HASIL PEMETAAN WILAYAH DAN ANALISA DAERAH RAWAN DI DIY PASCA PEMILU 2019

HASIL PEMETAAN WILAYAH DAN ANALISA DAERAH RAWAN DI DIY PASCA PEMILU 2019

Partisipasi pemilih di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam Pemilu 2019 secara kuantitatif tetap berada di level atas yaitu peringkat 2 (dua) secara nasional setelah Provinsi Papua, karena warga DIY sangat aktif berpartisipasi datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tetapi belum pernah dibahas lebih lanjut tentang partisipasi secara kualitatif di DIY. Hal tersebut diungkapkan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY, Ahmad Shidqi dalam sambutan pembukaan Focus Group Discussion (FGD) Hasil Pemetaan Wilayah dan Analisa Daerah Partisipasi Terendah, Potensi Pelanggaran Pemilu, Rawan Konflik dan Bencana Alam Pasca Pemilu 2019 di DIY, Kamis (26/12). Hadir pula dalam kegiatan ini Anggota beserta Sekretaris KPU DIY yang mengundang mitra kerja dari unsur Pemerintah Daerah DIY, media, LSM dan Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-DIY.

Bertempat di Hotel Grand Inna Malioboro, Ahmad Shidqi menambahkan bahwa KPU RI mempunyai program evaluasi partisipasi Pemilu yang diwujudkan dalam sebuah penelitian. Ada 4 (empat) kategori peta kerawanan Pemilu yaitu Daerah Partisipasi Terendah, Potensi Pelanggaran Pemilu, Rawan Konflik dan Bencana Alam, sehingga KPU DIY menggandeng Pusat Kajian Politik dan Pemerintah (PolGov) UGM untuk bekerjasama mengadakan penelitian secara mendalam. Harapannya dengan hasil penelitian akan muncul rekomendasi terkait metode atau strategi pendidikan pemilih serta sosialisasi Pemilu di daerah-daerah rawan tersebut.

Ketua Tim Riset Pusat Kajian PolGov UGM, Dr . Abdul Gaffar Karim mengatakan bahwa telah melakukan penelitian di daerah-daerah tersebut untuk mengawal terus proses konsolidasi demokrasi melalui Pemilu yang lebih baik dan akan menjadi program yang berkesinambungan. Hasil penelitian ini menjawab faktor apa saja yang membuat sebuah daerah dikatakan sebagai daerah rawan Pemilu, bagaimana kategorisasi daerah rawan berpengaruh terhadap proses sosialisasi dan partisipasi serta faktor apa yang menjelaskan sebuah daerah menjadi rawan. Masih menurutnya, penelitian ini tidak hanya melakukan pemetaan partisipasi pemilih, tetapi juga melihat faktor apa saja yang membuat proses partisipasi itu bekerja.

Pada kegiatan ini, masing-masing peserta FGD memberikan masukan kepada KPU DIY tentang strategi melaksanakan pendidikan pemilih pada daerah-daerah rawan tersebut. Bahkan beberapa stakeholder seperti Dinas Kebudayaan, Kanwil Kemenag, maupun Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan ketersediaan sumber daya dari masing-masing stakeholder tersebut sehingga dapat digunakan untuk mengoptimalkan tujuan mendidik pemilih di DIY. (admin/foto:humas)