Berita Terkini

59

Semarakkan Hari Lahir Ke-73 KPU, KPU DIY Tanamkan Nilai Kemanusiaan dan Kepedulian Lewat Doa Bersama dan Santunan Anak Yatim

Yogyakarta, diy.kpu.go.id – Menyemarakkan Hari Lahir (Harlah) ke-73 Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memilih cara yang menyentuh hati. Tidak sekadar seremonial, KPU DIY menggelar aksi nyata dengan berbagi kebahagiaan bersama anak-anak yatim di Panti Yatim Indonesia (PYI) dan Zakat Cabang Wirobrajan, Jumat (6/11/2026). Kegiatan bertajuk Santunan dan Doa Bersama ini menjadi momentum penting untuk merekatkan tali silaturahmi antara penyelenggara pemilu dan masyarakat. Hadir dalam acara tersebut Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris KPU DIY, Analis Primadani, bersama seluruh Kepala Bagian, Penata Kelola Pemilu Ahli Madya, Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM, serta jajaran Sekretariat KPU DIY. Dalam sambutannya, Plh. Sekretaris KPU DIY Analis Primadani menegaskan bahwa profesionalisme kerja harus selalu berjalan beriringan dengan rasa kemanusiaan. Aksi sosial ini merupakan wujud rasa syukur sekaligus komitmen KPU DIY untuk menanamkan empati sebagai budaya kerja. "Kepedulian sosial, empati, dan semangat berbagi adalah nilai-nilai kemanusiaan yang harus senantiasa ditanamkan. Tidak hanya dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari budaya kerja dan pengabdian kami di KPU DIY," ujar Analis. Ia berharap, kunjungan ini tidak hanya membawa berkah bagi lembaga, tetapi juga memperkokoh silaturahmi yang berkelanjutan dengan Panti Yatim Indonesia. Kedatangan rombongan KPU DIY disambut dengan senyum kebahagiaan oleh anak-anak panti dan pimpinan pimpinan PYI dan Zakat Cabang Wirobrajan, Adi Wartana. Wartana menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas perhatian yang diberikan oleh KPU DIY. Menurutnya, kehadiran jajaran KPU DIY memberikan suntikan semangat dan keceriaan tersendiri bagi anak-anak asuhnya. "Kami sungguh berterima kasih atas perhatian serta kepedulian yang diberikan kepada anak-anak kami. Semoga melalui kegiatan ini, menjadi sarana untuk berbagi kebahagiaan dan mempererat silaturahmi," ungkap Wartana hangat. Dalam kesempatan tersebut, Wartana juga memimpin doa bersama. Lantunan doa dipanjatkan agar seluruh keluarga besar KPU DIY senantiasa dianugerahi kesehatan, keselamatan, keberkahan, serta kelancaran dalam mengemban tugas negara. Acara ditutup dengan penyerahan santunan secara simbolis oleh Analis Primadani kepada Wartana. Melalui kegiatan ini, KPU DIY ingin mengirimkan pesan kuat kepada publik: bahwa mengawal demokrasi bukan hanya soal hitungan angka dan prosedur legalitas, melainkan juga tentang menjaga denyut kepedulian sosial di tengah masyarakat. Semangat berbagi dan kebersamaan inilah yang diharapkan terus tumbuh dan mengakar kuat dalam setiap langkah pengabdian KPU DIY ke depan.


