Uji Silang Dokumen dan Kompilasi Keputusan Jadi Sorotan Penilaian JDIH KPU DIY

Yogyakarta, diy.kpu.go.id – KPU D.I. Yogyakarta mempresentasikan tata kelola regulasi, inovasi kompilasi keputusan, dan mekanisme pengawasan berjenjang ke KPU Kabupaten/Kota dalam sesi wawancara penilaian pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Provinsi Tahun 2025, Selasa (3/11/2026) pagi. Wawancara yang digelar daring ini dibuka langsung oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Iffa Rosita. Agenda tersebut membedah kesiapan tiap KPU provinsi dalam menata sumber daya manusia, konsistensi pelatihan, kerapian dokumentasi produk hukum, hingga ketersediaan sarana penunjang bagi publik.

Masuk pada sesi kedua pukul 09.15 WIB, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU DIY, Ibah Muthiah, memaparkan dinamika pengelolaan regulasi di wilayahnya dengan didampingi Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Kepala Subbagian Hukum, serta staf sekretariat Subbagian Hukum KPU DIY.

Pengawasan Berjenjang dan Uji Silang Dokumen

Di hadapan penilai KPU RI, Ibah menegaskan bahwa pembinaan ke satuan kerja tingkat kabupaten dan kota di DIY tidak berhenti pada instruksi formal. KPU DIY rutin menggelar rapat pleno koordinasi guna memantau satker yang capaian dokumentasi hukumnya masih rendah.

Evaluasi berkala dilakukan tiap tiga bulan, mencakup pengunggahan surat keputusan, dokumen putusan, hingga keaktifan kanal media sosial resmi JDIH. Untuk menjamin akurasi data, KPU DIY menerapkan uji silang (cross-check).

Laporan tertulis dari satker kabupaten/kota dicocokkan langsung dengan fisik naskah dinas, basis data pada aplikasi web JDIH, serta publikasi digital. Langkah ini memastikan setiap ketetapan yang terbit tercatat utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.

29 Keputusan Terkompilasi dan Evaluasi SOP Abstrak

Sebagai bentuk inovasi layanan, KPU DIY menyusun kompilasi seluruh keputusan yang diterbitkan sepanjang 2025. Kompilasi ini mencakup keputusan terkait surat dinas teknis hingga seluruh tahapan maupun kegiatan non-tahapan yang mencapai 29 keputusan kegiatan.

Dalam sesi tanya jawab mengenai tantangan teknis, Iffa Rosita menyoroti proses penyusunan lembar abstrak dokumen hukum dan penataan monografi hukum. Menjawab hal itu, Ibah menjelaskan proses pembuatan ringkasan abstrak berjalan lancar tanpa kendala substansi. Catatan utama berada pada Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan abstrak yang saat ini masih menggunakan dokumen tahun 2022 dan perlu segera diperbarui.

Terkait monografi hukum, KPU DIY telah menghimpun bahan dari periode 2021 hingga 2026. Koleksi tahun 2026 kini dalam tahap persiapan distribusi internal dan penataan katalog.

Fasilitas Pojok Baca dan Langkah Lanjutan

Selain layanan digital, KPU DIY mempertahankan sarana fisik melalui pojok baca. Fasilitas ini disiapkan agar jajaran satker, pegiat pemilu, maupun masyarakat dapat mengakses naskah keputusan pemilu secara leluasa.

Menutup agenda penilaian, KPU DIY mencatat sejumlah poin tindak lanjut prioritas. Fokus terdekat adalah memutakhirkan SOP abstrak dokumen hukum, merapikan distribusi monografi 2026, serta melanjutkan evaluasi triwulanan bersama KPU Kabupaten/Kota demi menjaga akuntabilitas informasi hukum pemilu di Yogyakarta.

Bagikan:

facebook twitter whatapps

Dilihat 70 Kali.
🔊 Putar Suara