ANTARA SIPOL, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL

ANTARA SIPOL, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL

Ramainya pemberitaan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal harus dilakukannya verifikasi faktual terhadap duabelas partai peserta pemilu 2014, membuat kita harus lebih memahami kembali, apa arti dari Verifikasi.

Dalam Pasal 173 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjelaskan beberapa hal antara lain:

  • Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.
  • Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:
  1. berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang;
  2. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
  3. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
  4. memiliki kepengurusan jumlah kecamatan 50% (lima puluh persen) kabupaten/kota  yang bersangkutan;
  5. menyertakan paling sedikit 30 (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
  6. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk  pada kepengurusan  partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c  yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
  7. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
  8. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
  9. menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada
  • Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

Kemudian hal tersebut lebih diperjelas dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada Pasal 1 dijelaskan pengertian Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual.

Penelitian  Administrasi adalah  penelitian terhadap kelengkapan  dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu. Sedangkan Verifikasi  Faktual adalah  penelitian dan  pencocokan terhadap  kebenaran objek  di  lapangan dengan dokumen persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu.

Jika kita membaca Pasal 173 angka (3) maka Partai Politik peserta pemilu di tahun 2014 tidak perlu diverifikasi ulang. Hal inilah yang kemudian digugat ke MK oleh beberapa partai baru. Dan MK memutuskan bahwa partai politik yang telah lulus verifikasi pada Pemilu 2014 tetap harus diverifikasi ulang.

Saat ini, menurut Peraturan KPU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, tahapan yang sedang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota adalah menerima dokumen perbaikan terhadap hasil verifikasi faktual dari partai politik calon peserta pemilu. Tahapan ini dilanjutkan dengan melaksanakan verifikasi faktual hasil perbaikan sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan 3 Februari 2018.

Lalu apa fungsi dari SIPOL? Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) merupakan seperangkat  sistem  dan  teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam  melakukan pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu. Pelaksanaan Penelitian Administrasi maupun Verifikasi Faktual ditopang dengan adanya sipol, sehingga untuk mengetahui adanya data keanggotaan yang ganda antar partai yang satu dengan lainnya, digunakanlah SIPOL.

Tahapan satu dengan lainnya sudah disusun sedemikian rupa sehingga proses pendaftaran dan verifikasi partai politik bermuara pada penetapan partai politik mana saja yang berhak mengikuti pemilu. Di tingkat KPU kabupaten/kota, rekap hasil verifikasi dilaksanakan pada tanggal 6-7 Februari 2018, kemudian dilanjutkan dengan rekap di tingkat provinsi, dan akhirnya pada tanggal 17 Februari 2018, KPU RI menetapkan partai peserta pemilu, yang kemudian dilanjutkan dengan pengundian dan penetapan nomor urut partai politik pada tanggal 18 Februari 2018.

Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017, mengatur bagaimana penelitian administrasi dan verifikasi faktual itu dilaksanakan. Semua partai politik yang mendaftar, apakah itu partai politik lama (yang sudah menjadi peserta pada pemilu tahun 2014) ataupun partai politik baru (yang belum menjadi peserta pada pemilu tahun 2014), keduanya tetap dilakukan penelitian administrasi mengenai berkas kepengurusan, keanggotaan maupun kantor tetap. Namun hanya partai politik baru saja yang dilakukan verifikasi faktual. Hal tersebut mengacu kepada UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Lalu bagaimana dengan Putusan MK yang mewajibkan semua partai politik harus di verifikasi faktual? Jika memang duabelas partai lama juga harus di verifikasi faktual maka tidak sedikit anggaran yang diperlukan, disamping itu tahapan yang sudah memasuki tahap verifikasi faktual hasil perbaikan sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan 3 Februari 2018 ini dapat dijadikan pedoman, kapan keduabelas partai politik itu akan di verifikasi faktual. Apakah akan menggeser pelaksanaan tahapan pemilu atau tidak? Sebab UU mengatur bahwa verifikasi harus selesai dilakukan empatbelas bulan sebelum pelaksaan pemilu. Sehingga, jika pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, maka sebelum tanggal 17 Februari 2018 verifikasi harus sudah selesai.

Verifikasi faktual dilaksanakan oleh verifikator lapangan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu bagaimana Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik itu dilakukan? Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 juga telah mengatur hal tersebut.

  • KPU/KIP Kabupaten/Kota atau verifikator lapangan menemui anggota Partai Politik melalui pertemuan tatap muka untuk dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik.
  • Dalam hal pada saat ditemui anggota Partai Politik menyatakan kebenaran keanggotaannya, keanggotaan tersebut dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
  • Dalam hal pada saat  ditemui anggota Partai  Politik menyatakan  bukan  sebagai  anggota suatu Partai  Politik tertentu, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota Partai Politik tertentu tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi formulir LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.
  • Dalam hal anggota Partai Politik menyataka bukan sebagai anggota suatu Partai Politik tertentu, dan anggota yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, keanggotannya tetap dinyatakan sah.
  • Dalam hal anggota Partai Politik telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Politik pada masa Verifikasi Faktual, keanggotaan yang bersangkutan tetap dinyatakan sah.
  • Dalam hal terdapat anggota Partai  Politik tidak  dapat ditemui, KPU/KIP Kabupaten/Kota atau  petugas verifikator memberikan catatan  pada  kolom  keterangan dalam  formulir LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan anggota keluarga atau  seseorang  yang mengenal membubuhkan tanda tangan sebagai  bukti  bahwa verifikator  lapangan telah mendatangi  tempat  tinggal  anggota  yang  bersangkutan tetapi tidak dapat ditemui.
  • KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta Pengurus Partai Politik menghadirkan anggota Partai  Politik yang  tidak dapat ditemui, pada suatu  tempat  untuk  dilakukan  verifikasi  faktual  oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau verifikator lapangan guna membuktikan  keanggotaannya paling  lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual.
  • Dalam hal anggota Partai Politik tidak dapat dihadirkan oleh pengurus Partai Politik, keanggotaan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa antara SIPOL, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual saling berkaitan. Semua data hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual terekam di dalam SIPOL. Dan SIPOL sangat mempermudah proses pelaksanaan penelitian administrasi maupun verifikasi faktual. Semua berkas Berita Acara yang berkaitan juga di scan kemudian di upload di SIPOL. /W. Dani Kusumo.