RAKOR PERSIAPAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU

RAKOR PERSIAPAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Peserta Pemilu 2019 pada Selasa (21/5) kemarin. Adapun masa pengajuan gugatan dari Peserta Pemilu adalah 3 hari sejak penetapan KPU RI. Sebagai langkah antisipasi menghadapi kemungkinan adanya gugatan, KPU DIY menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, Selasa (21/5). Bertempat di Ruang Rapat Lantai II Kantor KPU DIY, acara tersebut dibuka oleh Ketua Divisi Hukum KPU DIY, Siti Ghoniyatun. Peserta dari KPU Kabupaten/Kota terdiri dari Ketua KPU Kabupaten/Kota, Ketua Divisi Hukum, Sekretaris, Kasubbag Hukum se-DIY.

Melalui paparannya, Siti Ghoniyatun mengungkapkan ada beberapa kejadian khusus pada hari pencoblosan (17/4) yang harus dicek kembali dokumen pendukungnya. Pada proses rekapitulasi nasional, persoalan besarnya angka DPTb di DIY mengemuka. Adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) juga menjadi bagian yang penting untuk dipersiapkan. KPU DIY menghimbau KPU Kabupaten/Kota untuk mendeskripsikan kronologis PSU dan PSL secara terinci disertai data – data pendukungnya.

Sementara itu, masing – masing KPU Kabupaten/Kota menjelaskan kejadian-kejadian khusus yang terjadi selama proses rekapitulasi yang lalu. Sebagian besar kejadian khusus menyangkut data pemilih yang dinilai tidak sinkron. Pergeseran surat suara untuk mengakomodir DPTb juga menjadi hal yang selalu diungkit dalam rekapitulasi. Melalui data – data dan Berita Acara yang disajikan KPU Kabupaten/Kota, dapat dijelaskan proses pergeseran surat suara tersebut. Dinamika yang terjadi dalam proses rekapitulasi Pemilu 2019 memberikan pembelajaran dalam menghadapi Pilkada 2020 mendatang.