Audiensi KPU DIY dengan Kapolda DIY

Audiensi KPU DIY dengan Kapolda DIY

Yogyakarta – Menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di tiga kabupaten se-DIY, Kapolda DIY BRIGJEN POL Drs. Erwin Triwanto, S.H menyampaikan harapan terkait beberapa kerawanan yang mungkin terjadi. Diharapkan kerawanan tersebut dapat diantisipasi sedini mungkin, sehingga tidak terjadi kekacauan dikarenakan lemahnya koordinasi.

Harapan tersebut disampaikan oleh beliau dalam Audiensi KPU DIY dengan Kapolda DIY pada Kamis (6/8) di Mapolda DIY. Hadir dalam audiensi, Ketua dan Anggota KPU DIY serta Ketua KPU Kabupaten Sleman, Ketua KPU Kabupaten Bantul, dan Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul.

Beliau menganggap bahwa KPU yang lebih mengetahui potensial konflik apa saja dan di titik mana saja yang bisa terjadi. Selain itu, harus diwaspadai pula pemain-pemain di luar kepentingan yang memanfaatkan momen Pilkada 2015. Sebagai langkah preventif terhadap kerawanan yang mungkin timbul, beliau akan menempatkan personil di wilayah-wilayah untuk mengantisipasi. Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan, S.IP, M.A menyampaikan bahwa ada banyak pelanggaran yang memang disengaja, karena sebenarnya mereka tahu tentang aturan namun memanfaatkan celah yang ada. Berkaitan dengan tahapan, yang menjadi titik rawan adalah ketika tahapan rekapitulasi dan penetapan, dikarenakan hampir selalu ada pihak-pihak yang tidak terima dengan hasilnya.

Ketua Divisi Hukum KPU DIY Siti Ghoniyatun, S.H menambahkan, potensial konflik dapat pula terjadi pada saat pemutakhiran daftar pemilih dan kampanye pasangan calon. Dalam kampanye pasangan calon banyak terjadi pelanggaran, baik mencuri start maupun kampanye terselubung seperti spanduk-spanduk ucapan selamat yang mencantumkan nama pasangan calon. Ditambahkan oleh Ketua Divisi Sosialisasi KPU DIY Farid Bambang Siswantoro, berkaitan black campaign yang banyak terjadi di media sosial, dalam hal ini KPU tidak bisa mengantisipasi hal tersebut. Padahal black campaign sangat merugikan pasangan calon yang terkena.

Kapolda DIY menginformasikan pula bahwa Polda DIY sudah menandatangani MoU dengan Pemprov DIY serta Pemkab dan Pemkot se-DIY. Penandatanganan tersebut untuk melakukan verifikasi dan validasi persyaratan administrasi calon anggota POLRI dan calon Aparatur Sipil Negara (ASN) POLRI. Pengecekan dilakukan terhadap akte kelahiran, kartu keluarga, dan KTP elektronik calon anggota POLRI dan ASN POLRI. Hal itu merupakan sikap POLDA DIY yang menerapkan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis, sehingga dari sini diharapkan dapat mendukung terciptanya pula daftar pemilih Pilkada Tahun 2015 yang berkualitas.

Sebagai penutup, beliau mengutarakan bahwa dari ketiga kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada Tahun 2015, Kabupaten  Gunungkidul  merupakan daerah yang paling rawan terjadi konflik, dikarenakan isu SARA yang tinggi di wilayah itu. “Potensi ini sudah tercium dari sekarang, tapi mudah-mudahan ini tidak akan terjadi,” tutup beliau. (*fa.Foto: fa/ngapiyo)