MENANGKIS ELECTORAL MALPRACTICE

MENANGKIS ELECTORAL MALPRACTICE

Salah satu materi yang krusial terkait dengan Undang-Undang 7 Tahun 2017 adalah terkait dengan penyelenggaraan pemilu legislative dengan eksekutif (presiden dan wakil presiden) yang dilaksanakan secara serentak. Serentak yang dimaksud secara gamblang disebutkan pada waktu dan hari yang sama. Dari sini kemudian kerumitan-kerumitan itu akan muncul, dari yang tadinya 4 kotak menjadi 5 kotak, dari 4 surat suara, menjadi 5 surat suara, dan penghitungan suara yang bertambah lama, serta berbagai perangkat pendukung lain yang mengikuti perubahan sistem ini. Tentu yang akan merasakan secara langsung diantaranya adalah penyelenggara pemilu itu sendiri. Penyelenggara harus merubah beberapa pola yang selama ini sudah settle. Mulai dari perencanaan hingga rekapitulasi atau bahkan penyelesaian sengketa (sesuatu hal yang tidak diharapkan). Beberapa tahapan yang krusial dan sangat erat kaitannya dengan penyelenggara pemilu pada tingkat adhoc adalah pemutakhiran data pemilih, pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi suara. Tidak perlu dipungkiri lagi bahwa pada tahapan tersebut adalah ruh pemilu yang sebenarnya. Dan siapa yang menjadi tangan dan kakinya? tidak lain adalah penyelenggara adhoc yang jumlahnya jutaan petugas.

Mengendalikan jutaan petugas ini agar sesuai dengan standar dan prosedur yang sama dengan apa yang digariskan oleh otaknya tentu bukan perkara yang mudah. Masih segar dalam ingatan kita, ketika upaya KPU RI dalam meningkatkan integritas dan keterbukaannya diapresiasi oleh seluruh kalangan namun masih menyisakan beberapa permasalahan. Pertama melalui Sidalih berhasil menghimpun data ratusan juta pemilih yang dapat diakses oleh public. Namun ikhtiar KPU ini bukan tanpa kesalahan. Diantaranya adalah kelengkapan data dan validitas data yang masih dipertanyakan oleh berbagai pihak. Hal itu tercermin dari penundaan penetapan DPT yang berulang-ulang pada pemilu legislatif 2014 yang lalu. Kedua, melalui scan C1 yang diupload dan bisa diketahui oleh public, disatu sisi usaha itu berhasil meningkatkan partispasi masyarakat digital dengan membuat berbagai situs (kawalpemilu dan C1yanganeh) yang bertujuan mengawasi C1 yang di scan ini. Di sisi lain kita bisa mendapati “angka-angka yang ajaib” dalam C1 yang diupload ini. Tentu penghitungan yang resmi adalah manual dan berjenjang. Namun justru dengan berjenjang ini, apa yang terjadi pada level TPS tentu akan menjadikan efek domino bagi level selanjutnya. Sebagai contoh konkretnya adalah alotnya penetapan rekapituliasi penghitungan suara pada tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat pada pemilu legislatif 2014 kemarin akibat kesalahan penulisan dan penjumlahan.

Dari problematika diatas, tulisan ini kemudian mencoba menggali lebih dalam lagi tentang pelanggaran administrasi yang dalam konsep kepemiluan masuk ke rumpun electoral malpractice. Lebih spesifik lagi tulisan ini membahas electoral malpractice yang terjadi di tingkat penyelenggara pemilu paling bawah atau TPS agar kemudian dapat dicari solusinya sehingga kedepan praktek-praktek tersebut tidak lagi terjadi.

Mengenal Konsep Electoral Malpractice

Vickery dan Shein (2012) menjelaskan bahwa terdapat dua kategorisasi pelanggaran di dalam pemilu, kategori itu adalah kecurangan pemilu (electoral fraud) dan malpraktek pemilu (electoral malpractice). Perbedaan mencolok dari dua kategori tersebut adalah pada niat yang disengaja atau tidak. Lebih lanjut lagi Vickery dan Shein menjelaskan definisi istilah ke dalam empat elemen yaitu; aktor, tindakan, niat dan hasil atau dampak dari tindakan. Dari hal tersebut secara singkat electoral malpractice lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut;

  1. Elemen dan definisi
  • Aktor adalah penyelenggara pemilu baik itu tetap maupun adhoc.
  • Tindakan berupa tindakan yang ceroboh dan lalai yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
  • Niat tindakan tidak dilakukan secara sengaja meskipun akibat dari kecerobohan itu akan menimbulkan pelanggaran pidana.
  • Hasil dari tindakan dapat memberikan penyimpangan terhadap proses pemilu, dan dapat mengubah hasil pemilu.
  1. Penanganan
  • Pencegahan dengan memberikan hukuman atau pemberhentian, denda, jika malpraktek mengakibatkan dampak yang besar dari proses dan hasil pemilu maka dapat dikenakan tindakan pidana.
  • Mitigasi dengan memberikan pelatihan teknis dan pemahaman dan penegakkan yang baik tentang kode etik , pemungutan ulang dll.

