TUJUH PRINSIP PENATAAN DAPIL

Salah satu isu krusial dari lima isu yang sedang diperdebatkan di DPR ialah tentang penataan Daerah Pemilihan. Karena Daerah Pemilihan (Dapil) merupakan arena atau tempat pewujudan pergulatan antar elite politik  untuk memperebutkan kursi, baik di ranah DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Tidak heran panitia khusus RUU penyelenggaraan Pemilu berdebat panjang bahkan sampai menunda pengesahan RUU penyelenggaraan Pemilu empat kali, karena masing-masing elite parpol mempertahankan kepentingannya. Apa pentingnya penataan Dapil bagi parpol ?  Bagaimana menerapkan prinsip - prinsip penataan  Dapil  yang benar ? Artikel ini menjawab dua pertanyaan tersebut, sebagai berikut :

Apa pentingnya  penataan Dapil ?

Tampaknya partai-partai besar besar cenderung mengusulkan/mempertahankan Dapil dengan alokasi 3-10 kursi (DPR), karena peluang berkontestasi untuk mendapatkan kursi di parlemen lebih besar. Sebaliknya alokasi kursi yang kecil (3-6  kursi) akan menyulitkan partai-partai sedang atau kecil untuk mendapatkannya. Kategori 3-10 kursi ini termasuk sedang – hal ini merupakan kompromi antar elite politik yang tampaknya tidak besar dan kecil. Namun  implikasi pengaturan alokasi kursi ini tetap menguntungkan partai besar dan bertendensi ‘merugikan’ partai sedang atau kecil.

Alokasi kursi DPR dengan rentang 3-10 kursi per Dapil, menguntungkan partai besar.  Untuk memahami logika peluang parpol mendapatkan kursi dalam  Pemilu, Lijphart membuat rumus, sebagai berikut:  T=  (T =Threshold/ambang batas,M = besaran distrik). Aplikasi penerapan rumus Lijphart dalam Dapil, sebagai berikut : jika dalam Dapil  yang diperebutkan 10 kursi, dengan rumus Lijphart, maka peluang parpol untuk mendapatkan dukungan pemilih minimal 6,8%. Tentu peluang 6,8% ini menguntungkan parpol besar, karena dia sudah lebih mapan dan memiliki jaringan yang kuat di ranah masyarakat. Sebaliknya peluang 6,8% bagi parpol kecil atau sedang jelas merugikan, karena peluang mereka untuk mendapatkan kursi kecil.  Dengan kata lain penentuan Dapil oleh DPR merupakan salah satu cara mensiasati Pemilu, agar mereka mendapatkan kursi sebanyak - banyaknya bagi parpolnya.

Prinsip-prinsip penataan Dapil

Sesungguhnya esensi penataan Dapil ialah dalam rangka pembagian kursi secara proporsional atas keterwakilan calon di suatu daerah. Alokasi kursi dalam Dapil menunjukkan derajat representasi calon. Selain itu pengaturan Dapil merupakan cerminan keterwakilan calon terhadap masyarakat yang diwakilinya. Dengan kata lain esensi pengaturan Dapil ialah keterwakilan dan kesetaraan calon di suatu daerah. Oleh karena itu, pengaturan Dapil mendasarkan pada kaidah atau norma internasional yang menjadi standar yang diterima secara universal. Komisi Pemilihan Umum dalam menetapkan Dapil juga mengacu pada kaidah universal tersebut. Menurut Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2013, pasal 3 penetapan  Dapil  dan alokasi kursi diatur dengan prinsip-prinsip,sebagai berikut:

Pertama, kesetaraan nilai suara. Dalam konteks ini harga satu kursi setara dengan Dapil yang lain, dimana satu orang memiliki hak yang sama untuk memberikan suaranya. Prinsip ini dikenal dengan prinsip one person, one vote, one value. Kesetaraan pemberian suara ini merupakan indikasi bahwa tidak ada perbedaan antar pemilih di suatu daerah dengan daerah lain. Sebaliknya pemilih yang mencoblos dua kali diancam dengan sanksi pidana  dan  dilakukan pemungutan suara ulang di TPS tersebut.

Kedua, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional. Dalam Pemilu 2014 sistem yang diterapkan ialah sistem proporsional terbuka. Pemilih berhak memilih daftar calon di ranah DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilih mencoblos nama atau foto calon (DPD), dimana calon yang memperoleh suara terbanyak  yang  akan  memeroleh  kursi di parlemen.

Ketiga, proporsionalitas. Yang dimaksud dengan proporsionalitas dalam konteks ini ialah kesetaraan kursi antar Dapil, agar terjadi perimbangan alokasi kursi di setiap Dapil. Satu Dapil dengan Dapil yang lain memiliki harga kursi yang setara atau minimal mendekati.

