GAWAT DARURAT MEWUJUDKAN PEMILIH BERDAULAT

GAWAT DARURAT MEWUJUDKAN PEMILIH BERDAULAT

Berbicara pemilu tidak akan pernah lepas dari isu tentang hak memilih. Dalam salah satu tag-line nya, KPU mencetuskan “Pemilih Berdaulat Negara Kuat”. Melalui tagline ini, KPU mencoba menyadarkan pemilih agar bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta kehendak rakyat. Namun sebelum melangkah jauh kesana, setidaknya KPU perlu menengok kembali lagi ke dalam pondasi demokrasi, yaitu terpenuhinya hak pilih. Ancaman terhadap robohnya pondasi ini semakin nyata, tatkala undang-undang pemilu yang baru disahkan. Alih-alih memperbaiki dan mempermudah warga negara untuk mendapatkan hak pilihnya, justru yang terjadi beberapa pasal malah semakin menenggelamkan hak pilih ke dalam sempitnya logika administrasi.

Salah satu pasal krusial yang membahas hak pilih dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah pasal 210 ayat (1). Secara gamblang pasal ini berbunyi seperti ini “Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.” Selanjutnya apa yang disebut dengan daftar pemilih tambahan itu, merupakan pemilih yang dalam keadaan tertentu tidak dapat memilih di TPS dimana dia terdaftar. Sedangkan disebut dalam keadaaan tertentu adalah pemilih yang sedang bepergian menjalankan tugas, sakit, menjadi tahanan, tertimpa bencana alam sehingga tidak dapat menggunakan hak suaranya di TPS yang bersangkutan.

Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa pindah tugas, sakit, tahanan, dan bencana itu bisa diprediksi 30 hari sebelumnya? sangat tidak masuk akal bukan? sayangnya keanehan ini ada dalam pasal undang-undang pemilu yang terbaru. Entah apa yang mendasari dikeluarkannya pasal ini sehingga bisa menentukan batas akhir 30 hari sebelum hari pemungutan. Berkaca pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, batas daftar pemilih tambahan ini adalah 3 hari sebelum hari H. Jika aturan 30 hari ini ditujukan untuk tertib administrasi dan mengurangi “fraud” karena penyalahgunaan hak pilih dan mobilisasi massa, maka sesungguhnya menurut penulis justru inilah yang disebut “fraud” sebenarnya, yaitu berpotensi besar mengabaikan hak pilih warga yang sedang bepergian, tahanan, orang sakit, dan masyarakat yang tertimpa bencana. Oleh karena itu dalam artikel ini akan mengulik lebih lanjut tentang hak pilih, dan bagaimana penjaminan hak pilih dengan ”keadaan tertentu” itu dilakukan secara ideal.

 Hak Pilih

Menurut Robert A. Dahl (Dahl 1982) untuk mewujudkan sistem demokratis yang ideal diperlukan lima kriteria yang diantaranya adalah: (1) kesetaraan dalam memilih, (2) partisipasi warga yang efektif, (3) keterbukaan informasi, (4) kontrol terhadap kebijakan, (5) dan inklusif. Selanjutnya Dahl menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan inklusif disini adalah warga yang memilih harus mencakup semua orang dewasa.

Tidak jauh berbeda, Sarah Birch (Birch, 2011) mengemukakan bahwa untuk dapat mewujudkan pemilu yang demokratis harus menjamin setidaknya tiga hal yaitu; (1) Hak Pilih (2) Kesempatan untuk memilih, (3) Hak untuk dipilih. Sampai disini kita harus sepakat bahwa hak pilih adalah pilar utama dalam mewujudkan sistem demokrasi melalui pemilu.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia meskipun negara yang belum lama menganut sistem itu, namun Indonesia bisa dikatakan cukup maju dalam hal penjaminan hak pilihnya. Bagaimana tidak, Amerika Serikat sebagai “mbahnya” demokrasi perlu perjuangan beratus-ratus tahun untuk memberikan kesempatan kepada warga kulit hitam dalam menyalurkan hak pilihnya.  Sementara itu Indonesia sebagai negara yang baru merdeka pada abad 20, mengakui hak pilih warga negaranya tanpa diskriminasi sejak pemilu pertama kali dilakukan. Namun berkah hak pilih yang ada sejak republik ini lahir, seringkali tidak dibarengi dengan upaya merawat dan rasa memiliki. Implikasinya adalah seringkali memandang hak pilih sebagai take for granted. Oleh karena itu harus dijadikan logika dasar dalam pelaksanaan pemilu bahwa tidak boleh satu warga negara pun yang berhak memilih diabaikan hak pilihnya atau tidak bisa memilih karena prosedur administrasi yang menghalanginya. Negara harus hadir disaat warga negara ini sedang mengalami hal yang tidak biasa atau diluar kendalinya.

