NASIB SIREKAP

NASIB SIREKAP

Nasib Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) telah diputuskan. Rapat dengar pendapat Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu dan Pemerintah pada 12 November 2020 menyepakati bahwa penggunaan Sirekap dalam Pemilihan serentak lanjutan 2020 hanya merupakan uji coba dan alat bantu penghitungan suara, serta untuk publikasi. Adapun hasil resmi penghitungan dan rekapitulasi suara tetap didasarkan pada berita acara dan sertifikat hasil penghitungan secara manual.

Sejak dirancang setahun silam, Sirekap disiapkan sebagai terobosan baru KPU dalam melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara secara elektronik, menggantikan cara manual. Semangat yang diusung adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas, mengurangi tingkat kesalahan, mempersingkat waktu serta tetap menjaga kemurnian hasil penghitungan suara.

Instrumen ini lahir dari evaluasi penghitungan suara Pemilu dan Pilkada sebelumnya yang masih menyisakan kerumitan bagi sebagian penyelenggara Pemilu di level TPS . Khususnya, saat melakukan pengisian formulir hasil suara yang kadang njlimet dan jumlah rangkapnya cukup banyak sehingga rawan terjadi kesalahan. Sirekap hadir dengan pengisian hasil suara yang lebih sederhana di atas formulir yang lebih ringkas.

Secara teknis, petugas KPPS hanya akan menjumpai satu jenis formulir plano yang memuat hasil suara pasangan calon kepala daerah beserta informasi mengenai data pemilih. Usai menuangkan hasilnya, KPPS melakukan pemotretan formulir plano dengan menggunakan ponsel pintar. Hasil pemotretan KPPS akan diterjemahkan dengan menggunakan teknologi Optical Character Recognition (OCR) dan Optical Mark Recognition (OMR) yang dapat mengubah objek tulisan angka dan tanda dalam gambar menjadi karakter angka. Lantas, hasil ini dikirim ke ponsel saksi dan pengawas TPS saat itu juga sehingga dapat langsung dikoreksi manakala terjadi kekeliruan.

Hasil penghitungan suara di TPS yang sudah disetujui para pihak langsung dikirim ke PPK untuk dilakukan rekapitulasi bersama seluruh TPS di kecamatan tersebut. Berbeda dengan Sirekap di TPS yang berbasis mobile, penerapan Sirekap di PPK berbasis web. Namun, seluruh tabulasi hasil suara disimpan melalui server KPU RI yang telah disiapkan pengamanannya dari kemungkinan peretasan dan serangan siber lainnya.

Beberapa catatan dalam rapat dengar pendapat di DPR antara lain untuk memastikan kecakapan penyelenggara Pemilu di setiap tingkatan agar memahami Sirekap sehingga meminimalisir potensi kesalahan, menyusun peta jaringan internet dengan menggandeng Kominfo, memastikan keaslian dan keamanan dokumen digital Sirekap agar meminimalisir penyalahgunaan serta mengoptimalkan teknologi dan informasi sehingga hasil penghitungan secara digital dapat mengurangi kerumunan massa saat rekapitulasi, merupakan poin-poin yang sudah dan sedang diupayakan oleh KPU secara optimal.

Persiapan penggunaan Sirekap sebenarnya telah melewati sejumlah simulasi dan trial and error di daerah sehingga dapat diketahui dan diperbaiki kelemahannya. KPU telah menyiapkan titik koordinat TPS seluruh Indonesia, mengantongi kualitas jaringan internet termasuk mengidentifikasi area blank spot dan secara lekas meminta KPU di daerah berkoordinasi dengan dinas kominfo setempat untuk penyelesaiannya. Dan dalam tempo dekat, seiring dengan dibentuknya KPPS, KPU Kabupaten/Kota akan membangun kapasitas pemahaman dan melatih kecakapan penyelenggara Pemilu tingkat adhoc agar dapat menjalankan Sirekap secara paripurna. Langkah ini merupakan ikhtiar sungguh-sungguh KPU sebelum menerapkan teknologi baru tersebut.

Meskipun tidak berjalan sesuai rencana semula, KPU tidak akan mengendorkan semangat dalam menyiapkan Sirekap. Sebagai alat bantu dan uji coba yang sifatnya mendampingi penghitungan manual, Sirekap akan hadir sebagai sistem terbuka yang mudah diakses oleh siapapun yang menghendaki perolehan suara di setiap TPS. Hasil elektronik ini dapat digunakan sebagai alat kontrol dan uji sanding dari proses manual yang sedang berjalan. Sirekap meneruskan warisan Situng yang menempatkan data hasil suara setiap TPS, tiap kecamatan hingga kabupaten lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, di atas semua itu, penggunaan Sirekap dalam Pemilihan serentak lanjutan 2020 diharapkan menjadi gerbang pembuka bagi reliabilitas penerapan Sirekap dalam Pemilu 2024. Jika ujicoba ini gemilang, maka kita siap menyongsong Pemilu ke depan yang lebih modern.

Penulis adalah Hamdan Kurniawan, Ketua KPU DIY Periode 2018-2023