MEMAHAMI SISTEM PERADILAN PEMILU

Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum (Pemilu) dianggap sebagai lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu sendiri. Pemilu merupakan conditio sine quanon dianutnya prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara adalah berdaulat dan berhak ikut aktif dalam proses politik . Secara konkrit terejewantahkan dalam Pemilu yang jujur dan adil (free and fair elections). Sistem keadilan Pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan Pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Sistem keadilan Pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada Pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Setiap tindakan, prosedur, atau keputusan menyangkut proses Pemilu yang tidak sesuai dengan undang-undang termasuk dalam kategori ketidakberesan. Mengingat bahwa ketidakberesan dalam proses Pemilu dapat menimbulkan sengketa, sistem keadilan Pemilu berfungsi untuk mencegah terjadinya ketidakberesan dan menjamin Pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Konsep keadilan Pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses Pemilu. Keadilan Pemilu juga merupakan factor yang memengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut.

Untuk dapat mendesain dan mengimplementasikan sistem keadilan Pemilu yang komprehensif dan efektif, ketiga periode dalam siklus Pemilu – PraPemilu, Pemilu, dan PascaPemilu – harus diperhatikan. Pertimbangan ini sangat penting mengingat hampir seluruh kegiatan dalam proses Pemilu berpotensi menimbulkan sengketa. Jika sistem keadilan Pemilu tidak memilki kewenangan, sumber daya, dan perangkat yang cukup untuk menangani sengketa secara efisien dan efektif sepanjang siklus Pemilu, proses Pemilu dapat terganggu, dan pada akhirnya menyebabkan penolakan atas hasil Pemilu. Sistem penyelesaian sengketa Pemilu sebagai bagian dari sistem keadilan Pemilu perlu memastikan bahwa seluruh tindakan dan keputusan yang diambil sepanjang siklus Pemilu sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Hal ini diperlukan terutama apabila mandat badan penyelesaian sengketa Pemilu terbatas sepanjang masa Pemilu saja. Pada kasus demikian, harus ditunjuk badan lain untuk menyelesaikan gugatan yang terjadi pada masa praPemilu dan pascaPemilu. Banyak pakar yang mengusulkan agar penyelesaian sengketa Pemilu diserahkan kepada badan yang permanen dan independen. Seluruh sistem penyelesaian sengketa Pemilu perlu mengadopsi prinsip bahwa gugatan Pemilu harus diajukan pada periode Pemilu saat tindakan yang digugat terjadi. Oleh karena itu, tindakan atau keputusan yang tidak digugat selama periode tertentu bersifat final dan tidak dapat lagi dipermasalahkan. Praktik ini ditempuh untuk menjamin agar setiap tahapan Pemilu dapat berjalan tanpa hambatan sehingga proses Pemilu dapat berjalan dengan lancar. Karena pentingnya setiap tahapan Pemilu dalam proses pembentukan pemerintahan, proses Pemilu yang sudah berjalan tidak boleh dihentikan. Tindakan yang telah diambil tidak boleh ditangguhkan meski ada gugatan yang diajukan. Sebelum ada penyelesaian atas gugatan tersebut, tindakan atau keputusan awal yang telah diambil sebelumnya akan tetap dijalankan. Itulah sebabnya setiap gugatan yang diajukan harus diselesaikan secepatnya. Sebagaimana diketahui bahwa Pemilu dilakukan melalui beberapa tahapan utama, terjadinya sengketa atau pelanggaran sangat mungkin terjadi di dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Kemungkinan tersebut bisa disebabkan oleh kecurangan (fraud), kekhilafan (mistake), maupun strategi pemenangan Pemilu yang tidak melanggar hukum tetapi menurunkan kepercayaan publik (non-fraudulent misconduct)

Refly Harun dalam tulisannya Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum , menjelaskan bahwa Berdasarkan perundang-undangan yang ada, masalah-masalah hukum Pemilu di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam enam kategori, yaitu (1) pelanggaran administrasi Pemilu, yaitu pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; (2) tindak pidana Pemilu, yaitu tidak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; (3) sengketa Pemilu, yaitu sengketa antarpeserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; (4) sengketa tata usaha negara Pemilu, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota; (5) pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, yaitu pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedomankan sumpah dan/ atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu; (6) perselisihan hasil Pemilu, yaitu perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu. Terhadap berbagai masalah hukum di atas, juga diatur mekanisme penyelesaiannya. Di mana, setiap masalah hukum yang ada memiliki mekanisme sendiri dengan keterlibatan lembaga penyelesaian yang berbeda-beda.

