POTENSI PERMASALAHAN HUKUM PADA TPS

Yogyakarta - Menjelang digelarnya Pilkada 2017, KPU DIY menyelenggarakan rapat koordinasi untuk mengidentifikasi potensi permasalahan hukum pada TPS rawan, Jum’at (10/02). Kajian yang bertempat di Ruang Rapat KPU DIY ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU DIY, Ketua Bawaslu DIY, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, dan Panwas Kabupaten/Kota.

Dalam telaah ini, Ketua Divisi Hukum KPU DIY, Siti Ghoniyatun mengungkapkan adanya potensi permasalahan hukum pada saat pemungutan dan pengitungan suara, yaitu terdapat pemilih yang mencoblos dua kali di TPS yang berbeda, pemilih yang menggunakan C6 orang lain, kekurangan surat suara/alat perlengkapan lainnya, dan tingkat partisipasi masyarakat belum sesuai target nasional. Khusus untuk C6 ini, Ia menghimbau KPU Kabupaten/Kota agar memastikan pemilih yang terdaftar dalam DPT menerima C-6 selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Terkait pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, dapat menggunakan KTP-el atau surat keterangan sepanjang pemilih tersebut berdomisili di wilayah kerja PPS dan menggunakan hak pilihnya pada pukul 12.00-13.00 atau 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir. Pemilih yang sedang menjalani rawat inap serta keluarga pasien di rumah sakit atau puskesmas dapat menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat atau dibantu dengan TPS berjalan yang diampu oleh TPS terdekat. Kondisi ini harus menjadi perhatian agar dalam pelaksanaan pemungutan TPS berjalan, para saksi tetap mengawasi proses tersebut.

Pemilih penyandang disabilitas berhak didampingi oleh keluarga atau didampingi oleh anggota KPPS. Pendamping ini tidak diperbolehkan untuk memberikan pengaruh dalam proses pencoblosan, karena pendamping ini hanya bersifat memberi bantuan saja. Semangat akses TPS yang memudahkan penyandang disabilitas harus diutamakan dalam proses pemungutan suara.

KPU DIY juga mengingatkan agar segala kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara harus dituangkan dalam Model C2-KWK. Catatan tersebut harus ditandatangani oleh saksi. Berdasarkan pengalaman Pilkada sebelumnya, potensi permasalahan hukum banyak yang bermula dari adanya keberatan saksi di tingkat TPS yang tidak tercatat dan muncul pada rekapitulasi di jenjang selanjutnya.

Bawaslu DIY mengharapkan proses pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada 2017 dapat berjalan sesuai dengan aturan. Sukses penyelenggaraan Pilkada yang baik dan berintegritas merupakan harapan bersama antara KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilihan. (*admin/foto:humas)
 


Artikel Terkait