MENGAWAL SUARA RAKYAT MENUJU PEMILIH BERDAULAT NEGARA KUAT

Mendata masyarakat dalam Pemilu merupakan hal yang sangat penting dalam konteks partisipasi politik dalam sebuah demokrasi, dan harus terdapat jaminan bahwa hak untuk memilih dalam pemilu bersifat: universal, sama, langsung dan rahasia. Pendaftaran pemilih berkaitan langsung dengan partisipasi politik baik dari segi mobilisasi masyarakat dan tingkat partisipasi pemilih.
Hak pilih merupakan cara masyarakat setuju untuk mendelegasikan kewenangan mereka kepada orang-orang dalam pemerintahan. Dalam sebuah demokrasi, hal ini merupakan hubungan legitimasi politik pemerintahan dengan kebebasan manusia “Pemerintah (cratos) oleh rakyat (demos)”. Dengan demikian, pendataan pemilih yang baik tentu akan menghasilkan Daftar Pemilih yang merupakan deskripsi dari rakyat (warga negara yang berdaulat).
Untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam memberikan suara, KPU perlu menjamin Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang demokratis karena hanya pemilih terdaftar sajalah yang berhak memberikan suara. DPT yang demokratis ditandai oleh tiga indikator berikut. Pertama, derajat cakupan warga negara berhak memilih yang berhasil terdaftar dalam DPT. Paling ideal sudah barang tentu apabila derajat cakupan itu mencapai 100% tetapi tidak ada negara yang mampu mencapai 100%. Australia dengan jumlah penduduk yang kurang dari 20 juta dan memilih merupakan kewajiban disertai sanksi denda merupakan satu-satunya negara yang berhasil mencapai derajat 97%. Kedua, derajat kemutahiran daftar pemilih. DPT dapat dinilai mencapai derajat 100% dalam kemutahiran data apabila DPT dapat disesuaikan dengan setiap data kematian, mutasi kependudukan, dan data perkawinan, bahkan perubahan pekerjaan dari sipil menjadi anggota TNI/Polri dan dari TNI/Polri menjadi sipil untuk Indonesia. Dan ketiga, derajat akurasi DPT. DPT dinilai mencapai derajat akurasi 100% apabila identitas pemilih dalam DPT disusun berdasarkan kisi-kisi identitas (seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat tempat tinggal, status perkawinan, dan nomor induk kependudukan) yang sesuai dengan undang-undang. Akan tetapi tidak ada negara di dunia ini yang mencapai derajat kemutahiran dan akurasi lebih dari 95%.
Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk perwujudan negara demkorasi. Negara tanpa partisipasi politik masyarakat cenderung otoriter dan sentralistik. Pengalaman politik pada saat orde baru memperlihatkan kesewenangan para pengambil keputusan politik dalam setiap perumusan kebijakan maupun perencanaan program. Akibatnya kebijakan atau yang diputuskan kerap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk pemberian diri baik dalam bentuk keikutsertaan, kehadiran, gagasan, keterlibatan dalam perumusan kebijakan dan pemberian diri dalam pengawasan manakala kebijakan itu hendak diimplementasikan. Menurut Conyers (1994:154), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
Ketiga, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa merekapun mempunyai hak untuk turut memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan. Partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Umum juga sangat menentukan arah dan kemajuan suatu bangsa. Kualitas partisipasi politik akan sangat ditentukan apakah semua masyarakat yang telah memenuhi wajib pilih dapat memberikan suaranya, apakah masyarakat diberikan akses atau kemudahan dalam memilih serta apakah masyarakat dapat memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas yang didsarkan pada keyakinan dan keperayaan pada calon yang ia pilih. Permasalahan pemilu sesungguhnya bukan hanya sebatas karena proses teknisnya yang sering ditemui banyak pelanggaran tetapi permasalahan utamanya adalah hasil atau substansi dari pemilu masih jauh seperti yang diharapkan. Hasil akhir yang sesungguhnya diharapkan dari pemilu adalah melahirkan pemimpin yang ideal.
Segala kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang telah dilakukan pada masa pra pemilu akan terjawab efektifitasnya. Apakah pendidikan pemilih dan sosialisasi yang telah dilakukan selama ini berhasil meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu atau malah sebaliknya. Para ahli meyakini bahwa warga negara yang memiliki pengetahuan merupakan parsyarat bagi kondisi berfungsinya demokrasi di suatu negara (Lutz, 2006). Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi politik seperti melaksanakan pendidikan pemilih yang kontinyu agar terbentuk pola pikir, sikap, dan preferensi politik yang rasional. Pemilih dalam proses demokrasi pada hakikatnya investor yang menanamkan investasi pilihannya terhadap sesuatu yang mengandung kepentingan publik. Pemilih dalam menentukan pilihannya selalu berdasarkan pada rasionalitas.
Pemerintahan yang demokratis seharusnya memandang pentingnya pendidikan pemilih yang merupakan bagian dari proses sosialisasi politik pada masyarakat pada umumnya. Pemerintah seharusnya memandang pentingnya rakyat melek politik. Rakyat yang melek politik dapat menjadi mitra sekaligus pengkritik jalannya suatu pemerintahan yang demokratis. Selain itu dengan adanya pendidikan pemilih diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan hak memilihnya. Dengan kata lain terjadi perubahan sikap politik rakyat dari sinisme, kepasifan, dan apatisme politik beralih menjadi kegairahan, aktif, optimism politik, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik.
Partisipasi politik mengacu kepada kegiatan seseorang atau sekelompok orang secara sukarela untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan mengambil bagian dalam proses pemilih penguasa atau mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara atau tindakan-tindakan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik dapat bersifat otonom maupun dimobilisasi. Partisipasi otonom merujuk pada aktifitas masyarakat dalam berpolitik berdasarkan inisiatif sendiri, spontan, dan dilakukan secara sukarela. Sedangkan partisipasi yang dimobilisasi dapat digerakkan dengan imbalan materi atau dibawah ancaman tertentu.
Partisipasi pemilih yang memiliki kesadaran akan pilihan politiknya merupakan target pendidikan pemilih dalam jangka pendek. Sementara dalam jangka panjang ditujukan dalam pembentukan individu-individu yang melek politik dan dapat menentukan sifat, persepsonya mengenai politik serta memberikan ruang bagi peningkatan kepribadian politik dan kesadaran politik warga negara. Dalam pembangunan demokrasi, pendidikan pemilih membawa konsekuensi lebih jauh yaitu demokratisasi struktur kemasyarakatan. Sehubungan dengan itu pendidikan pemilih bukan hanya diarahkan kepada upaya untuk mengubah sikap-sikap politik individual saja, tetapi juga berkontribusi bagi pembaharuan sistem politik, lembaga politik dan struktur masyarakatnya.

Arry Dharmawan Trissatyaputra