Di negara-negara yang telah mapan demokrasinya seperti Australia mempunyai prosedur darurat untuk orang berkebutuhan khusus seperti early voting (memilih di awal), mail voting (memilih melalui surat pos), dan mobile voting serta TPS yang terpusat di tempat tertentu. Indonesia sebenarnya menerapkan metode pemungutan suara early vote dan mail/postal vote, namun sifatnya masih terbatas di pemilu luar negeri, sementara mobile voting secara tegas tidak tercantum dalam undang-undang, meskipun pada akhirnya KPU tetap berusaha menggunakan mobile voting untuk menjangkau pemilih di rumah sakit, lapas, dan orang-orang yang sakit kronis. Namun dengan tidak adanya prosedur yang secara jelas diatur di undang-undang pemilu, keadaan yang unpredictable ini akan sulit untuk dilayani oleh KPU.

Mewujudkan Pemilu Yang Inklusif

            Pemilu yang Inklusif berarti seluruh warga negara yang telah dewasa diberikan hak pilih (Dahl, 1982). Sementara itu menurut Birch (Birch 2011) , untuk mewujudkan pemilu yang inklusif itu setidaknya ada 3 elemen yang wajib dipenuhi, yaitu;

  1. Hak Pilih yaitu menjamin hak pilih semua kelompok masyarakat yang sudah dewasa tanpa memandang keterbatasan fisik dan mental.
  2. Kesempatan untuk memilih yaitu prosedur administrasi pemilu dalam memberikan jaminan hak untuk memilih. EMB (Election Management Bodies) harus menyediakan TPS yang akses baik itu tempat maupun mekanisme. TPS didesain harus mudah dijangkau dan digunakan oleh seluruh kelompok masyarakat.
  3. Hak untuk dipilih yaitu siapapun berhak mengikuti pemilu tanpa boleh ada diskriminasi, baik individu maupun partai.

Pentingnya prosedur administrasi pemilu yang menjamin pemilih untuk mendapatkan akses baik itu tempat maupun mekanisme menjadi poin yang harus digaris bawahi. Senada juga dengan Ramlan Surbakti (Opini Kompas, 12 Januari 2018) yang berpendapat bahwa untuk meningkatkan partisipasi warga negara dalam pemilu ada dua cara yaitu Pertama, pengaturan pemungutan suara yang nyaman dan aman (adequate polling arrangement) dan Kedua, pengaturan pemungutan suara yang memungkinkan semua pemilih terdaftar yang memiliki kebutuhan khusus dapat menggunakan hak pilihnya (equitable polling arrangement).

Dari berbagai pandangan para ahli tersebut dapat ditemukan benang merahnya, yaitu harus ada mekanisme khusus yang menjamin orang-orang yang berkebutuhan khusus baik itu difabel, orang yang sakit, pelancong, tahanan agar mendapatkan hak pilihnya

 Prosedur Khusus

Bukan untuk  membedakan atau mengistimewakan, namun prosedur khusus ini untuk membantu orang-orang yang mempunyai handicap dapat mendapatkan hak pilihnya “senyaman” mungkin seperti orang-orang biasa lainnya. Ada beberapa cara yang bisa mengurangi handicap ini, diantaranya adalah;

  1. Menegaskan Prosedur Penjaminan Darurat Yang Dipakai

Dalam undang-undang pemilu, prosedur penjaminan darurat di dalam negeri hanya ada prosedur pindah pemilih saja, sementara itu TPS khusus, mobile voting, early dan mail voting sama sekali belum terakomodir dalam pemilu di dalam negeri. KPU bersama DPR dan Pemerintah harus satu kata mengenai hal ini. TPS khusus bisa digunakan dalam pelayanan hak pilih di Lapas. Sedangkan mobile voting bisa digunakan untuk pemilih yang sakit dan lanjut usia yang tidak dapat datang ke TPS. Sementara itu early dan mail voting tampaknya masih sulit diterapkan di dalam negeri bisa jadi tingkat kepercayaan terhadap penggunaan prosedur ini masih rendah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan di kemudian hari, hal ini diterapkan di pemilu dalam negeri. Sekali lagi tanpa ditegaskan dalam peraturan, prosedur darurat ini tidak akan berjalan efektif, karena penyelenggara pemilu harus berpegang pada aturan main.

