KPU DIY GOES TO PESANTREN

KPU DIY GOES TO PESANTREN

Dasar memilih Pemimpin dalam Islam :
1. “1 hari saja kita tidak ada pemimpin, maka keadaan itu adalah lebih buruk dr pada 40 tahun dipimpin oleh pemimpin yang bersifat dholim”;
2. “Setiap lebih dari 2 orang harus dipilih seorang pemimpin diantaranya”;

Doktrin-doktrin ini merupakan hal yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat pemilih, dan dikedepankan oleh penyelenggara. Menginisiasi untuk memilih melalui doktrin agama akan lebih efektif untuk menggerakkan pemilih untuk menunaikan haknya. Tidak ada satu pun landasan dan doktrin agama menganjurkan untuk Golput. Bahkan ketika beberapa calon menurut pemilih dipandang tidak bagus semua sekalipun, maka seorang muslim tetap harus menjatuhkan pilihannya yakni kepada yang mudharatnya paling kecil. Prinsip One Man, One Vote dan One Value pun tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Karena meski Islam menyatakan bahwa memilih pemimpin adalah dengan prinsip musyawarah dan mufakat akan tetapi Islam tidak menetapkan mekanisme tertentu untuk memilih, sepanjang mekanismenya disepakati bersama oleh masyarakat. “Hakikatnya hidup itu pilihan”. Ungkap pungkas narasumber pertama KPU Goes to Pesantren, Jazirus Shahok Ph.D. Beliau adalah salah satu pengajar pada Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran Sleman, Yogyakarta. Kelompok ini disasar KPU DIY dalam rangka mendidik pemilih melalui program Rumah Pintar Pemilu. Mengambil tajuk “Kaum Santri Menyambut Pilkada Serentak 2020”, ruang serbaguna lantai 2 sekolah tinggi ini tampak dipenuhi oleh santri putri maupun putra, Sabtu pagi (28/12).

Memilih bukan hanya selalu untuk yang terbaik, melainkan memilih untuk menghindarkan kita dari pemimpin yang terburuk. Tantangan sekaligus peluang saat ini adalah dengan adanya media sosial. Apapun yang paling populer dan dapat menguasai media sosial maka opini publik akan bergeser kepadanya. Sehingga media sosial harus kita tempatkan secara proporsional. Literasi media sosial sangat penting untuk masyarakat di semua sendi kehidupan termasuk untuk kepentingan memilih pemimpin. Hak memilih ada di pemilih, untuk itu diperlukan referensi yang cukup dan benar kepada setiap calon.

Potensi problematika gangguan Pemilu maupun Pilkada adalah masih akutnya penyakit money politics. Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh mahasiswa sebagai pemilih sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan mendukung semangat anti korupsi. Dengan mengamini politik transaksional maka tanpa disadari kita akan memberikan peluang kepada pemimpin yang kita pilih untuk mencari pengembalian modal biaya politiknya. Kemudian, tak hanya dua hal di atas. Politisasi dengan menggunakan “baju” agama masih merebak pada Pemilu maupun penyelenggaraan Pilkada terkini. “Jangan sampai kaum pesantren terlena dengan cara-cara negatif politik, maupun apatis terhadap Pemilu maupun Pilkada, semua sendi kehidupan kita ditentukan dengan proses politik, jadi seriuslah akan Pemilu maupun Pilkada”. tutup narasumber kedua Ahmad Shidqi, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM KPU DIY. (admin/foto:humas)