“ASN SMART” KUNCI PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMILIHAN UMUM YANG AKUNTABEL

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) secara jelas menyatakan bahwa “Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik”. Untuk itu, melalui Undang-Undang ASN diharapkan lahir aparatur negara yang berintegritas, profesional, netral, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menggariskan penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dijalankan berdasarkan asas profesionalisme, proporsional, akuntabel, serta efektif dan efisien agar peningkatan kinerja birokrasi dapat tercapai. Sebagai kunci penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, pengelolaan Sumber Daya Manusia menjadi prioritas Pemerintah. Peraturan perundang-undangan dan realitas di lapangan memang terkadang sangat berbeda. Undang-Undang sudah sangat jelas melarang ASN untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis dan sudah sangat jelas sanksi yang akan diterima, namun dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah ketidak netralan ASN masih saja sering terjadi, meski sesungguhnya netralitas ASN sangat dibutuhkan agar efektifitas pemerintahan meningkat. Itulah mengapa setiap ASN tidak boleh berpihak pada segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Dengan lahirnya Undang-Undang ASN, sesungguhnya diharapkan diikuti dengan lahirnya aparatur negara yang professional, mandiri, berintegritas, netral, dan bersih dari praktek KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), meski disadari bahwa mengubah mindset budaya kerja ASN yang sudah mengakar selama bertahun-tahun, tidaklah mudah layaknya membalik telapak tangan. Berkaitan dengan hal tersebut, Komjen Syafruddin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesaat setelah serah terima jabatan beberapa waktu yang lalu menyampaikan bahwa “untuk mewujudkan Smart ASN Tahun 2024 terdapat beberapa poin yang harus dimiliki Smart ASN Tahun 2024, seperti berintegritas, yang diwujudkan melalui seleksi CPNS dengan menggunakan sistem Computer Assissted Test (CAT) yang akan menentukan lolos tidaknya CPNS tersebut tanpa ada bantuan dari pihak manapun. Hal lain yang harus dimiliki Smart ASN Tahun 2024 adalah nasionalisme, dan berwawasan global karena jika ASN tidak memiliki wawasan global maka tidak dapat mengantisipasi isu yang berkembang di dunia.

Dikutip dari laman Lembaga Administrasi Negara (LAN), saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) tengah melakukan penyempurnaan sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) untuk meningkatkan kapasitas ASN. Dalam acara Presidential Lecture bagi CPNS yang bertajuk ‘Bersatu Dalam Harmoni : Menuju Birokrasi Berkelas Dunia Tahun 2024” yang dikenal dengan istilah SMART ASN Tahun 2024, di Istora Senayan, Jakarta, beberapa waktu yang lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan : “Kami sedang mendorong transformasi diklat konvensional menjadi diklat berbasis Human Capital Management melalui pengembangan ASN Corporate University. Skema diklat terobosan ini memfungsikan seluruh instansi pemerintah sebagai lembaga pembelajaran dengan mengombinasikan berbagai sistem pelatihan yang progresif edukatif, seperti e-learning, coaching, mentoring dan on the job training (OJT)”. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan modal SDM Aparatur Negara yang berintegritas dan profesional, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki jiwa hospitality di mana sebagai aparatur negara dituntut harus mau melayani masyarakat dan menjadikan pelayanan sebagai tugas utama, dan entrepreneurship, serta daya networking, untuk menghadapi tantangan dan mengantisipasi perubahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa fokus perbaikan manajemen ASN menuju SMART ASN Tahun 2024 harus komprehensif, mulai dari perencanaan, rekrutmen dan orientasi, pengembangan kapasitas, penilaian kinerja dan reward, promosi dan rotasi, sampai dengan purnabhakti sehingga ASN diharapkan mampu menjadi motor penggerak Birokrasi dan tulang punggung bangsa, menuju terwujudnya birokrasi berkelas dunia Tahun 2024.

Pada setiap Pemilu maupun Pemilukada, isu terkait netralitas ASN adalah salah satu topik yang hangat diperbincangkan. ASN secara tegas dilarang menjadi pengurus atau anggota partai politik, tapi mereka memiliki hak pilih. Karenanya, ASN selalu menjadi sasaran janji-janji muluk partai, janji calon Kepala Daerah, atau janji calon Presiden. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi serta semakin maraknya penggunaan jejaring sosial setiap orang dengan mudah dapat menyampaikan ide, pilihan maupun pendapatnya kepada publik. Terkait hal tersebut ASN perlu memahami bahwa jejaring sosial adalah bagian dari masyarakat, sehingga perlu sikap bijak dan hati-hati dalam menyampaikan pendapat khususnya terkait politik dan keberpihakan, melalui jejaring sosial yang ada.

Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, seharusnya menjadi pihak yang netral dalam hingar bingar pemilihan. Netralitas ASN dimaksudkan agar ASN atau instansi tempatnya mengabdi di kemudian hari tidak mendapat intervensi dari golongan tertentu maupun partai politik serta sebagai bentuk komitmen untuk menjaga kebebasan dalam pemilihan yang merupakan salah satu asas pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Aturan netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah/Pemilu dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dimana peraturan ini berlaku menyeluruh terhadap semua ASN, tidak sebatas Pejabat saja. Netralitas ASN sebenarnya sudah diawasi secara ketat, melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/2355/M.PANRB/07/2015 tentang Netralitas ASN dalam Pilkada. Namun sepertinya sudah menjadi rahasia umum sehingga seperti di lazimkan bahwa ASN yang terlibat dalam politik praktis, selalu dihubungkan dengan keinginan untuk mendapatkan jabatan tertentu setelah calon yang mereka dukung menang.

Mengapa seorang ASN harus SMART dan mengapa ASN SMART merupakan kunci tata kelola Pemilu yang akuntabel ? Jawabannya adalah karena adanya tuntutan publik yang ingin ASN yang ideal dan kompetitif pada era globalisasi sehingga managemen ASN yang diawali dari membuka formasi, rekruetmen/pengadaan, peningkatan kompetensi, kualifikasi dan kinerja sampai pada pengawasan ASN yang harus dilakukan secara transparan, obyektif, fairness sebagaimana diamantkan Undang-Undang ASN. Dengan tahapan-tahapan tersebut di atas, diharapkan muncul optimisme untuk mempercepat mewujudkan ASN yang professional, berintegritas, mandiri dan memiliki budaya kerja melayani guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memiliki daya saing, melalui pelaksanaan Pemilu yang akuntabel.

(RS300760)