Knowledge Sharing KPU DIY Bahas Prosedur Pengajuan Izin Perkuliahan bagi Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

Knowledge Sharing KPU DIY Bahas Prosedur Pengajuan Izin Perkuliahan bagi Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

diy.kpu.go.idKnowledge sharing dengan tema “Keputusan KPU RI Nomor 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/VIII/2021 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Izin Perkuliahan bagi Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota” diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta pada Selasa, 07 September 2021. Kegiatan yang diadakan dua minggu sekali ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting dan diikuti oleh seluruh pimpinan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta dan KPU Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta.

Tema Keputusan KPU RI Nomor 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/VIII/2021 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Izin Perkuliahan bagi Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diangkat pada knowledge sharing kali ini sebagai tindak lanjut sosialisasi dari KPU RI serta banyaknya keinginan Anggota KPU yang mengajukan izin kuliah atau melanjutkan pendidikan.

Ahmad Shidqi sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM mengatakan bahwa keinginan Anggota KPU Kabupaten/Kota di wilayah DIY ini sebagai bukti bahwa sebagai penyelenggara Pemilu perlu meningkatkan kompetensi dan kapasitas dsemi menunjang tugas, wewenang, dan kewajiban selama menjabat sebagai Anggota KPU. Ahmad Shidqi selaku pemateri menyampaikan bahwa alur pengajuan izin perkuliahan bagi Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota adalah :

1. KPU mendelegasikan proses verifikasi klarifikasi bagi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten pada KPU Provinsi,
2. Pemohon mengajukan izin perkuliahan kepada Ketua KPU melalui KPU Provinsi dengan membentuk tim Verifikasi-Klarifikasi,
3. Tim verifikasi-klarifikasi melakukan pengecekan kelengkapan syarat administrasi dan menyampaikan pada Pleno KPU Provinsi,
4. KPU Provinsi menyampaikan seluruh dokumen administrasi dan hasil pleno KPU Provinsi kepada KPU,
5. KPU memutuskan persetujuan pada rapat pleno KPU, surat Izin diproses dan disampaikan.

Selain itu Ahmad Shidqi juga menjelaskan dokumen persyaratan pengajuan izin perkuliahan dan tugas Tim Verifikasi dan Klarifikasi izin perkuliahan bagi anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten /Kota.(pdos)