Siapkan Pengadaan Logistik, KPU DIY Lakukan Rapat Koordinasi

Siapkan Pengadaan Logistik, KPU DIY Lakukan Rapat Koordinasi

Yogyakarta – Pengadaan logistik dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015, menjadi salah satu perhatian khusus KPU DIY, dikarenakan logistik memiliki peran yang amat penting bagi terselenggaranya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di tiga kabupaten di DIY. Selain itu, masalah pengadaan merupakan titik rawan dimana bisa terjadi kesalahan dalam proses pengadaan. Untuk itulah KPU DIY menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan Logistik Pemilihan Kepala Daerah, dengan mengundang KPU Kabupaten/Kota se-DIY, pada Senin (10/8) bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 KPU DIY. Rakor tersebut menghadirkan narasumber dari Biro Logistik Sekretariat Jenderal KPU, Susila Hery Wibawa, S.Sos dan Drs. Boradi.

Pelaksanaan rakor ini dimaksudkan agar seluruh satuan kerja (satker) yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2015 mampu memahami dan mengetahui hal-hal yang menjadi evaluasi pengelolaan logistik Pemilu, sehingga menjadi masukan kebijakan pengelolaan logistik selanjutnya. Di samping itu, rakor juga bertujuan agar setiap satker memahami kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan mekanisme inti kelola logistik Pemilu, serta mengetahui informasi dan paham akan hal-hal yang berkaitan dengan logistik Pilkada 2015.

Dalam pengelolaaan logistik dan penyebaran informasi berkaitan logistik, KPU RI telah membangun sistem informasi tersendiri yakni SILOG (Sistem Informasi Logistik). “Kami harapkan operator SILOG yang ada di setiap satker untuk aktif membuka SILOG, karena semua kegiatan logistik akan aktif diupdate di SILOG. Dengan aktif membukanya, maka langsung dapat mengetahui apabila ada informasi terbaru mengenai logistik,” papar Drs. Boradi, Staf Ahli Bagian Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemilu.

Berkaitan pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK), Boradi menjelaskan bahwa APK dapat dipecah sesuai dengan jenisnya. Ada dua jenis APK yakni cetakan murni atau yang berbahan dasar kertas, seperti flyer, poster, leaflet, serta jenis printing seperti baliho dan spanduk, yang berbahan dasar vinyl atau yang lainnya. Sehingga untuk pemaketannya bisa dipecah menjadi dua kelompok, bukan berarti memecah paket untuk menghindari lelang, namun karena jenisnya yang memang berbeda. “Tanggal 27 Agustus sudah mulai masa kampanye, sehingga bisa didahulukan untuk pengadaan cetakan murni, seperti flyer, poster, leaflet. Yang harus diingat, seluruh bahan cetakan untuk masing-masing pasangan calon harus jadi seluruhnya terlebih dahulu. Jika yang satu sudah selesai 100%, dan yang lain belum, harus menunggu yang lain selesai 100% juga baru disebarkan. Jangan sampai kita dianggap tidak adil, netralitas kita harus tetap terjaga,” urai Boradi secara detail.

Sedangkan untuk surat suara, formulir, dan daftar pasangan calon, mulai diproduksi dari bulan Oktober s/d November 2015, sehingga proses pengadaan bisa dimulai awal September atau akhir Agustus 2015. “Khusus untuk tinta tidak lelang, karena tidak sampai angka 200 juta rupiah. Satu TPS alokasinya adalah 2 botol tinta, dengan kuantitas tinta lebih banyak. Jika dahulu sewaktu Pemilu 2014 satu botol isinya 30 cc, kali ini isinya 40 cc,” jelas beliau. Diingatkan pula oleh beliau, dalam proses pengadaan seluruh pihak harus bersinergi. Semua rencana pengadaan harus diketahui oleh Komisioner dan Sekretariat masing-masing satker, sehingga tidak terjadi miskomunikasi yang merugikan.

Ditambahkan oleh Susila Hery, berkaitan pengosongan kotak suara KPU RI telah berkoordinasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Keputusan ANRI, sepanjang KPU sudah mengeluarkan keputusan bahwa surat suara sudah tidak memiliki nilai arsipnya karena sudah dipindahkan ke formulir C1. Berdasar atas itulah, KPU RI telah membuat Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2015 yang tinggal menunggu untuk diedarkan, karena saat ini masih menunggu persetujuan. Dalam peraturan tersebut, baru diatur mengenai mekanisme pengosongannya saja, dan belum mengatur tentang penghapusan surat suara. (*m2.Foto: m2)