KEBERIMBANGAN BERITA DAN SIARAN KAMPANYE

KEBERIMBANGAN BERITA DAN SIARAN KAMPANYE

Penggunaan media massa untuk kepentingan kampanye peserta Pemilu atau Pilkada merupakan isu lama yang anginnya bertiup kencang menjelang dan selama masa kampanye. Kondisi ini berangkat dari pengalaman peserta Pemilu atau Pilkada sebelumnya yang piawai memanfaatkan media massa  untuk meningkatkan popularitas calon, membangun imej tanpa jeda dan menancapkan pengaruh di benak calon pemilih agar memilihnya.

Secara normatif, Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pasal 52 hingga pasal 60 telah mengatur agar media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan  kampanye wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan ketentuan perundang-undangan.

Dalam kode etik jurnalistik, kata ‘berimbang’ disebut dua kali pada pasal yang berbeda. Pasal 1 menyebutkan “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.” Penafsiran kata berimbang di atas adalah semua pihak mendapat kesempatan setara. Pasal 3 menyebutkan “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.” Penafsiran kata berimbang dalam konteks ini adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.

Ditegaskan pula dalam Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers pada penjelasan Pasal 6 bahwa Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib. Selain itu, masih di Undang-Undang yang sama, diatur di pasal 7 huruf b bahwa wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik.

Dalam bidang penyiaran, Undang-undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyebutkan bahwa penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan dan tanggungjawab. Tujuannya untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia (Pasal 2 dan Pasal 3). Sedangkan menyangkut isi siaran, pasal  36 ayat (4) secara tegas menyebutkan “isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.”

Dari rangkaian paparan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik di atas, terdapat penegasan terhadap netralitas lembaga penyiaran berikut isi siarannya, lembaga pers yang wajib menyajikan informasi yang tepat, akurat dan benar serta insan pers yang harus menyampaikan berita secara berimbang dan  proporsional kepada semua pihak. Ketentuan tersebut sejalan dengan pasal 54 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye harus bersikap adil dan berimbang. Demikian pula dengan penyiaran, di mana lembaga penyiaran dapat melakukan penyiaran kampanye dalam bentuk siaran monolog, yakni : a. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar; b. pemirsa atau suara pendengar dan/atau; c. jajak pendapat. Untuk narasumber siaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan ketentuan perundang-undangan.

Prakteknya, persoalan yang kerap muncul adalah pada sisi penegakan terhadap pelanggaran keberimbangan penayangan berita dan siaran kampanye. PKPU Nomor 7 Tahun 2015 pasal 60 memang telah mengatur bahwa Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak dan media massa elektronik. Bahkan ada kewenangan penjatuhan sanksi dari kedua lembaga tersebut sesuai undang-undang penyiaran atau pers berkenaan dengan pelanggaran kode etik periklanan, pemberlakuan standar tarif iklan kampanye komersial yang berlaku  sama, larangan penayangan iklan dan rekam jejak pasangan pada masa tenang, larangan penggunaan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan kampanye pasangan calon, larangan penjualan pemblokiran segmen dan pemblokiran waktu atau menerima program sponsor yang dikategorikan iklan kampanye.

Sejauh pengalaman penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015 dan 2017, penegakan pelanggaran telah dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memberi teguran kepada lembaga penyiaran yang melanggar. Bekerjanya KPI DIY kian efektif karena telah dilakukan Perjanjian Kerjasama antara KPU DIY, Bawaslu DIY dan KPI DIY untuk melakukan pengawasan pemberitaan, siaran dan iklan kampanye sekaligus pemberian sanksi atas pelanggaran sesuai porsi lembaga masing-masing. Namun demikian, berkenaan dengan pemberitaan maupun iklan di media massa cetak, belum ada lembaga yang secara khusus melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi atas terjadinya pelanggaran meskipun dalam regulasi  telah ada amanat penugasan dan pemberian kewenangan kepada Dewan Pers.

Oleh karena itu, agar dalam pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu ke depan berjalan lebih baik, media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran harus memegang teguh kode etik jurnalistik, juga melaksanakan Undang-undang Pers dan Undang-undang Penyiaran secara konsisten. Sedangkan KPI melanjutkan tugas untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan aturan jika terjadi pelanggaran. Demikian pula Dewan Pers, yang harus memberikan perhatian secara penuh dan sungguh-sungguh untuk turut mengawasi dan melaksanakan kewenangannya. (*Hamdan Kurniawan/KetuaKPUDIY)