EVALUASI PELAKSANAAN TAHAPAN DANA KAMPANYE

EVALUASI PELAKSANAAN TAHAPAN DANA KAMPANYE

diy.kpu.go.id – Sebagai rangkaian kegiatan evaluasi, KPU DIY melaksanakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Laporan dan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu 2019. Evaluasi dilaksanakan di Hotel Sheraton, Sleman Yogyakarta pada Selasa (3/9). Rapat yang dimulai pada pukul 13.00 itu dihadiri juga oleh perwakilan Kantor Akuntan publik yang melakukan audit atas laporan dana kampanye partai politik peserta Pemilu 2019 di DIY. Dibuka oleh Ketua KPU DIY jalannya evaluasi berlangsung lancar dengan menghasilkan DIM serta rekomendasi yang akan disampaikan kepada KPU RI guna perbaikan penyelenggaraan Pemilu yang akan datang.

Dalam sambutan pembukaannya, Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan menyampaikan azas-azas penyelenggaraan Pemilu yang tentunya mendasari pelaksanakan tahapan pelaporan dana kampanye ini. “Kita mengadakan evalusi ini dalam rangka membuat catatan2 tentang yang sudah terjadi pada Pemilu 2019 kemarin. Teman-teman peserta diminta untuk secara jujur menyampaikan berapa penerimaan dan yang digunakan untuk kampanye sampai ke caleg-calegnya. Untuk itu dibutuhkan niat baik capres dan caleg di semua tingkatan untuk melaporkan secara jujur dana kampanye yang dilakukan selama kampanye. Ada prinsip akuntabilitas yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban. Meskipun ada azas yang lain, tentu bukan hal yang sederhana, namun sebagai bagian dari demokrasi yang baik, laporan dana kampanye yang dilakukan tidak hanya sebagai formalitas namun laporan yang sebenarnya”. Hamdan juga menyampaikan pentingnya penyampaian laporan dana kampanye karena sanksi tegas yang termuat pada norma Pasal 338 UU Nomor 7 Tahun 2017, dapat membatalkan kepesertaan sebagai peserta pemilu bagi yang tidak melakukan pelaporan sesuai ketentuan. “Dalam kesempatan ini akan kita kuliti hal apa yang sebenarnya menjadi masalah dan apa masukan dari bapak ibu sekalian untuk perbaikan ke depannya.”

Evaluasi dilakukan terhadap :
1. Regulasi dana kampanye serta pelaksanaan atas regulasi tersebut;
2. Peran fungsi efektivitas helpdesk (layanan helpdesk, SOP, output dokumentasi.);
3. Aplikasi Laporan Dana Kampanye;
4. Pelaporan, audit, pengumuman dan peran serta stake holder;Peserta rapat dari unsur partai politik peserta pemilu, penyelenggara di tingkat Kabupaten/Kota se DIY aktif menyampaikan masukan dan tanggapannya yang di sampaikan pada forum berbentuk diskusi yang diakhiri pada pukul 17.00 WIB.

Sebelum penutupan resmi, Kadiv Hukum KPU DIY membacakan kesimpulan hasil diskusi kali ini. Kesimpulan yang dapat ditarik dari kesempatan ini adalah:

  • Regulasi sangat dinamis sehingga perlu upaya lebih untuk mensosialisasikannya.
  • Peraturan KPU perlu upaya pemaksa agar anggaran riil yang digunakan sama dengan yang dilaporkan.
  • Perlu ada peningkatan kompetensi SDM, paham regulasi, paham aplikasi, dan untuk fasilitas layanan agar yang melayani konsultasi tidak berganti-ganti orang/petugas.
  • Bimtek perlu di perbanyak dengan tutor yang mumpuni dan tidak terlalu padat.
  • Jika dimungkinkan pelaporan dan kampanye dilakukan sebelum pencoblosan.
  • Format dalam aplikasi menggunakan excel agar mudah dipahami.
  • Aplikasi sudah final sehingga tidak berubah-ubah dan mudah di aplikasikan.
    Penyimpanan berbasis online. (Admin/Foto:Hupmas)