Selengkapnya
84

KPU DIY Koordinasikan Progres Digitalisasi C.Hasil Plano Pemilu 2024

Yogyakarta, diy.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Progres Pelaporan Digitalisasi C.Hasil Plano Pemilu Tahun 2024 pada Rabu (4/11/2026) secara daring melalui Zoom Workplace. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap progres pelaporan digitalisasi C.Hasil Plano di lingkungan KPU Kabupaten/Kota se-DIY. Kegiatan diawali dengan pembukaan sekaligus pengarahan oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU DIY, Tri Mulatsih. Dalam arahannya, Tri menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik. Kegiatan ini bukan merupakan hal baru, melainkan kelanjutan dari upaya penyelamatan arsip yang telah dilaksanakan pasca-Pemilu Tahun 2024. Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 3402/TU.05.3-SD/03/2024 tanggal 17 September 2024 tentang Penyelamatan Arsip Pemilu Tahun 2024 serta Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Tri menegaskan bahwa penyelamatan arsip merupakan kewajiban KPU sebagai bagian dari upaya menjaga dokumen penyelenggaraan pemilu. Arsip KPU terdiri atas dua jenis, yaitu arsip substantif dan arsip fasilitatif. Dokumen substantif, termasuk C.Hasil Plano, telah diselamatkan dan berstatus permanen pada masing-masing satuan kerja. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya memastikan seluruh dokumen C.Hasil Plano dari setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah memiliki salinan digital sebelum dilakukan pemusnahan arsip fisik sesuai ketentuan. Satuan kerja yang masih memiliki data Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Pemilu Tahun 2024 juga diharapkan dapat melakukan pengecekan kembali untuk memastikan kelengkapan data tersebut. Menurutnya, upaya ini memerlukan keterlibatan seluruh jajaran, tidak hanya kedua subbagian yang berkolaborasi. Selanjutnya, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU DIY, Indra Yudistira, memandu jalannya rapat koordinasi. Ia menyampaikan bahwa KPU DIY telah mengirimkan perangkat kerja (tools) untuk mengetahui sejauh mana progres digitalisasi C.Hasil Plano yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota. Rapat kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota terkait perkembangan digitalisasi C.Hasil Plano Pemilu Tahun 2024. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU DIY, Bambang Gunawan, menyampaikan bahwa upaya penyelamatan arsip tersebut telah ditindaklanjuti sejak dua tahun sebelumnya. Apabila masih terdapat kekurangan, digitalisasi kembali dapat dilakukan untuk melengkapi dokumen yang belum terdigitalisasi. Ia juga mengingatkan bahwa arsip C.Hasil Plano membutuhkan ruang penyimpanan yang cukup besar di gudang. Oleh karena itu, digitalisasi perlu dipastikan terlebih dahulu sebelum arsip fisik dilakukan pemusnahan sesuai ketentuan. Selain itu, apabila proses digitalisasi sebelumnya telah dilakukan melalui SIREKAP, data tersebut seharusnya sudah tersimpan dalam basis data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KPU RI. Melalui rapat koordinasi ini, KPU DIY bersama KPU Kabupaten/Kota se-DIY berupaya memastikan kelengkapan digitalisasi C.Hasil Plano Pemilu Tahun 2024. Koordinasi dan keterlibatan seluruh jajaran diperlukan agar proses penyelamatan arsip kepemiluan dapat berjalan dengan tertib dan sesuai ketentuan.


Selengkapnya
71

KPU DIY Ikuti Rapat Persiapan Rakor Divisi Teknis, KPU RI Tekankan Kelengkapan Data Pemilu 2024

