Tentang KPU

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang; dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). Masa keanggotaaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Visi dan Misi

Visi

Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

Misi

  1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilu yang profesional.
  2. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
  3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat.
  4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih, melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan.
  5. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan.
  6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif, khususnya mengenai kode etik penyelenggara.
  7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesabel.

Tugas dan Wewenang

Tugas dan Wewenang KPU DIY sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tugas KPU Provinsi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum antara lain:

  1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
  2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
  4. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
  5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  6. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
  7. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
  8. Mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  9. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
  10. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
  11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  12. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang KPU Provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meliputi:

  1. Menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
  2. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  3. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
  4. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  5. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban

Kewajiban KPU DIY sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

  1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
  2. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
  3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
  4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
  6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
  7. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
  9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi;
  10. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
  11. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
  12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
  13. Melaksanakan putusan DKPP; dan
  14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

[/vc_column_text]

Komisioner KPU DIY

Pak-Hamdan.jpg

Koordinator Wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul | Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga | Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM| Anggota Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi

Hamdan Kurniawan

Ketua KPU Daerah Istimewa Yogyakarta
Bu-Ghoni.jpg

Koordinator Wilayah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo | Anggota Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga | Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan

Siti Ghoniyatun

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan
ikhsan.jpg

Koordinator Wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul | Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM | Anggota Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi

Moch. Zaenuri Ikhsan

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan
shidqi.jpg

Koordinator Wilayah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman | Anggota Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga | Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan

Ahmad Shidqi

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM
wawan.jpg

Koordinator Wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul | Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan | Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan

Wawan Budiyanto

Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi

Sekretariat KPU DIY

Sekretariat KPU Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh Sekretaris, dan terdiri atas 3 (tiga) bagian dengan 6 (enam) sub bagian.

Sekretaris KPU Daerah Istimewa Yogyakarta : Dr. Ir. Retno Setijowati, M.S

Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia

Kepala Bagian : Dra. Nanik Sri Suhartini

a. Sub Bagian Program dan Data
– Kasubag Program dan Data : Meirino Setyaji S.Kom
– Penganalisis Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi : Kurnia Pramuditya, S.E.
– Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan : Mudita Maidihani, S.I.Kom
– Penyusun Laporan Akuntabilitas : Viera Mayasari Sri Rengganis, S.Sos

b. Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia
– Kasubag Organisasi dan SDM : Sigit Raharjo, S.E
– Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian : Ratna Dewi Senjarini, S.T.

Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Kepala Bagian : Analis Primadani, S.T.P

a. Sub Bagian Keuangan
– Kasubag Keuangan : Indra Yudistira, S.H.
– Pengadministrasi Umum : Seni Lestari
– Penyusun Laporan Keuangan : Diena Ardiarini, S.E. ; Sitaresmi Wisunarni Asih, S.I.Kom

b. Sub Bagian Umum dan Logistik
– Kasubag Umum dan Logistik : Drs. Cecep Buntoro
– Penyusun Alokasi dan Pelaporan Barang Kebutuhan Pemilu : Siti Robitoh, A.Md
– Sekretaris Pimpinan : Dwi Jati Nur Aeni, S.E.
– Pengemudi : Suprapto ; Tumin
– Teknisi Listrik : Ahmad Widiatmoko

Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Kepala Bagian : Sigit Purwadi, S.H

a. Sub Bagian Hukum
– Kasubag Hukum : Amalia Rahmah, S.H
– Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang-undangan : Dyah Ajeng Ika Pusparini, S.E.
– Analis Hukum : Sari Ananingsih, S.H.

b. Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
– Kasubag Teknis dan Hupmas : Dewantoputra Adhipermana, S.H
– Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan : Asita Widyasari, S.IP
– Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan : Arry Dharmawan Trisatyaputra, S.E., M.Ipol
– Penyusun Laporan Hasil Partisipasi Masyarakat : Fitri Hartati, S.I.Kom
– Analis Pemilu : Ruli Febriyanto J.S, A.Md