EVALUASI TAHAPAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM 2019

EVALUASI TAHAPAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM 2019

diy.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY mengadakan kegiatan Evaluasi Tahapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, yang diselenggarakan pada tanggal 4 September 2019 pukul 09.00 hingga 17.00 WIB di Hotel Royal Ambarukmo, Jl. Laksda Adisucipto No. 81, Caturtunggal, Kec. Depok, Sleman.

Evaluasi ini mengundang Ketua KPU Kabupaten/Kota Se-DIY yang terdiri dari jajaran Anggota, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Hukum, Kepala Sub Bagian Teknis, Kepala Sub Bagian Program Dan Data, serta Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik, Ketua Bawaslu DIY, Anggota Tim Pokja dari unsur Kejaksaan Tinggi DIY dan Hicon Law Policy Strategic.

Hamdan Kurniawan selaku ketua KPU DIY dalam memberikan pembukaan sambutan menyampaikan evaluasi tahapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2019 bahwa hasil dari membaca beberapa literatur, pemilu dianggap demokratis jika memiliki beberapa poin, diantaranya yakni orang yang sudah dewasa di Indonesia diberi kebebasan untuk memilih jika sudah berusia 17 tahun, tabulasi suara bisa diamati secara transparan, jika ada sengketa akan ada peraturan yang menjamin dapat diselesaikanya sengketa tersebut yang terkait kode etik dan hasil pemilu.

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2019 (PHPU) ini merupakan kanal atau saluran untuk menyalurkan sengketa tersebut. Ketika terjadi perselisihan namun tidak di wadahi, maka konflik bisa berlanjut menjadi sengketa fisik jika disalurkan. DIY memiliki jumlah sengketa yang lebih sedikit dibanding provinsi lain. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dapat membuktikan kualitas sebuah penyelenggaraan pemilu. Sedikitnya gugatan di DIY menjadi salah satu bukti bahwa DIY sudah berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir sengketa yang mungkin terjadi.(Admin/Foto:Hupmas)