EVALUASI PEDOMAN DANA TAHAPAN PEMILU 2019  DAN SOSIALISASI PENGELOLAAN DANA TAHAPAN PILKADA 2020

EVALUASI PEDOMAN DANA TAHAPAN PEMILU 2019 DAN SOSIALISASI PENGELOLAAN DANA TAHAPAN PILKADA 2020

Menghadapi tahapan Pilkada 2020 yang akan segera bergulir, KPU DIY selenggarakan Evaluasi Pedoman Dana Tahapan Pemilu 2019 sekaligus Sosialisasi Pengelolaan Dana Tahapan Pilkada 2020, Rabu (11/9). Bertempat di Hotel Grand Mercure Yogyakarta, kegiatan dibuka oleh Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan. Hadir dalam kegiatan ini sejumlah instansi terkait, yaitu perwakilan Sekretaris Daerah DIY, perwakilan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-DIY, Inspektorat, Bappeda, perwakilan BKAD, Kesbangpol, Bagian Administrasi Pemerintahan dan Bagian Hukum Setda dari Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul serta jajaran KPU Kabupaten/Kota se-DIY.

Dalam sambutannya, Hamdan Kurniawan mengatakan bahwa dari 23 tahapan Pilkada, ada 6 tahapan Pilkada Tahun 2020 yang harus segera dilaksanakan di Tahun 2019 dan memerlukan dukungan anggaran Pilkada. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka NPHD harus segera ditandatangani maksimal 1 Oktober 2019 untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada 2020. Permendagri ini juga menjadi acuan mengenai pengelolaan dana hibah Pilkada 2020 bagi 3 Kabupaten di DIY yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul.

Sekretaris KPU DIY, Retno Setijowati dalam pengarahannya mengingatkan bahwa penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilakukan hanya sekali dengan Pemerintah Kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada 2020. Selain itu, proses pencairan anggaran Pilkada di tahun 2019 harus disesuaikan kebutuhan tahapan berdasarkan PKPU 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020. Terkait dengan pengelolaan dana hibah ini, KPU DIY mengundang narasumber dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DIY dan Kementrian Dalam Negeri.

Dalam pemaparan materi, Sri Nurhayati yang menjadi narasumber dari Kanwil DJPb DIY menyampaikan bahwa pengelolaan dana hibah Pilkada agak berbeda dengan karakteristik dana hibah lainnya. Setelah penandatanganan NPHD, maka KPU harus segera mengurus register hibah ke Kanwil DJPb untuk mendapatkan pengesahan. Sedangkan Standar Biaya Masukan (SBM) yang digunakan dalam tata cara pembayaran adalah SBM Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemaparan dilanjutkan narasumber kedua, Siti Khomsah dari Kementrian Dalam Negeri yang mengatakan bahwa proses pencairan dana hibah setelah penandatangan NPHD dapat dilaksanakan sekaligus maupun bertahap. Apabila terjadi Pemungutan Suara Ulang atau Pemungutan Suara Lanjutan maka pembiayaan tetap dianggarkan dari APBD. Penyampaian laporan realisasi dana hibah paling lambat 3 bulan setelah pengusulan pengesahan calon terpilih dan sisa dana hibah wajib dikembalikan maksimal 3 bulan setelah pengusulan pengesahan calon terpilih. (admin/foto:humas)