MEDIA SOSIAL DAN KAMPANYE

Cyberdemokrasi merupakan konsep yang melihat Internet sebagai teknologi yang memiliki pengaruh sosial transformatif dan memperluas partisipasi demokrasi. Menurut John Hartley, Cyberdemokrasi adalah sebuah konsep optimis yang muncul sejak awal-awal kehadiran internet. Asal mula konsep ini berkaitan dengan konsep awal dari “electronic democracy”. Sebagai sebuah konsep yang merupakan perpaduan dari “cyberspace” dan “democracy”. Cyberdemokrasi mengandalkan sebagian besar pada prinsip-prinsip akses dan pertukaran informasi yang bebas. Media baru, dengan karakteristiknya yang mudah diakses dan partisipatif, menjadikannya sebuah ruang demokrasi yang ideal di mana orang dapat berkomunikasi secara bebas dan berpartisipasi dalam forum yang dibangun untuk pengambilan keputusan kolektif. Cyberdemokrasi juga mendorong adopsi teknologi Internet dan mendorong terjadinya etos pertukaran bebas informasi, yang akan memudahkan orang untuk mengakses informasi, dan mendorong terjadinya demokratisasi. Sebagaimana Nicholas Negroponte, yang pada tahun 1995 menyatakan bahwa “akses, mobilitas dan kemampuan untuk melakukan perubahan adalah apa yang akan membuat masa depan berbeda dengan saat ini, dan bahwa informasi digital akan menjadi “empowering force” – diluar harapan banyak orang

Para pendukung cyberdemokrasi melihat Internet sebagai sarana untuk menyediakan kontrol konstituen yang lebih besar atas wakil-wakil mereka. Menurut Barry Hague dan Brian Loader, ada dua hal yang menjadi justifikasi utama untuk meninjau kembali praktek demokrasi di era informasi pertama, menyangkut persepsi yang berkembang bahwa lembaga-lembaga politik saat ini, aktor maupun praktek demokrasi liberal yang sudah maju berada dalam kondisi lemah dan diselenggarakan dengan cara yang buruk. Kedua, berkaitan dengan keyakinan bahwa periode perubahan sosial, ekonomi dan politik yang cepat, yang menandakan kemunculan abad informasi, memberikan kesempatan kesempatan sampai untuk memikirkan kembali dan, jika perlu, secara radikal merombak atau mengganti lembaga-lembaga tersebut; baik aktor maupun praktek demokrasi. Dalam konteks inilah kita melihat bawa gagasan mengenai cyberdemokrasi menjadi suatu yang penting dan menjadi kajian yang menarik saat ini.

Penggunaan media sosial dalam dunia politik di Indonesia dalam kaitannya sebagai cyberdemokrasi dirasa sangat siginifikan. Media sosial mampu menjadi pusat interaksi individu di dunia maya dan memberikan dampak besar dalam dunia politik. Fitur yang beragam dari banyaknya media sosial dapat dijadikan sarana pertukaran informasi dan yang lebih penting adalah media sosial dapat mempengaruhi perilaku politik penggunanya. Kelebihan ini dipandang sebagai suatu harapan baru bagi para aktor politik. Bila politisi mengerti pemilih, para politisi bisa membuat komunikasi yang lebih efektif dengan mengetahui siapa pemilihnya, apa yang mereka inginkan dan bagaimana menyentuh mereka dengan mengembangkan komunikasi yang lebih tertarget dan diinginkan pemilih. Membangun pencitraan dan reputasi politis melalui media sosial memberikan gambaran seolah-olah para politisi ini dekat dengan masyarakat. Membuka paradigma baru dan menciptakan kenyataan semu seolah para politisi ini sedang mendengarkan aspirasi masyarakat dan jadwal propaganda abadi dimana media sosial dijadikan sebagai media kampanye dan penyebaran ideologi yang tidak berbatas ruang dan waktu.

Secara efisien setiap pengguna sosial media termasuk juga politisi berperan sebagai distributor konten pesan. E-marketing atau political marketing melalui new media, memegang potensi untuk memperluas juga pasar terutama anak-anak muda yang sering kali menolak bentuk komunikasi politik lama tapi menjadi pengguna utama internet dan elektronik digital. Partisipasi politik masyarakat sudah seharusnya diimbangi oleh kemampuan masyarakat dalam melakukan seleksi terhadap informasi yang mereka terima. Hal ini berarti masyarakat harus pintar dalam mengelola informasi yang diterima dalam suatu fenomena politik dengan demikian masyarakat akan menjadi sadar dan memiliki peran dalam proses demokrasi. Masyarakat harus bersifat selektif terhadap informasi yang didapat dan turut mengambil peran kontroling dalam proses demokrasi.

Pada era informasi saat ini, banyaknya informasi kepada publik memang sangat sulit untuk dibendung. Untuk itulah dibutuhkan kesadaran bermedia dan berpolitik dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Harmonisasi akan tercapai jika para pelaku politik dan media mampu menempatkan diri pada porsinya masing-masing sesuai dengan etika dan regulasi yang berlaku. Pemberi pesan secara tepat memanfaatkan media, media akan mengontrol informasi dan masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap proses politik. Pemilihan sudah seharusnya menjadi sarana pembelajaran dan pendidikan politik bagi masyarakat.

Arry Dharmawan Trissatyaputra