KESAMAAN GERAK KAMPANYE PEMILU 2019

KESAMAAN GERAK KAMPANYE PEMILU 2019

Seruan Ketua KPU Republik Indonesia Arief Budiman  “Dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu agar ramah lingkungan, jangan melukai, menyakiti makhluk hidup seperti pohon-pohon maupun binatang sebagai bahan kampanye, tidak diperlukan bahan kampanye berwujud sticker karena berpotensi merusak lingkungan dalam jangka waktu yang lama, KPU telah banyak mengambil bahan baku yang berasal dari alam dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, tanggung jawab kita juga sekarang untuk memeliharanya, adanya perubahan durasi kampanye, strategi kampanye yang berubah, harus diatur secara detil. Hati- hati dalam menyusunan jadwal yang tepat sesuai regulasi kampanye, selain itu penggunaan media cetak, elektronik maupun medsos juga perlu diatur.”

Seruan dari “Sang Jenderal KPU” ini sudah pasti akan menjadi pegangan jajaran penyelenggara untuk menyamakan persepsi dan gerak pada kampanye pemilu 2019. Kesamaan gerak akan diaplikasi pada setiap proses pada tahapan kampanye yakni terkait pada tahapan dan jadwal kampanye, mekanisme debat pasangan calon, alat peraga, bahan dan perangkat kampanye, penyiaran serta pemberitaan, termasuk iklan kampanye, rapat umum dan cuti kampanye serta antisipasi tindak pidana Cyber dalam kegiatan kampanye.

Kampanye Pemilu 2019

Kampanye Pemilu 2019 sebagaimana diatur Undang-Undang Pemilihan Umum memiliki definisi yang lebih luas daripada kampanye pemilu lalu. Kampanye Pemilu didefinisikan sebagai kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu.  Luasnya cakupan definisi kampanye semestinya membuat Pengawas Pemilu lebih mudah menindak setiap dugaan pelanggaran kampanye Pemilu.

Perbandingan unsur kampanye Pileg 2014 dan Pemilu Serentak 2019

Unsur Kampanye

UU Nomor 08 Tahun 2012

UU Nomor 07 Tahun 2017

Pelaksana Kampanye Peserta Pemilu Peserta Pemilu;

Pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu.

Bentuk Kampanye Menyakinkan para Pemilih dengan menawarkan Visi, Misi dan Program Peserta Pemilu Menyakinkan pemilih dengan menawarkan Visi, Misi, Program dan/atau citra diri Peserta Pemilu
Isi Pesan Kampanye Visi, Misi dan Program Peserta Pemilu Visi, Misi, Program dan/atau citra diri Peserta Pemilu
Sasaran Kampanye Pemilih Pemilih

Materi kampanye merupakan visi, misi dan program calon Presiden dan wakil Presiden,     Partai Politik maupun perseorangan calon anggota DPD. KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi visi, misi dan program pasangan calon melalui laman KPU dan Lembaga Penyiaran Publik.

Sejak 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 seluruh peserta Pemilu telah dapat melaksanakan kampanyenya masing-masing. KPU tetap membatasi pelaksanakaannya sampai sehari sebelum memasuki masa tenang. Untuk jenis   kampanye rapat umum dan media massa baru dimulai sejak 24 Maret 2019. Kampanye adalah tahapan yang sangat krusial, Penyelenggara, stakeholder, peserta pemilu bahkan masyarakat kesemuanya dapat diancam pelbagai sanksi apabila melanggar ketentuan yang memayunginya. Tak hanya diancam dengan sanksi administratif setiap pelanggaran dapat diancam bahkan dengan suatu ancaman pidana.

Beberapa pelanggaran kampanye yang dapat diancam pidana diantaranya adalah :

  1. Kampanye di luar jadwal.
  2. Politik uang.
  3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu.
  4. Mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye.
  5. Melakukan kekerasan atau anjuran kekerasan.
  6. Menggunakan anggaran Pemerintah, Pemda, Pemdes, BUMN, BUMD dan BUMDES.
  7. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadan dan pendidikan.
  8. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye.
  9. Menerima dan menggunakan sumbangan dana kampanye dari sumber yang dilarang.
  10. Menggunakan kelebihan sumbangan dana kampanye.

Bahan Kampanye

UU Nomor 7/2017 tidak mengatur fasilitasi bahan kampanye oleh KPU namun sudah barang tentu perlu diatur pembatasan bahan kampanye untuk menciptakan ketertiban, azas keadilan dan kesetaraan Peserta Pemilu, diantaranya;

  • Bahan kampanye untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden maksimal sejumlah kepala keluarga pada daerah pemilihan;
  • Bahan kampanye untuk Calon Anggota DPD maksimal sejumlah kepala keluarga pada daerah pemilihan;
  • Bahan kampanye untuk Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota maksimal 200% dari jumlah pemilih pada daerah pemilihan dibagi jumlah kursi pada daerah pemilihan.

