PEMBINAAN SDM KPU SE-DIY TAHUN 2017

Sedikitnya terdapat 3 (tiga) hal utama dalam melakukan pengelolaan atau penyelenggaraan pemerintahan/birokrasi yang efektif dan efisien yaitu melakukan suatu langkah, upaya, ataukah perlakuan yang optimal dan merujuk kepada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) terhadap kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process), dan yang paling utama adalah sumberdaya manusia aparatur. Oleh karenanya, program reformasi birokrasi yang saat ini tengah gencar dilakukan, harus melibatkan atau mendasarkan prosesnya pada ketiga komponen utama tersebut diatas disamping faktor-faktor pendukung lainnya.

Penyelenggaraan pemerintahan jelas akan banyak berbicara mengenai birokrasi, dan birokrasi yang didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah berdasarkan hierarki dan jenjang jabatan, secara jelas menggaris bawahi peran utama dari pelaku atau aktor penyelenggaranya yakni aparatur pemerintah. Dengan demikian, pondasi dasar reformasi birokrasi seutuhnya harus dimulai dari reformasi terhadap pengelolaan/ manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) aparaturnya. Reformasi pengelolaan SDM  ini merupakan kebutuhan mendesak untuk dijalankan agar diperoleh aparatur yang berintegritas, kompeten, professional, berkinerja tinggi, dan sejahtera dalam menyokong pencapaian pengelolaan birokrasi yang baik.

Pengembangan SDM sampai saat ini  masih menjadi faktor utama dalam meningkatkan kompetensi pegawai di hampir seluruh instansi. Hal ini karena SDM merupakan salah satu aset yang sangat penting  bagi kemajuan dan perkembangan organisasi. Maka diperlukan suatu pengelolaan kompetensi dari setiap sumber daya manusia sebagai pelaku kegiatan di dalam organisasi supaya dapat memberikan hasil yang baik bagi organisasi.

Program pengembangan dan pembinaan SDM merupakan salah satu cara untuk meningkatkan  etos kerja, etika kerja, prestasi kerja, jalinan kerjasama dan harmonisasi seluruh SDM. Kinerja birokrasi pemerintahan dewasa ini menuntut adanya pemahaman penting terhadap peningkatan Aparatur Pemerintah agar menjadi pegawai yang mandiri, profesional dan akuntabel. Demikian pula di Komisi Pemilihan Umum sebagai  salah satu Institusi Pemerintah.

Dalam rangka untuk mewujudkan dan meningkatkan etos kerja, etika kerja, prestasi kerja serta peningkatan jalinan kerjasama dan harmonisasi seluruh SDM Komisi Pemilihan Umum se-DIY, KPU DIY mengadakan Pembinaan sumber Daya Manusia. Kegiatan pembinaan SDM ini setiap tahun selalu dilaksanankan oleh KPU DIY dalam rangka untuk meningkatkan etos kerja, kinerja, jalinan kerjasama dan prestasi kerja untuk mewujudkan penyempurnaan organisasi yang profesional, mandiri, berintegeritas dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pembinaan SDM kali ini adalah moment yang sangat penting karena dilakukan dalam rangka persiapan menghadapi tahapan pemilihan umum legeslatif dan pemilihan umum Presiden tahun 2019. Dalam Pembinaan SDM yang diselenggarakan pada tanggal 07 Juli 2017, merupakan momen yang istimewa karena dihadiri narasumber oleh pejabat teras KPU RI yaitu Ketua KPU RI, Sekretaris Jenderal KPU RI dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia KPU RI.

Bapak Arief Budiman,S.S.,S.IP., MBA (Ketua KPU RI) dalam memberikan arahan menekankan pada pentingnya kerjasama seluruh sumberdaya manusia di KPU dan sudah saatnya meninggalkan dan tidak mau mendengar lagi adanya disharmonisasi sumberdaya manusia di KPU. Hal tersebut ditekankan karena KPU akan segera menghadapi perhelatan besar yaitu Pileg dan Pilpres serentak tahun 2019. Dengan dilaksanaklannya Pileg dan Pilpres secara serentak (dalam waktu yang bersamaan) dibutuhkan tenaga dan pemikiran yang ekstra sehingga jalinan kerjasama dan harmonisasi diantara peagawai penyelenggara pemilu sangat penting.

