MEMANFAATKAN TANTANGAN DAN PELUANG KAMPANYE

Kampanye merupakan bagian dari pelaksanaan pesta demokrasi yang melibatkan unsur-unsur dari partai politik yang bertujuan untuk menarik simpati warga negara peserta pemilu atau masyarakat yang telah memiliki hak pilih politik. Analogi yang bisa digunakan dalam hal ini adalah partai/kandidat atau calon merupakan penjual dan masyarakat sebagai pembelinya, semakin banyak penjual berhasil menjual dagangannya semakin besar pula margin keuntungan yang dapat diperoleh oleh penjual.

Sesuai dengan definisinya kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Dalam sistem demokrasi, kampanye menjadi hal yang penting dilakukan dalam memperkenalkan calon rakyat kepada masyarakat. Kampanye dimaknai sebagai upaya terstruktur dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan suatu kelompok tertentu yang bertujuan memenangkan pemilu. Setiap calon perlu mempersiapkan dan mematangkan strategi dan perencanaan dalam kampanye. Strategi dan perencanaan merupakan hal yang sangat penting karena menentukan kemenangan calon dalam proses pemilu.

Didalam kampanye, hal terpenting adalah tentang pesan-pesan yang disampaikan oleh kandidat. Masing-masing kandidat akan berusaha membawa tema atau topik tertentu yang akan merekan tawarkan pada masyarakat. Menurut Rice dan Paisley kampanye merupakan keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif. Kampanye politik merupakan bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh sekelompok orang, seseorang atau organisasi politik di waktu tertentu dengan maksud untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat.

Ketentuan Umum Kampanye pada Pemilu 2019 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan Keputusan KPU No. 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilu Tahun 2019 adalah sebagai berikut: Diselenggarakan di seluruh wilayah NKRI, diselenggarakan secara serentak sesuai dengan jenis Pemilu pada tahapan Kampanye. Parpol Peserta Pemilu dapat melaksanakan Kampanye untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Calon Anggota DPD tidak dapat melaksanakan Kampanye untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Peserta Pemilu mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Media Sosial, Debat Pasangan Calon, Kegiatan Lain yang tidak melanggar larangan kampanye, Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan serta Rapat Umum.
Dalam kampanye Pemilu 2019 juga melarang gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota menjadi Ketua Tim Kampanye. Dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud berupa: sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya; gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan; sarana perkantoran, radio daerah dan sandi atau telekomunikasi milik pemerintah daerah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan fasilitas lainnya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud yang disewakan kepada umum dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud. Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye, dilarang melibatkan:
a.ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
b.ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
c.gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
d.direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
e.pejabat negara bukan anggota Partai Politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
f.Aparatur Sipil Negara;
g.anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
h.kepala desa;
i.perangkat desa;
j.anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
k.Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
Setiap orang sebagaimana dimaksud dilarang ikut serta sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu.

Kemudian terdapat juga larangan-larangan bagi pelaksana, peserta dan Tim Kampanye sebagai berikut:
a.mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
d.menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
e.mengganggu ketertiban umum;
f.mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
g.merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
h.menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
i. menggunakan fasilitas gedung perwakilan pemerintah di luar negeri;
j.membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
k.menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;

Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang memublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik, di luar masa penayangan Iklan Kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang .
Suatu ide muncul karena bermacam-macam alasan yang akan disusun dalam bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan kepada masyarakat. Pesan tersebut nantinya akan ditanggapi kemudian proses selanjutnya ada di tangan masyarakat akankah menerima atau menolak pesan tersebut. Pada intinya, kampanye merupakan penyampaian pesan-pesan politik dalam berbagai bentuk, mulai dari selebaran, iklan, poster, diskusi, dan rapat umum terbuka. Harapannya symbol-simbol ini mampu memikat khalayak luas.

Kesuksesan setiap kampanye selalu hadir para perancang pesan yang sensitif dan kreatif (Roger dan Synder, 2002). Para perancang tersebut mempunyai insting dalam mengidentifikasi keinginan khalayaknya serta memiliki kreativitas dan mendesain pesan sesuai ciri-ciri umum pangsa pasar yang menjadi sasaran utamanya. Pesan atau isu dalam sebuah kampanye merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan nilai jual seorang kandidat. Kandidat atau calon akan berupaya untuk memaksimalkan dan meyakinkan masyarakat dengan pesan yang ia sampaikan. Singkatnya, pesan-pesan tersebut disampaikan semenarik mungkin agar calon pemilih dapat tertarik dan memberikan suaranya untuk calon tersebut.
Menjadi hal yang umum dalam setiap kampanye seorang calon, partai, atau bahkan tim sukses selalu menggembar-gemborkan isu-isu/ topik-topik tertentu. Pesan ataupun isu tersebut biasanya berupa topik tertentu atau bahkan fenomena yang berkembang dalam masyarakat. Bisa dikatakan kampanye merupakan wadah untuk menjual berbagai isu atau pesan seperti isu kemiskinan dan kesejahateraan sosial. Dalam tema kampanye tersebut, maka pesan yang dikampanyekan adalah tentang peningkatan kesejahteraan. Baik dalam bentuk rencana program-program ekonomi ataupun program relevan lainnya.

Kampanye menjadi sangat penting dalam memperkenalkan kandidat kepada masyarakat. Kampanye sebagai upaya terorganisir yang berusaha mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kelompok tertentu. Dengan tujuan untuk memenangkan pemilu, maka setiap calon perlu mempertimbangkan strategi dan perencanaan yang matang.
Merancang kampanye yang baik memerlukan suatu kesepahaman antara partai/kandidat atau calon yang memahami regulasi yang ditetapkan serta tingkat rasionalitas tinggi dari masyarakat sebagai pemilih. Partai/kandidat ataupun calon harusnya lebih berorientasi pada kampanye politik dibandingkan dengan kampanye pemilu. Kampanye terbaik adalah kampanye yang berlaku secara kontinu atau berlangsung terus menerus dengan tanpa melihat kampanye tersebut dilaksanakan pada saat pemilu atau tidak.
Kedekatan antara partai/calon atau kandidat dan masyarakat dapat terbangun melalui kampanye politik yang bersifat relasional. Dengan konsep hubungan relasional ini hubungan antara konstituen dengan partai politik/calon ataupun kandidat akan lebih kuat dan tidak mudah hilang atau hanya sebatas hanya pada masa pemilu saja. Jika hal ini dapat dilihat oleh partai/kandidat ataupun calon sebagai ceruk pasar yang strategis, niscaya suara masyarakat akan mudah untuk direngkuh.

Arry Dharmawan Trissatyaputra