MENGELOLA LOGISTIK PILKADA

Masa coblosan Pilkada, 15 Februari 2017, tinggal menghitung hari. Banyak tahapan yang sudah dilalui oleh penyelenggara maupun peserta dalam menjalankan kerja-kerja electoral. Mulai dari perencanaan anggaran, sosialiasi, pemutakhiran daftar pemilih, pendaftaran paslon, kampanye, dan terakhir pengadaan logistik. Namun dari semua tahapan pemilihan kepala daerah tersebut yang perlu mendapat perhatian khusus saat ini adalah tata kelola logistik.  Berdasarkan pengalaman pemilihan sebelumnya masalah yang seringkali terjadi dalam pengelolaan logistik adalah terlambatnya penetapan regulasi, kurangnya pengawasan,  kesalahan sortir lipat,  dan tertukarnya surat suara pada hari-h.

Berangkat dari pengalaman tersebut KPU selaku penyelenggara berupaya keras untuk terus-menerus berbenah baik itu di level pusat maupun daerah. Kerja-kerja koordinasi terus digalakkan, perbaikan regulasi juga dilakukan, bahkan kegiatan bimbtek yang melibatkan stakeholders lain juga ditingkatkan. Lalu mengapa ‘ramuan-ramuan’ itu terkadang tidak mempan? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut saya ingin kita membaca lembar-lembar ikhtiar yang telah dijalankan oleh para penyelenggara yang sedang punya gawe pilkada tahun ini, khususnya KPU Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulonprogo.

Pengadaan dan Distribusi

Sebagaimana ketentuan PKPU No. 11 tahun 2016 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan logistik pilkada 2017, pengadaan surat suara harus disesuaikan dengan jumlah DPT masing-masing TPS lalu ditambah 2.5 % dari DPT tersebut. Dari ketentuan tersebut jumlah surat suara yang dibutuhkan kota Yogyakarta sebanyak 306.849 lembar, sedangkan kabupaten Kulonprogo sebanyak 340.953 lembar. Ini baru data kebutuhan pengadaan surat suara, belum termasuk jumlah surat suara PSU (Pemungutan Suara Ulang) dan perlengkapan pemungutan suara lainnya seperti kotak suara, bilik, tinta, segel, hologram, sampul, formulir, template, ball point, tanda pengenal KPPS, dll.

Bisa anda bayangkan betapa rumitnya kerja-kerja logistik ini, pasalnya semua perlengkapan pemungutan suara di atas harus pasti betul alokasi jumlah kebutuhannya. Kalau tidak bisa berpotensi PSU bahkan pidana apabila ada unsur kesengajaan dalam melebihkan jumlah surat suara walaupun satu lembar saja. Oleh sebab itu, tidak ada alasan lain bagi para penyelenggara untuk tidak mematuhi azas-azas pendistribusian yang menekankan tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. Kelima prinsip itu menjadi kunci utama sukses tidaknya ketersediaan logistik nanti.

Selain itu, akuntabilitas pengadaaannya juga bisa dipertanggungjawabkan baik secara horizontal kepada masyarakat maupun vertical kepada otoritas lembaga di atasnya (Turner and Hulme, 1997). Hal ini bisa diakses secara terbuka bagaimana mekanisme proses pengadaan logistik pilkada yang telah dijalankan, berdasarkan data KPU semua pengadaan dilakukan secara transparan yakni dengan metode online; e-proc, e-purchasing, dan e-katalog. Ada beberapa alasan mengapa metode ini dipilih. Pertama, memudahkan proses pengadaan. Kedua, mengurangi risiko dampak hukum pengadaan. Ketiga, menghemat SDM karena hanya membutuhkan PPK atau pejabat pengadaan. Keempat, adanya kepastian penyedia dan jaminan kualitas barang.

Dashboard Silog

Satu hal lagi yang barangkali masyarakat belum ketahui adalah fitur-fitur aplikasi pemilu yang didisain oleh KPU RI guna memudahkan masyarakat dalam mengikuti, mengawasi dan/atau mengupdate data setiap tahapan pemilihan. Terkait dengan masa tahapan saat ini, saya rasa masyarakat, media, NGOs, peneliti, akademisi, penyelenggara atau pemangku kepentingan yang lain akan sangat terbantu dengan adanya pengembangan aplikasi Silog (Sistem Informasi Logistik) yang telah berjalan ini. Lalu mengapa, ‘ramuan’ itu terkadang tidak mempan?

Di sinilah kami butuh peran aktif masyarakat untuk terlibat langsung/tidak dalam kerja-kerja sosialisasi dan edukasi kami. Semua menu aplikasi (sitap, silon, simpaw, sidalih, silog) yang telah KPU sajikan tidak akan berarti apa-apa kalau tidak dicicipi, dikritik, dan dikonsumsi. Dan semoga artikel ini dapat menggerakkan tangan kita semua untuk sesekali mampir di laman dashboard silog, http://silog.kpu.go.id/, yang tersedia guna mengawal integritas elektoral pilkada dan tata kelola logistik yang transparan, tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. Orang bijak selalu mengatakan bahwa sikap pesimis adalah sumber kemalasan untuk bergerak dan selalu gagal mengantisipasi perubahan (Sutoro eko, 2006). Salam Demokrasi. (*Ahmad Anfasul Marom/foto:humas)



Artikel Terkait