Keempat, integralitas wilayah.  Dalam  konteks ini beberapa Kabupaten/Kota, Kecamatan atau Kelurahan yang disusun menjadi satu Dapil yang saling berbatasan, maka harus memperhatikan kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi. Penataan Dapil tidak boleh menyimpang atau melanggar dari kondisi geografis, karena hal ini akan menyulitkan dalam transportasi dan komunikasi antar penduduk dengan calon anggota legislatif.

Kelima, berada dalam cakupan yang sama (coterminous). Penyusunan Dapil anggota DPRD Provinsi yang terbentuk dari satu atau beberapa wilayah Kabupaten/Kota harus dalam satu kesatuan Dapil DPR. Demikian juga dengan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terbentuk merupakan  gabungan Kecamatan atau satu kesatuan dengan Dapil anggota DPRD Provinsi.

Keenam, kohesivitas. Penyusunan Dapil dengan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya,adat istiadat dan kelompok minoritas. Faktor sejarah dan adat istiadat menjadi penting dalam penataan Dapil, karena masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal.

Ketujuh, kesinambungan. Penyusunan Dapil Pemilu 2019 haruslah memperhatikan penataan Dapil  Pemilu 2014, kecuali alokasi kursi di Dapil melebihi 12 kursi atau bertentangan dengan ke enam prinsip tersebut di atas. Dengan memperhatikan Dapil Pemilu 2014, maka Pemilu 2019 menerapkan prinsip kesinambungan.

Solusi penataan Dapil

Memperhatikan fenomena adanya penambahan kursi DPR dan tidak transparannya penetapan Dapil oleh pansus RUU Pemilu, maka ada kemungkinan terjadinya penerapan nalar Gerrymandering. Elbridge Gerry adalah seorang Gubernur Massachusetts (1812) yang merekayasa batas distrik perwakilan legislatif negara bagian Amerika Serikat yang menguntungkan partai Demokrat. Nalar berpikir Gerrymandering ialah memaksimalkan suara pendukung untuk memeroleh kursi dan meminimalisasi suara lawan. Ada dua nalar yang biasa digunakan dalam penetapan Dapil, yakni cracking dan packing. Dalam konteks cracking, elite politik merekayasa Dapil dimana dukungan terhadap partainya kecil. Upaya yang dilakukan elite politik ialah mematahkan (cracking) daerah-daerah di sekitarnya dan menggabungkan dengan Dapilnya, sehingga dukungan pemilih terhadap partainya yang kecil menjadi besar. Sedangkan nalar packing dalam penyusunan Dapil ialah suatu upaya elite politik untuk menguasai  Dapil dengan cara meminimalkan partai lain tanpa mereka mengetahuinya. Dalam nalar packing tersebut, elite memfokuskan pada satu daerah yang jumlah kursinya (pemilih) banyak, sehingga mendongkrak perolehan kursi partai di parlemen.

Sudah saatnya kita perbaiki cara penetapan Dapil dalam Pemilu di Indonesia, sehingga asas keadilan, keterwakilan dan kesetaraan dapat mewujud. Menurut penulis, penataan  Dapil bisa dilakukan setiap sepuluh tahun bukan lima tahun sekali. Perubahan Dapil lima tahunan mengidentifikasikan kurang matangnya perencanaan dan dominannya kepentingan elite politik. Untuk menjaga wibawa, idealnya DPR hanya membuat garis besarnya saja, kemudian untuk penjabarannya diserahkan kepada lembaga independen yang terdiri dari akademisi, tokoh masyarakat dan LSM. Lembaga independen tersebut dibentuk oleh Pemerintah dengan tugas pokok meneliti dan menata Dapil sesuai tujuh prinsip tersebut.

 Anggota lembaga tersebut mengadakan penelitian dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Mereka bekerja berdasarkan tujuh prinsip penetapan Dapil tersebut. Oleh karena para akademisi, tokoh masyarakat dan pegiat LSM tidak memiliki kepentingan dalam perolehan kursi di parlemen, maka mereka dapat dipercaya untuk melaksanakan tugas tersebut. Mereka bertanggungjawab kepada Presiden selaku pemberi mandat bukan kepada DPR.

Hasil riset lembaga independen tentang Dapil  kemudian dijabarkan secara teknis oleh penyelenggara Pemilu. Hasil penetapan Dapil oleh lembaga independen tersebut yang diacu dalam UU Pemilu. Dengan demikian kepentingan elite politik untuk merekayasa Dapil dinihilkan. Semoga penataan Dapil Pemilu 2019 akan lebih baik dengan melibatkan semua elemen dalam masyarakat, sehingga mencerminkan kesetaraan dan keadilan suara masyarakat. (* Guno Tri Tjahjoko/Foto : Humas)



Artikel Terkait