MENGHITUNG KONSEKUENSI PILKADA 2020 DAN 2021

MENGHITUNG KONSEKUENSI PILKADA 2020 DAN 2021

Setelah Pemerintah menerbitkan penundaan Pilkada melalui PERPPU Nomor 2 Tahun 2020, KPU secara marathon menyiapkan skenario Pemilihan lanjutan. Langkah KPU ini bukanlah nggege mangsa, seolah ingin segera menyelenggarakan Pilkada di tengah pandemi covid. KPU sepenuhnya mendasarkan pada amanah PERPPU yang menunda pemungutan suara hingga Bulan Desember 2020. Apalagi, selaku penyelenggara Pilkada, KPU telah lebih dulu berinisiatif melakukan penundaan sebulan sebelum PERPPU terbit.

Belakangan, ruang diskusi publik dipenuhi dengan perdebatan kapan seyogyanya KPU menyelenggarakan Pilkada, 2020 atau 2021? Pihak yang bermadzhab 2020, berpandangan bahwa penentuan waktu yang telah definitif di PERPPU semestinya menjadi pijakan untuk menggelar Pilkada. Kondisi pandemi yang belum berujung akhir, mengharuskan kita hidup dengan normal baru. Korsel ditempatkan sebagai kisah sukses Pemilu di tengah covid yang mampu mendongkrak kehadiran warga ke TPS.

Sedangkan, madzhab 2021 melihat bahwa Pilkada belum layak digelar tahun ini karena grafik penyebaran covid masih menanjak. Negara rujukan yang telah melaksanakan Pemilu, memiliki kondisi yang berbeda dengan Indonesia. Adapun secara hukum, PERPPU memungkinkan Pilkada digelar tahun depan.

Di antara perdebatan dua madzab di atas, tulisan ini hendak menghitung konsekuensi teknis jika Pilkada dihelat baik di tahun 2020 ataupun 2021.

Perubahan Regulasi dan Anggaran

Penundaan Pilkada tidak hanya mengubah jadwal waktu, namun juga mendorong penyesuaian dengan protokol kesehatan yang ketat. Sebagai contoh, pemutakhiran data pemilih secara door to door oleh petugas ke rumah penduduk, tidak hanya beresiko menambah persebaran covid, namun juga berpotensi menghadapi resistensi masyarakat. Bila model pendataan diganti berbasis RT/RW, maka KPU harus merombak peraturannya.

Yang agak pelik adalah pelaksanaan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan. Karena PERPPU tidak mengatur perubahan di level teknis, KPU tetap harus melakukan verifikasi dengan menanyakan langsung kebenaran dukungan terhadap calon perseorangan secara sensus.

Pemanfaatan teknologi informasi seperti video call atau mengumpulkan pendukung di suatu lokasi dengan menerapkan protokol kesehatan adalah pilihan realistis. Dua tahapan ini, dapat dilakukan baik di tahun 2020 maupun 2021. Pertaruhannya lebih pada kualitas data pemilih dan hasil verifikasi yang mungkin kurang optimal jika dilaksanakan tahun ini.

Berkaitan dengan anggaran, konsekuensi yang tak terhindarkan adalah membengkaknya kebutuhan  untuk menjalankan sejumlah tahapan dengan protokol kesehatan. Sejak awal, anggaran Pilkada disetting untuk keadaan normal. Kegiatan yang mempertemukan maupun mengumpulkan petugas dengan pemilih di masa pandemi seperti verifikasi faktual dan pemungutan suara, membutuhkan minimal masker, sarung tangan dan hand sanytizer untuk petugas dalam jumlah besar.

Untuk penganggaran, dua opsi bisa dipilih. Jika tidak tersedia anggaran karena pemda sedang fokus menangani covid, maka KPU bisa menyiasati dengan optimalisasi dari anggaran lain. Namun, cara ini berpotensi mengurangi kualitas tahapan lain. Pilihannya, Pilkada dilaksanakan tahun depan dengan perencanaan anggaran baru.

Kesiapan Penyelenggara dan Pemilih

Sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh KPU untuk menyelenggaran Pilkada sangat besar. Dari akumulasi 3 Kabupaten di DIY, Sleman, Bantul dan Gunungkidul, jumlah sementara TPS adalah 4.792 sehingga dibutuhkan kurang lebih 43.128 petugas di TPS.

Merekrut orang dalam jumlah besar di tengah kondisi belum normal merupakan tantangan yang tidak ringan. Selain itu, dibutuhkan pula pelatihan yang intensif karena protokol kesehatan membuat prosedur pemungutan suara sedikit berubah, misalnya dengan mengatur kehadiran pemilih, penggunaan alat coblos dan lainnya.

Demikian halnya dengan pemilih, yang akan berpikir ulang mendatangi bilik suara untuk mengekspresikan hak pilihnya. Kondisi ini berpotensi menurunkan angka partisipasi pemilih. Mengubah cara pemilihan misalnya melalui pos, juga belum memungkinkan secara regulasi meskipun Pemilu 2019 sudah mengakomodirnya untuk pemilih di luar negeri.

Apapun, kelebihan dan kelemahan teknis penyelenggaraan Pilkada 2020 dan 2021 akan menjadi pertimbangan KPU untuk menyiapkan skenario keduanya. Jika pemegang otoritas atas pandemi covid menyatakan Pilkada dapat digelar tahun ini atau sebaliknya harus tahun depan, maka KPU harus mampu menyiapkan perencanaan sebaik mungkin tanpa mengurangi kualitas Pilkada.

Hamdan Kurniawan, Ketua KPU DIY Periode 2018-2023

(Tulisan diterbitkan harian Kedaulatan Rakyat tanggal 30 Mei 2020)