 Alat Peraga Kampanye

Fasilitasi KPU atas alat peraga kampanye pada Pemilu tahun 2019 sebagaimana diatur pada Pasal 266 UU nomor 7 tahun 2017 adalah :

  1. KPU tidak melaksanakan pemasangan APK, hanya mencetak. Pemasangan dilaksanakan oleh pelaksana kampanye
  2. KPU menentukan lokasi pemasangan APK, berkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa dan kantor perwakilan Republik Indonesia
  3. Dalam rancangan PKPU tentang kampanye pemilu diatur pencetakan APK hanya untuk Pilpres sebagaimana berikut :
  1. Baliho/billboard/videotron : 5/Paslon/Kab-Kota
  2. Umbul-umbul : 20/Paslon/Kecamatan
  3. Spanduk : 2/Paslon/Desa
  4. APK Tambahan : maksimal 150% dari jumlah yang difasilitasi KPU.

Kampanye Rapat Umum

Beberapa catatan Kampanye Rapat Umum Pileg 2014 adalah sebagai berikut :

  1. Tidak semua partai politik memanfaatkan jadwal kampanye rapat umum yang sudah disusun oleh KPU karena keterbatasan sumber daya.
  2. Terjadi tumpang tindih jadwal kampanye untuk tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga pelaksanaan kampanye menjadi tidak efektif dan efesien.
  3. KPU hanya mengatur kampanye rapat umum untuk partai politik dan tidak mengatur sama sekali kampanye caleg, padahal Pemilu kita menggunakan sistem proporsional terbuka yang mendorong persaingan individu di internal partai dan antar partai.
  4. Ketiadaan pengaturan kampanye untuk caleg mengakibatkan para caleg juga menggelar kampanye yang mirip-mirip dengan rapat umum.

Kemungkinan solusi yang dapat ditempuh pada penyelenggaraan kampanye

Rapat Umum Pemilu 2019 adalah :

  1. Kampanye rapat umum parpol dapat diintegrasikan dengan kampanye rapat umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
  2. Sebagian alokasi waktu kampanye rapat umum parpol atau gabungan parpol digunakan untuk kampanye rapat umum pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusungnya. Dengan demikian tidak perlu pengaturan alokasi waktu dan jadwal khusus untuk kampanye rapat umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
  3. KPU juga mengatur kampanye rapat umum untuk calon perseorangan DPD, calon anggota DPR dan DPRD, tetapi dengan intensitas yang terbatas. Hal ini penting untuk mengakomodir kebutuhan caloeg untuk berkomunikasi secara individual dengan pemilih.

Debat

Catatan Positif Pelaksanaan Debat pada Pemilu Presiden wakil Presiden 2014 adalah :

  1. Terkait tema/materi debat, KPU membentuk tim kecil untuk menerjemahkan visi nasional UUD 1945 menjadi tema debat yang kontekstual sesuai kebutuhan. Tim kecil tersebut berasal dari para pakar yang terdiri dari akademisi dan praktisi independen.
  2. KPU melakukan seleksi ketat dalam menentukan moderator debat. Kandidat moderator dipastikan independen dan tidak berafiliasi dengan parpol tertentu ataupun pernah menjadi anggoata parpol di masa lalu.
  3. Moderator yang telah diseleksi KPU, terlebih dahulu ditawarkan kepada kedua pasangan calon untuk dipilih. Penentuan moderator dan penyusunan jadwal kampanye debat paslon ditetapkan setelah diskusi dengan tim pakar, pertemuan dengan tim sukses dan lembaga penyiaran sehingga sangat transparan dan partisipatif.

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada penyelenggaraan Debat Pilpres Pemilu 2019 diantaranya adalah:

  1. Prioritas penyiaran debat adalah lembaga penyiaran publik (LPP), namun sebaiknya tetap membuka ruang bagi Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) agar penyebarluasan visi, misi dan program pasangan calon berlangsung secara efektif.
  2. Materi debat pada Pemilu 2014 yang disusun oleh akademisi dan praktisi terkesan normatif. Kontektualisasi materi perlu diperdalam dan dipertajam sesuai kebutuhan kekinian.
  3. Apakah perlu moderator diberi ruang untuk melakukan pendalaman atas jawaban yang diberikan oleh calon atau pasangan calon sehingga debat menjadi lebih dinamis?. Perlu dihitung dampak positif dan negatifnya?
  4. Moderator pada debat 2014 berasal dari akademisi sehingga kurang mampu mengelola debat dengan baik. Apakah memungkinkan moderator diserahkan kepada wartawan senior yang menguasai tema yang diperdebatkan dan memiliki integritas, independensi dan imparsialitas?.
  5. Forum debat sebaiknya lebih banyak dihadiri oleh akademisi, pengamat dan praktisi yang memahami persoalan dalam tema debat dan membuka ruang bagi mereka untuk bertanya kepada para calon atau pasangan calon. Apakah hal ini memungkinkan untuk dilakukan?

DAP, (sumber : KPU RI)