Yogyakarta, diy.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti Rapat Persiapan Rapat Koordinasi Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu secara daring melalui Zoom Workplace, Kamis (5/11/2026). Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia tersebut diikuti oleh Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum beserta staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DIY. Rapat persiapan ini dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan Rapat Koordinasi Divisi Teknis dalam rangka Evaluasi dan Perbaikan Tata Kelola Teknis Kepemiluan yang dijadwalkan berlangsung pada 9–11 November 2026 di Jakarta. Dalam arahannya, Kepala Biro Teknis KPU RI, Melgia Carolina Van Harling, menekankan pentingnya kelengkapan dan kesesuaian data serta dokumen hasil Pemilu 2024 di seluruh tingkatan. Penghimpunan dan penataan dokumen tersebut menjadi perhatian bersama, mengingat data hasil pemilu masih dibutuhkan untuk kepentingan kelembagaan maupun pemenuhan permohonan informasi publik. Sejumlah dokumen yang perlu dipersiapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota meliputi daftar satuan kerja yang telah melaksanakan pemusnahan arsip formulir Model C.Hasil Pemilu, soft copy D.Hasil Pemilu pada setiap tingkatan dalam format Excel dan PDF, salinan keputusan tentang perolehan kursi partai politik, salinan keputusan tentang penetapan calon terpilih, serta laporan proses penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Ia juga mengingatkan agar upaya pemenuhan dan perbaikan data dilakukan melalui koordinasi dan tanggung jawab bersama. Apabila masih ditemukan kekurangan, seluruh jajaran KPU, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, diharapkan tidak saling menyalahkan, melainkan menjadikan kondisi tersebut sebagai upaya bersama untuk melengkapi dan menjaga akuntabilitas hasil penyelenggaraan Pemilu 2024. Dalam rapat tersebut turut dijelaskan mekanisme kerja pada saat prakegiatan dan pelaksanaan pengumpulan data dan dokumen hasil Pemilu 2024. Terdapat lima aspek utama yang akan menjadi fokus pencermatan, yaitu progres pemusnahan arsip formulir Model C.Hasil Pemilu, kelengkapan dan kesesuaian dokumen D.Hasil seluruh tingkatan, data perolehan kursi partai politik, data calon terpilih, serta data penggantian calon terpilih. Pencermatan dokumen D.Hasil akan dilakukan secara bersama-sama oleh Tim Biro Teknis KPU RI dan tim satuan kerja melalui tautan Google Drive yang telah disediakan. Pemeriksaan mencakup keteraksesan berkas, ketersediaan dokumen dalam format PDF dan Excel, serta kesesuaian data di antara kedua format tersebut. Khusus dokumen D.Hasil Kecamatan, berkas PDF dan Excel harus memuat hasil pada tingkat kecamatan dan TPS. Sementara itu, untuk data perolehan kursi partai politik, KPU RI akan menyediakan lembar kerja Excel yang digunakan satuan kerja untuk menginput data perolehan suara sah dan perolehan kursi masing-masing partai politik, disertai unggahan salinan keputusan tentang perolehan kursi. Tim Biro Teknis dan tim satuan kerja selanjutnya akan melakukan pencermatan terhadap kelengkapan dan kesesuaian data dengan dokumen keputusan. Adapun pencermatan data calon terpilih dan penggantian calon terpilih dilakukan melalui tautan yang disediakan oleh Tim Biro Teknis KPU RI. Satuan kerja diminta memeriksa data secara berkala dan mencatat apabila ditemukan ketidaksesuaian maupun kekurangan dokumen. Penyesuaian data akan dilakukan pada saat kegiatan berlangsung dengan pemberian akses penyuntingan kepada satuan kerja terkait. Rapat persiapan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian perkembangan dari masing-masing KPU provinsi. Pada sesi ini, KPU provinsi diberikan kesempatan untuk menyampaikan kondisi pemenuhan dokumen, kendala yang dihadapi, serta hal-hal yang masih memerlukan koordinasi dan tindak lanjut. Penyampaian tersebut menjadi bahan evaluasi awal bagi KPU RI untuk memetakan kelengkapan data dan mengidentifikasi persoalan yang perlu diselesaikan sebelum pelaksanaan rapat koordinasi. Melalui keikutsertaan dalam rapat persiapan ini, KPU DIY mempersiapkan pemenuhan data dan dokumen yang diperlukan sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang perlu ditindaklanjuti bersama KPU kabupaten/kota se-DIY. Diharapkan, proses pencermatan pada 9–11 November 2026 dapat berjalan optimal sehingga menghasilkan data dan dokumen hasil Pemilu 2024 yang lengkap, sesuai, dan dapat dipertanggungjawabkan.


Selengkapnya
70

KPU DIY dan FISIP UNY Diskusikan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Pasca Pemilu 2024