Khusus untuk penyelesaian sengketa hasil Pemilu, perselisihan hasil Pemilu (PHPU) antara KPU dan peserta Pemilu adalah permasalahan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu . Dalam artian bahwa jika dinilai ada kesalahan terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU, maka peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan kepada Makamah Konstitusi. bentuk perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi juga tidak sekedar terkait penentuan angka-angka hasil Pemilu yang diperoleh kontestan Pemilu, melainkan juga terkait dengan kualitas pelaksanaan Pemilu.
Perselisihan hasil Pemilu ini menjadi domain MK untuk menyelesaikan berdasarkan mandat konstitusi yang diberikan (Pasal 24C ayat [1]) Perubahan Ketiga UUD 1945). Mahkamah Konstitusi akan juga menilai substansi pelaksanaan Pemilu. Akan dilihat pelaksana Pemilu sudah mampu menjawantahkan asas-asas Pemilu, Luber dan Jurdil, atau asas-asa tersebut diabaikan saja. Asas Luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil) adalah asas Pemilu yang ditentukan konstitusionalitasnya dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi pada dasarnya bertekad menegakkan keadilan substantive, sehingga apabila pelaksanaan Pemilu bermasalah maka Mahkamah Konstitusi dapat pula memerintahkan penyelenggara Pemilu untuk melakukan penghitungan ulang atau Pemilu ulang. Menurut Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilu, Mahkamah bukan hanya sebagai lembaga peradilan banding atau kasasi dari berbagai sengketa yang terkait Pemilu yang sudah disediakan mekanisme penyelesaiannya dalam bentuk sectoral and local legal remedies (penyelesaian hukum lokal dan sektoral) yang terkait pidana Pemilu dan sengketa administrasi Pemilu semata. Mahkamah Konstitusi dalam hal sengketa Pemilu merupakan lembaga peradilan pada tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan hasil Pemilu, sehingga memang berkaitan dengan hal yang bersifat kuantitatif, yaitu selain menyelesaikan sengketa terkait dengan angka signifikan hasil akhir Pemilu juga Mahkamah juga mengadili konstitusionalitas pelaksanaan Pemilu.

Untuk menentukan putusan, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Rapat permusyawaratan tersebut dilakukan setelah pemeriksaan persidangan dianggap cukup. RPH harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 hakim konstitusi yang terlebih dahulu mendengarkan hasil rapat panel hakim. Putusan yang diambil melalui RPH tersebut dilakukan secara musyawarah mufakat dengan terlebih dahulu mendengarkan pendapat hukum para hakim konstitusi. Apabila dalam musyawarah mufakat tersebut tidak dapat diperoleh kesepakatan umum, maka akan dilakukan pengambilan keputusan melalui suara terbanyak (voting). Namun apabila di dalam voting tersebut tetap tidak diperoleh suara terbanyak, suara terakhir Ketua Rapat Pleno Hakim Konstitusi menentukan putusan yang dijatuhkan.
Putusan MK bersifat final, bahkan terhadap perkara PHPU juga tidak dikenal upaya lain untuk membatalkan putusan MK. Dalam berperkara di MK juga tidak dikenal dengan upaya perlawanan terhadap penetapan yang ditetapkan oleh MK, baik terhadap penetapan hari sidang, penetapan pencabutan permohonan, penetapan daluarsa permohonan, dan lain-lainnya yang ditetapkan Mahkamah terkait dengan perkara PHPU. Kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum harus dapat berjalanan secara beriringan, saling menopang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya. Hal ini penting untuk menjaga independensi penyelenggara Pemilu.

Arry Dharmawan Trissatyaputra