 Penyelenggara Adhoc dan Administrasi Pemilu

EMB (Electoral Management Bodies) sebagai lembaga yang bertanggungjawab menyelenggarakan pemilu. mempunyai sejumlah fungsi utama diantaranya menentukan siapa yang berhak memilih, mengelola nominasi partai dan calon, melakukan pemungutan  dan penghitungan suara, serta merekapitulasi hasilnya (Wall et all, 2006). EMB juga tidak hanya memastikan bahwa pemilihan umum diselenggarakan dan dikelola secara efisien, tapi juga mengedepankan keadilan, keterbukaan, dan transparansi (Norris, Le duc, & Niemi, 2010).

Fungsi utama EMB sebagai penyelenggara pemilu berkaitan erat dengan administrasi pemilu. IDEA internasional (IDEA 2001) memaparkan tentang pinsip dasar etika administrasi pemilu adalah sebagai berikut;

  1. Administrasi pemilu harus menunjukkan rasa hormat pada hukum
  2. Administrasi pemilu harus non partisan dan netral
  3. Administrasi pemilu harus transparan
  4. Administrasi pemilu harus akurat
  5. Administrasi pemilu harus dirancang untuk melayani para pemilik suara

            Dalam menjalankan administrasi pemilu ini, tentu prosesnya tidak serta merta EMB yang berada di pusat mendapatkan hasil akhir dari sebuah proses pemilu. Penyelenggaran pemilu tidak lepas dari penyelenggara tingkat TPS. Penyelenggara tingkat TPS ini di Indonesia merupakan penyelenggara yang bersifat adhoc, diantaranya adalah KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dan Pantarlih (Panitia Pendaftaran Pemilih). Penyelenggara dalam tingkat TPS ini, meskipun hanya bekerja beberapa hari saja, namun Penyelenggara ini mempunyai tugas yang penting yaitu menjembatani program pemerintah dengan warga atau pemilih. Pemilih jarang atau tidak dimungkinan bertemu dengan petugas pada level pengambil kebijakan. Penyelenggara di tingkat TPS merupakan garda terdepan dalam hal pemilu, apakah pemilu bekerja sesuai dengan aturan, atau pemilu disabotase dengan kecurangan, hal ini sangat bergantung pada penyelenggara tingkat TPS ini (Hall, Monson & Patterson, 2009)

Legitimasi dan akseptabilitas pemilu bergantung oleh banyak faktor. Akan tetapi integritas dalam administrasi pemilu merupakan faktor yang sangat penting. Masyarakat tentu akan mengukur seberapa jauh legitimasi dari sebuah pemilu dari administrasi pemilu dan proses pemilu itu sendiri. Sementara itu peserta pemilu dan para pemantau tentu akan selalu mengamati proses pengadministrasian pemilu sendiri. Oleh karena itu penting bagi pemangku kebijakan untuk memformulasikan upaya agar electoral malpractice khususnya di tingkat TPS ini dapat ditekan seminimal mungkin agar tidak terjadi pelanggaran administrasi.

Rekomendasi

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan stakeholder terkait untuk setidaknya mengurangi electoral malpractice yang terjadi di tingkat adhoc diantaranya adalah :

  1. Pendidikan (Penyelenggara) Pemilu

Sejatinya dalam beberapa tahun ini, KPU telah menjalankan pendidikan tentang pemilu. Melalui berbagai kegiatan baik itu dalam masa Pemilu maupun masa setelah Pemilu, KPU mempunyai program tentang pendidikan pemilih. Program pendidikan pemilih ini diantaranya adalah Kelas Pemilu, Pemilihan OSIS (Pemilos), dan Cerdas Cermat Pemilu. Yang terbaru program dari KPU adalah Rumah Pintar Pemilu (RPP) dan juga seringkali ada kursus singkat tentang kepemiluan untuk komunitas-komunitas.

