DIY dan instansi terkait. Selanjutnya Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DIY menggelar exit meeting pada Rabu (6/11). Bertempat di Ruang Rapat Lantai II KPU DIY, Tim Pemeriksa BPK menyerahkan Laporan Temuan Pemeriksaan (LTP) kepada KPU DIY. Hadir dalam acara ini, Ketua, Anggota beserta Sekretaris KPU DIY, Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Sleman dan KPU Kabupaten Kulon Progo. Seluruh Anggota Tim Pemeriksa BPK hadir, dipimpin oleh Wakil Penanggung Jawab, Agustin Suhartatik.
Dalam paparannya, Agustin Suhartatik menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dan komunikasi yang terjalin baik saat pemeriksaan dilaksanakan. Agustin Suhartatik kembali mengingatkan bahwa tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menilai efektifitas pengelolaan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan akuntabilitas. Entitas dari pemeriksaan ini adalah KPU DIY, KPU Kabupaten Sleman dan KPU Kabupaten Kulon Progo. Ada pun beberapa temuan pemeriksaan di 2 (dua) KPU Kabupaten sampling adalah tentang beberapa persyaratan Badan Adhoc yang belum terpenuhi dan belum semua BPP Adhoc mengikuti bimbingan teknis tentang pengelolaan anggaran. Terkait data pemilih, Daftar Pemilih Khusus pada dua wilayah tersebut belum seluruhnya masuk dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan dan hasil pemutakhiran data pemilih tersebut belum seluruhnya disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Temuan tahapan pengelolaan dan distribusi logistik berkisar tentang proses pengadaan logistik yang kurang didukung dengan beberapa dokumen, seperti komponen penyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang belum terdokumentasi, serta perencanaan distribusi logistik di KPU Kabupaten Sleman yang dinilai masih kurang tertata dengan baik. Khusus bagi entitas KPU DIY dinyatakan tidak ada catatan temuan pemeriksaan.
Lebih lanjut Agustin Suhartatik mengatakan bahwa setelah pemeriksaan ini selesai, LTP akan dibawa ke BPK RI dan diolah. Setelah itu, BPK akan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta memberikan waktu selam 60 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi yang muncul, terhitung sejak LHP diterima. LTP diterima langsung oleh Ketua KPU DIY dan didampingi Sekretaris KPU DIY.

Dewantoputra