Tingkatkan Pengawasan dalam Kampanye, KPU DIY Lakukan Koordinasi

Tingkatkan Pengawasan dalam Kampanye, KPU DIY Lakukan Koordinasi

Yogyakarta – Menjelang masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di DIY, KPU DIY menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kampanye dengan Badan Pengawas Pemilu DIY dan Komisi Penyiaran Informasi Daerah DIY pada Rabu (26/8) di Ruang Rapat Lantai 2 KPU DIY. Rakor tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu DIY, Ketua dan Anggota KPID DIY, serta Ketua KPU Kabupaten Sleman, Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul, dan Ketua KPU Kabupaten Bantul.

Dalam awal sambutannya, Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan, S.IP, M.A mengatakan telah menirimkan surat pemberitahuan kepada media massa mengenai ketentuan baru yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

“Ada beberapa perubahan dalam kampanye Pilkada ini, terutama sifat kampanye yang tidak lagi bersifat kumulatif. Selain itu, untuk iklan kampanye yang dilakukan di media massa baik cetak maupun elektronik dilakukan oleh KPU, bukan pasangan calon maupun tim pasangan calon,” terang Hamdan.

Kampanye Pilkada 2015 memang memiliki perbedaan dengan Pilkada sebelumnya. Untuk penyediaan Alat Peraga Kampanye dan bahan kampanye, serta iklan kampanye di media massa difasilitasi oleh KPU yang didanai oleh APBD. Media massa, baik cetak maupun elektronik, dilarang untuk menayangkan iklan kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU. Begitu pula pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang untuk memasang iklan kampanye di media massa cetak dan elektronik. Diatur dalam PKPU Nomor 7/2015 bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut bisa berujung pada pembatalan sebagai pasangan calon.

Sifat kampanye yang tidak lagi kumulatif, memiliki maksud meskipun hanya memuat satu unsur saja, misal hanya foto pasangan calon tanpa visi dan misi, tetap dianggap kampanye. Dalam rapat koordinasi ini disepakati untuk menandatangani MoU antara KPU DIY, Bawaslu DIY, dan KPID DIY dalam rangka melakukan pengawasan pada masa kampanye, terutama di media massa cetak dan elektronik.

Nantinya akan dilakukan sosialisasi peraturan tentang kampanye di Pilkada 2015 kepada media massa, dengan fasilitasi dari KPID DIY. Disepakati pula untuk membentuk tim yang terdiri dari tiga lembaga tersebut, guna melakukan pengawasan iklan kampanye di media massa cetak dan elektronik. (*m2.Foto: fa)