Pendidikan tersebut penting dilakukan agar pemilih dapat lebih memaknai demokrasi yang sesungguhnya dan bisa berdaulat (pemilih berdaulat negara kuat). Akan tetapi KPU juga harus memperhatikan jajarannya sendiri. Ironis ketika penyelenggara adhoc (KPPS dan Pantarlih) karena terbentur oleh masalah waktu dan anggaran hanya mendapatkan “pendidikan” beberapa kali saja dan itupun mepet waktu pelaksanaan. Padahal salah satu tindakan untuk mencegah adanya electoral malpractice adalah pelatihan teknis yang memadai.

Berkaitan dengan pembekalan dan peningkatan kapasitas anggota KPPS, Hasyim Asyari (KPU RI) menyatakan pentingnya bimbingan teknis secara berkesinambungan dan berjenjang. Kemudian fasilitas buku pedoman dan video petunjuk teknis juga sebaiknya dilakukan. Namun problem mengenai sikap KPPS yang telah menjabat sebelumnya seringkali menganggap bimbingan teknis hanya sama saja, dan cenderung menganggap remeh. Hal ini merupakan salah satu sebab mengapa pelanggaran pada tingkat KPPS terjadi. “Pemahaman Penyelenggara Pemilu, jadi catatan utama. Penyegaran, dan Pembekalan jadi penting karena ada perubahan-perubahan regulasi”

            Sebagai bentuk antisipasi terhadap pelanggengan sebuah rezim penyelenggara adhoc ini secara tegas dalam PKPU telah melarang jabatan lebih dari dua kali. Di satu pihak tindakan ini bisa menekan electoral malpractice bahkan electoral fraud, namun disis lain juga KPU harus memikirkan bahwa aturan ini juga bisa melahirkan potensi electoral malpractice yang lebih besar karena penyelenggara adhoc bisa benar-benar baru dan belum berpengalaman.

            Oleh karena itu KPU harus segera memfokuskan juga pada pendidikan penyelenggara pemilu jauh hari sebelum Pemilu dilaksanakan. Bagaimana itu dilakukan? KPU bisa menggeser pola-pola pendidikan yang bersifat substansial menjadi teknokratis. Dengan materi-materi yang hampir mirip ketika bimtek KPPS dan Pantarlih bisa digunakan untuk mengenalkan apa saja kegiatan penyelenggara adhoc itu. Aturan mungkin saja beberapa berbeda dengan pemilu sebelumnya, namun prinsipnya sama saja.

Tentu saja kegiatan ini akan lebih maksimal jika menyasar subjek yang tepat. Diantaranya KPU bisa bekerjasama dengan elemen-elemen masyarakat desa, organisasi masyarakat setempat seperti Karang Taruna dan PKK. Bahkan bisa melibatkan organisasi keagaaman seperti Pemuda Muhammadiyah, Aisyiah, Ansor, Fatayat, Pemuda Gereja dll.  Harapannya dengan itu, maka desa tidak akan lagi sibuk dan kekurangan calon-calon petugas penyelenggara pemilu yang handal di masa depan.

  1. Pengawasan

Kontrol dari pengawas pemilu baik itu dari proses rekrutmen dan penyelenggaraan pemilu perlu ditingkatkan. Perlunya kerja sama penyelenggara dengan pengawas untuk merekrut petugas pada tingkat TPS yang lebih baik. Selain itu kapasitas pengawas pemilu perlu ditingkatkan sehingga pada saat penyelenggaraan pemilu dapat menjadi mitra penyelenggara pemilu untuk dapat saling membantu mewujudkan pemilu yang berintegritas.

(Diwangkara Nafi Al Mufti – Staf Pelaksana KPU Kabupaten Bantul / Mahasiswa S2 Tata Kelola Pemilu, Universitas Gadjah Mada)

Referensi :

Alan Wall, dkk. 2006. Electoral Management Design:The International IDEA Handbook.: IDEA

Catt,Helene dkk.2014.Electoral Management Design :The International IDEA Handbook. IDEA

IDEA, 2001, Seri Kode Etik, Administrasi Pemilu yang Etis dan Profesional, IDEA

Vickery, Chad dan Shein, Erica. 2012. Assesing Electoral Fraud in New Democracies :

Refining the Vocabulary. USA : IFES.

Hall, Monson, Patterson, 2009, The Human dimension of Elections How Poll Workers Shape Public Confidence in Elections, SAGE

Lawrence LeDuc, Richard G. Niemi and Pippa Norris, 2010, Comparing Democracies; Elections and Voting in the 21st Century, SAGE