LANGKAH PASTI MEMANJAKAN PEMOHON INFORMASI

Dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, setidaknya terdapat 3 sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu : (1) terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; (2) meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan (3) meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, yang dapat terwujud apabila KPU DIY terbuka dalam melayani informasi yang dibutuhkan publik. Memperkuat komunikasi dan keterbukaan Informasi kepada publik merupakan salah satu strategi KPU DIY dalam penguatan kelembagaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik atau masyarakat, sehingga informasi yang dibutuhkan masyarakat baik mengenai teknis penyelenggaraan maupun data-data lain harus dapat mudah diakses. Diharapkan outputnya juga dapat berpengaruh secara signifikan pada meningkatnya partisipasi pemilih.   

Penyediaan data dan informasi kepada publik tidak lagi sebatas untuk memenuhi prinsip obligation to tell (kewajiban menyampaikan informasi) dan right to know (pemenuhan hak tahu publik), tetapi beranjak menuju prinsip freedom of information. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dengan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Sejak Tahun 2005 Pemerintah Daerah DIY mencanangkan program Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai “Cyber Province”. Dengan dukungan perguruan tinggi dan dukungan pihak swasta dalam mengembangkan Program “Cyber Province” tersebut, kemajuan teknologi informasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi barometer untuk pengembangan teknologi informasi di Indonesia. Hal tersebut merupakan faktor pendorong utama penggunaan berbagai macam aplikasi teknologi informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sehingga kinerja organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien, sekaligus dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan media sosial dan perangkat yang berbasis teknologi informasi adalah sarana yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi khususnya di wilayah DIY.

Saat ini, selain prestasi yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum DIY juga menerima penghargaan dari Komisi Informasi Daerah DIY sebagai Peringkat II dalam Kategori Instansi Vertikal terkait Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2016. Pada tahun 2017 ini, KPU DIY bahkan mendapatkan peringkat 1 Nasional sebagai KPU tingkat Provinsi terbaik dalam upaya pelayanan informasi publik. Hal ini menjadi pelecut semangat untuk senantiasa meningkatkan pelayanan informasi kepada publik dengan suatu inovasi yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, informasi maupun berita dengan cepat dapat disebar. Namun masih acap dijumpai adanya kesimpangsiuran pemberitaan dikarenakan penggunaan sumber data yang tidak valid, menjadi permasalahan seiring dengan itu. KPU DIY sadar bahwa dirinya adalah penerima amanat rakyat untuk menyelenggarakan Pemilu, sehingga semua informasi valid miliknya bebas diketahui publik.

Inovasi pada Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Pada kenyataannya, saat ini data yang dikuasai sebagai informasi publik juga belum dapat dengan mudah dipergunakan, diolah dan disebarluaskan kembali oleh publik. Semua data yang di publish walaupun telah bersifat machine readable, namun masih dalam format pdf, sehingga mempersulit pemohon informasi untuk dapat mengolah kembali sebagian maupun keseluruhan informasi dan data Pemilu untuk tujuan-tujuan penting pemohon, seperti dalam rangka melaksanakan riset-riset kepemiluan, pengambilan kebijakan, menyusun pemberitaan, bahkan dalam suatu proses advokasi. Seluruh materi pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan KPU DIY  belum terinformasikan kepada publik melalui media website resmi KPU DIY. Hal ini merupakan paradoks, karena KPU bahkan Negara Republik Indonesia telah mencanangkan pentingnya program pendidikan pemilih yang harus dilaksanakan secara massive, dengan metode-metode yang menarik bahkan dengan memanfaatkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada maupun dengan menggandeng publik dan stakeholders untuk ikut melaksanakan pendidikan pemilih.

Demi terwujudnya Pemilu yang lebih berkualitas, yang menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Media website sebagaimana karakteristiknya memiliki berbagai keunggulan dalam menyebarluaskan materi-materi yang dimiliki untuk mencapai tujuan kelembagaan. Dapat menjadi acuan utama publik terkait informasi dan data kepemiluan. Saat ini Pemilih, pemerhati Pemilu dan pengakses informasi lain dapat memanfaatkan menu unduh informasi penyelenggaraan Pemilu maupun materi-materi pendidikan pemilih yang dilakukan KPU DIY dengan format yang mudah untuk diakses, dipergunakan sebagian/seluruhnya, maupun diolah kembali dengan mudah pada website resmi KPU DIY: diy.kpu.go.id.  dengan hanya mengklik Menu Informasi Open Data.

Untuk melayani kebutuhan pendidikan pemilih terhadap informasi penyelenggaraan Pemilu, KPU DIY telah membangun Zona Pintar Pemilu yang merupakan simpul penting dalam melaksanakan pendidikan pemilih. Di dalamnya telah dibangun berbagai ruangan yang didesain se-menarik mungkin, kekiniian, dilengkapi sarana-sarana yang memadai. Informasi penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan pemilih juga akan dapat disajikan kepada pengunjung melalui Zona Pintar Pemilu KPU DIY ini. Seluruh segmen pemilih baik pemilih kelompok disabilitas, kelompok pemilih pemula, pemilih marginal, kelompok pemilih keagamaan maupun pemilih perempuan diharapkan dapat dengan mudah mengakses keseluruhan informasi Pemilu maupun mendapatkan asupan materi yang dapat meningkatkan pengetahuan masing-masing melalui simpul pendidikan pemilih ini. Namun, memang masih dijumpai kendala pada keterbatasan ruangan. Minimnya kapasitas ruang kantor KPU DIY menjadi kendala untuk menampikan informasi Pemilu berbentuk fisik. Hal ini, juga menjadi tantangan tersendiri untuk menciptakan sistem pelayanannya semaksimal mungkin. Penyediaan informasi berbentuk softcopy akan mengatasi kendala yang dijumpai saat ini. Perangkat yang diciptakan berupa anjungan informasi (ANFO KPU DIY).  Dengan hanya mengakses anjungan informasi tanpa prosedur yang sulit, kebutuhan pengunjung akan sepenuhnya dapat disediakan. Anjungan informasi maupun website resmi KPU DIY ini akan dengan mudah dapat merekam data pengakses informasi. Sehingga ke depan KPU DIY memiliki database pengakses informasi yang dapat selalu dirawat. Kepadanya akan diberikan layanan update informasi Pemilu maupun pendidikan pemilih secara otomatis. Kesemuanya ini bertujuan untuk meningkatkan minat pengakses informasi agar dapat dipastikan tidak mengalami kesesatan informasi. (*Dewantoputra Adhipermana/Foto : http://www.va-sg.com/uploads/1/9/8/8/19880319/customer-support_orig.jpg)



Artikel Terkait