  1. Prosedur Pindah Memilih Yang Mudah.

Beberapa pemilih berkebutuhan khusus seperti orang yang sakit, pelancong, dan tahanan pasti memerlukan prosedur pindah memilih ini agar bisa mendapatkan hak pilihnya. Permasalahannya adalah di Indonesia prosedur pindah memilih ini terlalu ketat dan berat. dalam undang-undang pemilu yang terbaru setidaknya pengurusan surat pindah memilih 30 hari sebelum hari H. Sebagai perbandingan di Iowa Amerika, pindah memilih untuk orang yang sakit bisa dilakukan beberapa jam sebelum pemungutan suara berakhir. Memang butuh effort dan itjihad dari para penyelenggara pemilu.

  1. Waktu Pemungutan Suara Melalui Mobile Voting Yang Diperpanjang

Mobile Voting atau TPS keliling, oleh KPU digunakan sebagai sarana untuk menyelematkan hak pilih orang yang sakit, tahanan, dan usia lanjut yang tidak bisa datang ke TPS. Dalam peraturan yang ada, bahwa pelayanan untuk TPS keliling ini hanya dilakukan oleh TPS sekitar dan hanya dilayani satu jam terakhir waktu pemungutan suara. Bisa dibayangkan betapa sempitnya waktu yang harus digunakan untuk mengurusi seluruh pasien rumah sakit yang jumlahnya bisa mencapai ratusan.

  1. Logistik Yang Menjamin

Selama ini hal yang paling sering dikhawatirkan mengenai TPS khusus dan TPS keliling adalah bagaimana logistik terutama surat suara yang tersedia. Sebagai contoh di Afrika Selatan, kekhawatiran akan kekurangan logistik surat suara menyebabkan pemerintah enggan memberikan pelayanan hak pilih terhadap para tahanan. Sementara itu, di Indonesia, KPU selama ini mencoba berupaya melayani dengan melibatkan beberapa TPS yang dekat dengan rumah sakit atau Lapas. Hal ini sebenarnya rentan dengan berbagai permasalahan. Kita tidak akan tahu apakah pemilih pada suatu TPS akan hadir seluruhnya atau tidak, sampai pemungutan itu berakhir. Kasus di Pilkada DKI harusnya menjadi pengalaman yang tidak perlu diulang, ketika suatu TPS kehabisan surat suara. Seyogyanya aturan pemilu harus mengatur logistik surat suara yang khusus untuk mobile voting. Jika saja pemungutan suara ulang saja bisa menggunakan surat suara cadangan dan bertanda khusus, kenapa hal ini tidak kita terapkan saja ke dalam surat suara khusus untuk mobile voting. Selain aman, kita bisa mendeteksi kecurangan yang rentan terjadi dalam mobile voting dengan tanpa mengurangi prinsip kerahasiaan.

  1. Sosialisasi dan Komunikasi Antar Lembaga

Ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur pindah memilih juga menjadi salah satu hal penyebab mengapa para pasien rumah sakit tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Untuk mengatasi hal tersebut, mau tidak mau penyelenggara pemilu harus meningkatkan sosialisasinya baik itu di kampung ataupun desa dan tentu saja di rumah sakit. Untuk rumah sakit dan Lapas, diperlukan kerjasama dengan instansi terkait. Bila perlu diadakan nota kesepahaman hingga tingkat elit tentang pelayanan hak pilih di tempat tersebut. Pelibatan instansi terkait dipandang merupakan titik yang sangat krusial. Selain data pemilih, tentu proses pemungutan suara juga harus berada ditempat itu. Penyelenggara pemilu harus selalu pro aktif dalam hal ini. Mungkin sebagai solusinya jika perlu dalam aturan pemilu, perlu diatur tegas bahwa instansi terkait harus memberikan data pasien yang berhak memilih.

Akhirnya penulis berharap walaupun  undang-undang pemilu telah diketok oleh DPR, namun beberapa peraturan KPU untuk pemilu 2019 masih dalam tahap penyusunan, termasuk tentang penyusunan daftar pemilih dan pemungutan suara. Semoga saja bahwa peraturan KPU nantinya dapat menjamin pemilih yang berkebutuhan khusus ini.

(Diwangkara Nafi Al Mufti – Staf Pelaksana KPU Kabupaten Bantul / Mahasiswa S2 Tata Kelola Pemilu, Universitas Gadjah Mada)