Yogyakarta, diy.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta menerima kunjungan observasi dan wawancara dari delapan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Pertemuan yang berlangsung di Kantor KPU DIY pada Rabu (4/11/2026) ini berfokus pada pembahasan komitmen pemenuhan hak politik melalui pendidikan pemilih berkelanjutan pasca Pemilu 2024. Rombongan mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tersebut diterima langsung oleh Anggota KPU DIY, Sri Surani, yang didampingi oleh Kabag Rendatin Parmas SDM, Analis Primadani. Agenda akademis ini merupakan bagian dari tugas praktis mata kuliah Pendidikan Demokrasi dan HAM dengan tajuk spesifik “Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Pasca Pemilu 2024 dalam Perspektif Demokrasi dan HAM”. Selama sesi wawancara mendalam, para mahasiswa menggali potret menyeluruh mengenai tata kelola dan implementasi edukasi politik yang dijalankan oleh KPU DIY. Beberapa poin krusial yang dibahas meliputi: Landasan Hukum & Perencanaan: Mengkaji payung hukum baku dan proyeksi perencanaan program pendidikan pemilih KPU DIY. Evaluasi Transparansi: Mengulas rekam jejak realisasi kegiatan Pendidikan pemilih yang telah berjalan sepanjang periode tahun 2024 hingga 2025. Manajemen Internal: Membedah skema pembagian tugas kerja, kapasitas dukungan SDM, serta siasat menjaga kesinambungan program Pendidikan pemilih di luar masa tahapan Pemilu resmi. Isu pemenuhan hak asasi manusia (HAM) dan prinsip nondiskriminasi menjadi perbincangan utama dalam diskusi kelompok ini. Mahasiswa secara khusus memberikan atensi tinggi terhadap metode KPU DIY dalam memperluas jangkauan akses edukasi kepemiluan yang inklusif. Strategi pendekatan yang ramah dan mudah diakses terus dikembangkan untuk merangkul pemilih pemula, perempuan, kelompok disabilitas, serta elemen masyarakat rentan lainnya di wilayah DIY. Integrasi nilai kebebasan berpendapat dan kesetaraan hak politik dinilai menjadi kunci utama dalam membangun kesadaran politik yang sehat. Kunjungan riset lapangan ini sukses menjadi ruang pertukaran pengetahuan yang produktif antara regulator pemilu dan institusi pendidikan tinggi. Bagi mahasiswa, momentum ini memberikan gambaran riil mengenai aplikasi teori demokrasi di lapangan. Di sisi lain, KPU DIY menegaskan komitmennya untuk terus membuka pintu kolaborasi erat dengan berbagai perguruan tinggi. Langkah ini dipandang strategis guna memperluas literasi kepemiluan secara masif, sekaligus menanamkan paradigma di tengah masyarakat bahwa pendidikan pemilih adalah proses edukasi yang berjalan terus-menerus tanpa jeda, bukan sekadar komoditas musiman menjelang hari pemungutan suara.


Selengkapnya
54

KPU DIY Terima Audiensi Perisai Demokrasi Bangsa, Perkuat Sinergi Tata Kelola Pemilu Menuju Partisipasi Bermakna

Yogyakarta, diy.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta menerima audiensi dari Perisai Demokrasi Bangsa (PDB) DIY di Kantor KPU DIY pada Rabu (4/11/2026). Pertemuan ini digelar guna membahas tindak lanjut Nota Kesepahaman (MoU) yang telah disepakati antara KPU Republik Indonesia dengan Perisai Demokrasi Bangsa pusat terkait Peningkatan Tata Kelola dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. Audiensi tersebut diterima langsung oleh Anggota KPU DIY, Sri Surani, Moh. Zaenuri Ikhsan, dan Ibah Muthiah. Turut mendampingi dalam pertemuan ini Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM, Analis Primadani, serta Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM, Amalia Rahmah. Sebagai langkah konkret dari Nota Kesepahaman tersebut, sinergi antara KPU DIY dan PDB DIY ke depan akan dituangkan ke dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). Perjanjian ini nantinya mengatur teknis pelaksanaan kegiatan yang mencakup beberapa ruang lingkup utama, antara lain: Evaluasi tata kelola Pemilu dan Pemilihan, Penelitian aspek tata kelola Pemilu dan Pemilihan, Peningkatan kapasitas sumber daya penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Pemanfaatan informasi dan fasilitas Bersama, Pendidikan pemilih untuk masyarakat, Kegiatan strategis lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk membangun sinergi kelembagaan demi mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas. Melalui kemitraan ini, KPU DIY berharap dapat memperkuat hubungan dengan elemen masyarakat dalam meningkatkan kualitas tata kelola kepemiluan. Kolaborasi ini juga ditargetkan mampu memperluas jangkauan pendidikan pemilih, serta mendongkrak pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan demokrasi. KPU DIY menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Upaya ini dilakukan demi mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, sekaligus menciptakan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.


