EVALUASI BADAN ADHOC PEMILU 2019

Kegiatan Rapat Evaluasi Tata Kerja, Penggantian Antar Waktu dan Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Umum Tahun 2019 digelar oleh KPU DIY pada Jumat (20/9) dan dibuka oleh Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan. Menurut Hamdan Kurniawan, evaluasi ini bertujuan untuk mendalami beberapa persyaratan pembentukan Badan Adhoc, terkait beban kerja di Pemilu 2019 yang dapat dijadikan evaluasi bagi

Kegiatan Rapat Evaluasi Tata Kerja, Penggantian Antar Waktu dan Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Umum Tahun 2019 digelar oleh KPU DIY pada Jumat (20/9) dan dibuka oleh Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan. Menurut Hamdan Kurniawan, evaluasi ini bertujuan untuk mendalami beberapa persyaratan pembentukan Badan Adhoc, terkait beban kerja di Pemilu 2019 yang dapat dijadikan evaluasi bagi pembentukan Badan Adhoc di Pilkada Serentak Tahun 2020 mendatang. Bertempat di Silol Kopi & Eatery Yogya, kegiatan evaluasi mengundang perwakilan Dinas Kesehatan DIY, Badan Kesbangpol DIY, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dan jajaran KPU Kabupaten/Kota.
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU DIY, Ahmad Shidqi ini sengaja dikemas dalam bentuk diskusi santai dan kekeluargaan. Berawal dari sorotan masyarakat terhadap beberapa Badan Adhoc yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas di Pemilu 2019, Ahmad Shidqi mengajak instansi terkait untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Selain itu, ada kendala dalam proses pembentukan Badan Adhoc karena terbatasnya pendaftar di beberapa daerah, terlebih lagi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penambahan jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan. Terkait hal ini, KPU Kabupaten/Kota merekomendasikan penambahan waktu dalam proses pendaftaran Badan Adhoc serta sosialisasi pembentukan Badan Adhoc yang lebih digalakkan.
Perwakilan Dinas Kesehatan DIY mengatakan lamanya proses penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara yang berlangsung seharian membuat kesehatan beberapa petugas terganggu. Persyaratan surat kesehatan belum dapat dijadikan acuan karena pengecekan tidak dilakukan secara keseluruhan. Dinas Kesehatan DIY merekomendasikan adanya kerjasama secara resmi antara KPU dengan Dinas Kesehatan untuk proses pengecekan kesehatan. Selain itu, Dinas Kesehatan juga membuka layanan PSC tanggap darurat kesehatan yang dibuka 24 jam dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Ahmad Shidqi pada saat penutupan kegiatan ini kembali mengingatkan pentingnya menjaga integritas bagi seluruh penyelenggara Pemilu, sehingga kualitas penyelenggaraan Pemilu dapat dipertanggungjawabkan dan ditingkatkan di Pilkada Serentak Tahun 2020. (admin/foto:humas)

Ubah Ukuran Font
Pengaturan Kontras