KETERBUKAAN INFORMASI DAN PEMILU

KETERBUKAAN INFORMASI DAN PEMILU

Keterbukaan Informasi di Mata Dunia
Di mata dunia keterbukaan informasi merupakan jaminan atas akses publik terhadap informasi. Jaminan terhadap akses publik atas informasi dijamin melalui Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia tahun 1948, dimana Pemerintah Indonesia menjadi bagian di dalamnya, pada pasal 19 berbunyi : “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas.” Dengan adanya jaminan tersebut maka masyarakat bisa melakukan interaksi sosial yang bebas dari sensor dan dominasi.

Keterbukaan informasi menurut Mendel (Mendel, 2008) merupakan sebuah alat untuk memerangi korupsi dan tindakan salah yang dilakukan pemerintah. Mengingat praktik korupsi, kolusi dan nepotisme tumbuh sumbur dalam rezim ketertutupan. Beberapa pandangan lain menyebutkan, misalnya Mitchell (Publishing, 2008) mendefinisikan keterbukaan informasi sebagai penyebarluasan informasi yang teratur dan akurat. Vishwanath dan Kaufmann (Vishwanath and Kaufmann, 2001) menyebutkan bahwa keterbukaan informasi sebagai meningkatkan arus informasi ekonomi, sosial dan politik yang tepat waktu dan dapat diandalkan, yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan terkait. Bellver dan Kaufman (Kaufmann and Bellver, 2005) juga mendefinisikan keterbukaan informasi sebagai pelepasan informasi yang relevan untuk mengevaluasi institusi tersebut. Mereka mendasari hal tersebut karena keterbukaan informasi adalah alat untuk memfasilitasi evaluasi sebuah institusi publik, untuk itu informasi perlu disediakan untuk memperhitungkan kinerja mereka. Dari pandangan-pandangan tersebut bisa ditarik benang merah bahwa keterbukaan informasi sangat penting dalam melihat integritas dari sebuah insitusi. Tentu saja semakin tinggi integritas dari sebuah institusi tersebut maka semakin tinggi pula legitimasi dari hasil kerja insititusi tersebut

Keterbukaan Informasi dan Pemilu
Pemilu sebagai bagian penting dari demokrasi tidak bisa lepas dari keterbukaan informasi. Keterbukaan berkenaan mengenai siapa yang memerintah, bagaimana pemerintahan berganti dan bagaimana pemilu berlangsung di mana posisi-posisi penting diisi melalui proses tersebut. Dengan kata lain, keterbukaan sangat berkaitan dengan pertanyaan apakah rezim yang berkuasa benar-benar demokratis. Dengan konsep demokrasi minimalis ala Schumpeter (Dahl, Shapiro and Cheibub, 2003) yang mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah metode pengisian jabatan politis baik melalui pemilu maupun cara lain, seperti dalam pandangan Dahl (Hollyer, Rosendorff and Vreeland, 2011) maka agar terjadi sebuah kompetisi dalam kotak suara, pemilih harus dapat melakukan keputusan dengan tepat. Untuk itu diperlukan kebebasan berpendapat, berkumpul dan juga kebebasan pers. Dengan kata lain dalam konsepsi Dahl demokrasi membutuhkan arus informasi yang bebas atau keterbukaan informasi.

Seberapa besar peran keterbukaan informasi dalam pemilu? Penelitian yang dilakukan oleh Jorgen Elklit dan Andrew Reynolds (Elklit and Reynolds, 2000) menyebutkan bahwasanya keterbukaan informasi menjadi salah satu faktor yang penting. Ketika peserta pemilu dan pemilih diberikan informasi dan data mengenai segala proses pemilu juga alasan keputusan – keputusan yang diambil maka mereka cenderung untuk menerima keputusan tersebut. Kebijakan keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Ghana (1996) dan Afrika Selatan (1994 dan 1999) berkontribusi secara signifikan pada diterimanya hasil pemilu karena itu tingkat legitimasi juga tinggi. Kajian dari IDEA (IDEA, 2017) juga menyebutkan bahwa proses demokrasi seperti pemilu dan referendum akan sukses jika pemilih dapat melakukan keputusan dengan tepat, jika kepercayaan dalam segala proses tahapan terjaga, jika kecurangan dalam pemilu tidak lagi dilakukan, terdeteksi dan dihukum, jika ketidakpastian mengenai hasil diminimalisir dan jika sistem bisa berkembang lebih baik. Keterbukaan informasi dapat berkontribusi untuk mewujudkan hal tersebut dengan memungkinkan keterbukaan yang lebih besar dan membantu membangun infrastruktur data yang dapat membuat aktor – aktor yang terlibat dalam pemilu bisa melaksanakan tugas mereka. Jadi tujuan akhir dari keterbukaan informasi dan data dalam sebuah pemilu adalah meningkatkan integritas pemilihan dan akuntabilitas melalui pemilu yang lebih transparan.

Transparan adalah sebuah proses yang terbuka dan jelas, yang bisa dimengerti dan bertanggung jawab kepada pemilih. Prosedur yang transparan akan mendorong partisipasi dan dukungan kepada pemilu yang berlangsung. Transparansi sangat penting untuk sebuah proses pemilu karena hal tersebut akan menghilangkan ketidakpantasan dan membatasi munculnya kecurangan dalam pemilu. Prosedur yang transparan akan meningkatkan kepercayaan publik dalam sebuah proses pemilu. Agar sebuah pemilu dikatakan sebagai sebuah pemilu yang bebas dan adil maka prosedur pemilu yang transparan harus memastikan (Kaplan):

  1. Pemerintahan partisipatif dimana setiap orang mempunyai hak untuk memilih perwakilan mereka.
  2. Setiap orang diperbolehkan untuk memberikan suaranya secara rahasia di bilik suara.
  3. Setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi kandidat.
  4. Setiap orang disediakan informasi pemilu yang netral atau tidak memihak.
  5. Setiap orang yang sudah memiliki hak pilih mempunyai :
  • Hak untuk memilih tanpa ada diskriminasi.
  • Akses yang efektif dan netral untuk prosedur pendaftaran pemilih.
  • Akses yang sama dan setara dalam menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara.
  • Hak untuk menggunakan hak pilih nya setara dengan orang lain dan memiliki bobot suara yang setara dengan yang lain.
  1. Setiap orang mempunyai hak untuk bergabung dengan orang lain membentuk partai politik atau organisasi untuk berkompetisi dalam pemilu.s
  2. Setiap orang bisa mengekspresikan pendapat politik tanpa ada campur tangan maupun intimidasi.
  3. Setiap kandidat bisa bergerak dengan bebas di dalam negara untuk berkampanye.
  4. Kemampuan partai politik dan kandidat untuk bisa berkampaye secara setara dengan partai lain maupun petahana.
  5. Akses ke media untuk setiap kandidat untuk mengutarakan pandangan politiknya.

Pemilu yang transparan berkontribusi dalam menghasilkan pemilu yang bebas dan adil, sebuah tujuan bagi semua pemangku kepentingan baik pemerintah, pemilih, partai politik dan organisasi non-pemerintah.

Santoso Bayu Putranto – Staf KPU Kabupaten Bantul / Mahasiswa Tata Kelola Pemilu UGM