Selengkapnya
14

Layanan Pengaduan Nihil, Pengelolaan JDIH Tembus 10 Besar Nasional

Yogyakarta, diy.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar rapat evaluasi & pelaporan pengaduan masyarakat, penanganan benturan kepentingan, pengendalian gratifikasi dan whistleblowing system, pelayanan publik, dan rapat koordinasi JDIH triwulan III tahun 2026 di kantor KPU DIY, Yogyakarta pada Selasa (3/11/2026) secara daring. Agenda ini membedah laporan pengawasan internal, capaian pelayanan publik, hingga evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).  Anggota KPU DIY Ibah Muthiah membuka forum evaluasi yang berfokus pada rekapitulasi aduan masyarakat dan penguatan kanal digital regulasi pemilu. Dilanjutkan oleh dua kepala bagian yang memaparkan catatan operasional divisi masing-masing sepanjang Juli hingga September 2026. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU DIY Indra Yudistira menegaskan bahwa pertemuan triwulanan ini bertujuan menakar akuntabilitas lembaga, sekaligus memetakan efektivitas pengelolaan media sosial dan situs web JDIH. Pengawasan Internal Bersih dari Aduan Dalam rapat tersebut, Kasubag Hukum KPU DIY Arry Dharmawan melaporkan tidak ada satu pun aduan masyarakat yang masuk sepanjang Triwulan III 2026. Seluruh saluran penerimaan, mulai dari posko tatap muka, kotak pengaduan fisik, surat elektronik, WhatsApp, hingga aplikasi SP4N-LAPOR!, mencatatkan angka nihil. Kondisi serupa tercatat pada tiga instrumen pengawasan lainnya. Kanal digital maupun surat dinas tidak mencatat adanya insiden benturan kepentingan. Sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system atau WBS) serta pengendalian gratifikasi juga bersih dari laporan masuk. "Laporan pengaduan masyarakat, benturan kepentingan, WBS, hingga pengendalian gratifikasi pada triwulan ketiga ini semuanya nihil di seluruh sarana komunikasi," kata Arry di hadapan peserta rapat. Pada aspek pelayanan informasi, Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU DIY Bambang Gunawan menyampaikan bahwa seluruh pemohon informasi publik terlayani secara tuntas. Sepanjang Juli sampai September 2026, permintaan data yang didominasi mahasiswa untuk kebutuhan riset akademik rampung diproses sesuai tenggat kerja. JDIH Tembus 10 Besar dan Dinamika Wilayah Sorotan utama rapat tertuju pada kinerja JDIH KPU DIY yang berhasil menembus 10 besar dalam tahap wawancara penilaian oleh KPU RI. Penilaian nasional ini mengacu pada sejumlah indikator baku, seperti produktivitas penetapan keputusan, keaktifan pembaruan konten, serta konsistensi kegiatan mengenai hukum. Untuk memperkaya pangkalan data, KPU DIY menambah 27 dokumen kerja sama eksternal ke dalam sistem JDIH, meningkat tajam dari sebelumnya yang hanya memuat tiga dokumen. Kategori monografi juga diperluas melalui studi tiru ke provinsi lain; laman regulasi kini menampung Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta buku-buku terbitan KPU DIY yang telah mengantongi ISBN. Indra Yudistira menambahkan, naskah kerja sama dengan pemangku kepentingan, monografi tata kelola pilkada, naskah kajian pimpinan, dan terbitan berkala e-bulletin sudah terunggah ke sistem. Seluruh alur kerja dokumentasi ini diintegrasikan lewat program inovasi bertajuk "BERES" sebagai standar operasional tahunan. Arahan Pimpinan Menatap Triwulan Terakhir Menanggapi paparan tersebut, Ketua KPU DIY Ahmad Shidqi meminta jajarannya tidak lekas berpuas diri dengan posisi 10 besar. Menurutnya, kerja pengelolaan dokumentasi hukum menuntut tindak lanjut nyata di luar kegiatan rutin mengunggah arsip. "Kita perlu menambah kegiatan riil, bukan sebatas urusan dokumentasi dan unggah berkas. Pelatihan teknis bagi pengelola serta studi banding mesti disiapkan. Seluruh catatan evaluasi pengaduan dan JDIH ini menjadi dasar perbaikan kita di triwulan terakhir tahun ini," tegas Ahmad Shidqi. Menutup pembahasan, Anggota KPU DIY Moh Zaenuri Ikhsan mengingatkan agar divisi hukum KPU kabupaten dan kota tertib memutakhirkan naskah perjanjian kerja sama di laman JDIH masing-masing.


Selengkapnya
🔊 Putar Suara