Disamping itu, Ketua KPU RI juga meminta seluruh jajarannya untuk meningkatkan kinerja, integeritas dan berkomitmen untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak 2019, sukses penyelenggaraan dan sukses administrasi. Bapak Arief Budiman juga menargetkan bahwa KPU harus mencapai WTP (wajib tanpa pengecualian) dalam audit laporan keuangan tahun 2017. Untuk menuju hal tersebut perlu kerja keras dan komitmen dari seluruh jajaran KPU. Beliau juga menyampaikan bahwa pada saat ini KPU sudah lebih baik dan maju dibanding diawal berdirinya KPU. Pada saat ini, secara nasional dan bahkan internasional telah mengakui bahwa KPU RI telah berhasil melaksanakan Pemilu secara demokratis, aman, damai dan akuntabel. Tetapi kita sebagai penyelenggara Pemilu tidak boleh berpuas diri dengan hasil yang telah dicapai saat ini, kita harus bertekad dan berkomitmen untuk lebih baik dan lebih maju lagi di masa yang akan datang.

Bapak Ir. Arif Rahman Hakim, M.S. selaku Sekretaris Jenderal KPU RI memberikan arahan, KPU RI memberikan apresiasi mengenai “Kepatuhan terhadap aturan”, indikatornya adalah tidak ada yang dikenakan sanksi oleh DKPP, dan KPU DIY termasuk kategori yang nol sanksi. Dari laporan keuangan yang disampaikan oleh DIY juga mendapat penghargaan karena kualitas dan ketepatan waktu, sangat baik. Prestasi-prestasi ini harus ditingkatkan dan dipertahankan. Ada tugas yang harus dilakukan oleh KPU RI, yaitu merevisi PKPU terkait tata kerja KPU dan Sekretariat. Sekjen KPU RI menyampaikan bahwa di dalam UU 15 Tahun 2011 ditegaskan bahwa tugas pokok KPU adalah sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, siapa yang ditugaskan jadi penyelenggara Pemilu?. Jawabnya yaitu KPU, jadi disini tidak ada pemisahan antara Sekretariat dan KPU kita satu rumah, organisasinya adalah KPU dan yang harus bertanggungjawab terhadap suksesnya Pemilu adalah KPU, agar hal ini menjadi pemahaman bersama.

Selain itu Bapak Arif Rahman Hakim juga menyampaikan bahwa kunci menjadi lembaga yang baik adalah disiplin, yang bisa mendisiplinkan adalah Pimpinan. Organisasi KPU tidak akan berjalan dengan efektif ketika rule modelnya tidak memberi contoh yang baik. Terkait tugas dan fungsi baik Sekjen, Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas KPU, jadi mohon dipahami bila Sekretariat dibentuk untuk membantu maka otomatis yang dibantu harus semangat sehingga dua unsur birokrat dapat bersinergi dan bejalan dengan baik.

Pada kesempatan ini Kepala Biro SDM Bapak Lucky Firnandi juga menyampaikan terkait kebijakan SDM hanya ada 2, pertama kebijakan dalam sisi kuantitas dan yang kedua dari sisi kualitas. Dari segi jumlah pegawai KPU, ada pegawai DPK dan pegawai organik. Komposisinya sekarang lebih banyak pegawai organik karena beberapa tahun belakangan KPU melakukan kebijakan alih status. Problem dari alih status baik yang pertama maupun kedua adalah lolos butuh dari Bupati atau Walikota belum sampai 50% sehingga proses alih status menjadi tidak mulus. Penataan SDM ada 3 filosofinya yaitu menata jumlah, menata distribusi supaya seimbang dan menata kualitias jangan sampai dari ketiga filosofi tersebut tidak terpenuhi.

Diakhir pembinaan Kepala Biro SDM KPU RI mengajak semua jajaran di KPU untuk berkomitmen meningkatkan kedisiplinan, kinerja dan kerjasama untuk menuju kedepan yang lebih baik lagi. Dengan meningkatnya disiplin, kinerja dan kerja keras yang ikhlas InsyaAlloh akan diimbangi dengan meningkatnya rejeki atau kesejahteraan kita. Dan disampaikan pula bahwa tahun ini InsyaAlloh Tunjangan Kinerja PNS akan naik 10%. Akhir kata tersebut disambut meriah oleh peserta. Pembinaan SDM KPU se DIY diakhiri dengan berjabat tangan saling memaafkan dan foto bersama. (*Muhammad Hasyim/Foto : Humas)



Artikel Terkait