Agenda Pemilu Serentak Borongan

Agenda Pemilu Serentak Borongan

Penegasan Pemerintah dan sejumlah fraksi di DPR yang tidak akan merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memperjelas peta penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Besar kemungkinan, penyelenggaraan Pemilu 2024 akan menghadapi sejumlah persoalan yang tidak jauh berbeda dari Pemilu 2019.

Di samping catatan legit kesuksesan Pemilu 2019, terdapat catatan pahit penyelenggaraan Pemilu, antara lain : tenggelamnya isu kampanye legislatif di tengah riuhnya kontestasi calon presiden, kesulitan sebagian pemilih dalam menggunakan 5 surat suara, tidak terfasilitasinya sebagian pemilih tambahan di kantong wilayah pendatang, kasus meninggalnya petugas KPPS, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan yang memakan waktu lebih dari sepekan, merebaknya hoaks secara massif, terbelahnya pendukung pilpres bahkan setelah Pemilu usai dan sederet catatan lainnya.

Awalnya, publik berharap dilakukannya revisi terhadap kelemahan Undang-undang Pemilu setelah melewati serangkaian evaluasi. Revisi ini ditautkan dengan isu keserentakan Pemilihan yang diamanatkan melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Sempat muncul diskursus model keserentakan pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Mendasarkan penelusuran makna pemilihan umum serentak dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah berpendapat bahwa terdapat sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, yaitu :

1) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden dan anggota DPRD;
2) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota;
3) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur dan Bupati/Walikota;
4) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;
5) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi, dan memilih Gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan memilih Bupati dan Walikota;
6) Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden.

Dalam putusannya, Mahkamah mengingatkan bahwa penentuan model yang dipilih menjadi wilayah bagi pembentuk undang-undang untuk memutuskannya. Akan tetapi, pintu revisi yang sempat dibuka oleh Mahkamah Konstitusi, telah ditutup oleh pembentuk Undang-undang dengan dilakukannya pencabutan rancangan Undang-undang Pemilu dari program legislasi nasional 2021.

Skema Pemilu dan Pemilihan 2024, dapat dikatakan merupakan gabungan Pemilu 2019 dan Pemilihan serentak 2020 yang nantinya akan dilakukan di tahun yang sama namun pada bulan yang berbeda. Pasal 201 ayat (8) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”. Sementara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 167 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Pada ayat (2) disebutkan “Hari, tanggal dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU”. Besar kemungkinan, KPU akan menetapkan hari pemungutan suara Pemilu sekitar sepertiga awal tahun 2024.

Untuk menghadapi agenda besar demokrasi di tahun 2024, beberapa hal yang perlu dilakukan penyelenggara Pemilu antara lain :

1. Mempersiapkan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan dalam waktu yang panjang.
Saat ini, dengan adanya kepastian hukum peraturan perundang-undangan untuk penyelenggaraan Pemilu 2024, KPU dapat mempersiapkan secara lebih panjang dan matang tahapan-tahapan Pemilu. Kondisi ini jauh berbeda dengan Pemilu 2019, saat tahapan Pemilu dimulai satu hari pasca ditetapkannya UU Pemilu tanggal 16 Agustus 2017. Undang-undang Pemilu harus segera diikuti dengan peraturan KPU yang secara teknis mengatur tahapan-tahapan yang saat itu sudah harus dijalankan. Akibatnya, ada beberapa tahapan yang regulasinya terlambat disahkan sementara tahapannya sendiri sudah harus berlangsung. Persiapan yang panjang akan menghindarkan dari ketergopohan menjalankan tahapan.

2. Anggaran multi years
KPU telah menyampaikan skenario pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak sekaligus mengajukan secara global kebutuhan anggaran secara multi years dari tahun 2021 hingga 2025. Pengajuan sedari dini ini penting agar kebutuhan Pemilu yang cukup besar dapat dialokasikan melalui APBN dalam beberapa tahun ke depan. Kepastian persetujuan anggaran sejak awal akan memudahkan KPU melakukan perencanaan tahapan kegiatan berikut konsekuensi biaya yang mengikutinya.

3. Penyiapan regulasi teknis secara komprehensif
Sebagai regulator teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, KPU telah menjumpai perubahan regulasi-regulasi teknis yang amat dinamis. Dinamika tersebut dapat berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi, baik amar putusan sidang perselisihan hasil Pemilu/Pemilihan maupun judicial review terhadap Undang-undang, hasil evaluasi internal penyelenggara dan masukan dari publik maupun imbas dari putusan pengadilan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ataupun Bawaslu. Formulasi ulang, sinkronisasi-harmonisasi antar peraturan dan kodifikasi peraturan, perlu secara lekas dilakukan oleh KPU di fase awal sebelum masuk tahapan Pemilu agar dapat menjadi pedoman bagi KPU Provinsi dan kabupaten/kota sekaligus memberi kepastian hukum bagi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

4. Menyiapkan terobosan, inovasi, dan kreasi agar Pemilu/Pemilihan berjalan lebih efektif dan efisien
Pembangunan sistem informasi yang mengikuti lesatnya perkembangan teknologi-informasi telah dilakukan KPU dengan baik. Selain demi kepentingan transparansi dan akuntabilitas kepada publik, pijakan tersebut harus ditingkatkan untuk mencapai derajat Pemilu yang lebih efektif dan efisien. Sirekap dalam Pemilihan 2020 misalnya, dibangun untuk merespons kecepatan rekapitulasi di tingkat kecamatan sekaligus menonjolkan sisi keterbukaan hasil suara hingga level TPS. Upaya ini bertujuan agar memperkecil peluang manipulasi suara dan mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk turut mengontrol hasil suara. Di Pemilu serentak 2024, teknologi ini berpeluang untuk mengatasi lamanya rekapitulasi suara di tingkat kecamatan yang dapat berlangsung lebih dari sepekan. Namun, hal ini terkendala dasar hukum. Sehingga perlu ikhtiar kembali untuk mencapai efektifitas dan efisiensi rekapitulasi suara yang diharapkan.

Gagalnya dorongan revisi terhadap Undang-undang Pemilu, yang berarti berlakunya kembali Undang-undang yang existing, tidak perlu diratapi dengan sejumlah ketakutan. Pemilu serentak borongan dengan waktu persiapan yang lebih panjang harus disambut dengan optimisme sembari menyiapkan langkah antisipasi sehingga sejumlah peristiwa getir yang terjadi dapat diminimalisasi bahkan diupayakan zero dampaknya.

Penulis: Hamdan Kurniawan, Ketua KPU DIY periode 2018-2023